DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Tengah No. 12 Tahun 2016

Nomor: 12
Tahun: 2016
Ditetapkan: 16 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Kedudukan Tugas dan Wewenang, Hak dan Kewajiban, Pengangkatan, Mutasi dan Pemberhentian PPNS, Pendidikan dan Pelatihan, Kartu Tanda Pengenal, Sumpah/Janji dan Pelantikan, Sekretariat PPNS, Bentuk/Model Formulir Penyidikan, Pembinaan, Pakaian dan Atribut, dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mengantisipasi perkembangan dan dinamika sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta memberikan jaminan kepastian penegakan hukum atas pelanggaran Peraturan Daerah, perlu mengatur pelaksanaan penegakan hukum oleh penyidik pegawai negeri sipil;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 2
3.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
5.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
6.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 09, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 3
11.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk-bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH dan BUPATI BANGKA TENGAH MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah, sebagai bagian dari Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan dalam melaksanakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya serta penyelenggara pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat.
6.Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Penyidik Polri adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. 4
7.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah, yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan jmDaerah.
8.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9.Tindak Pidana adalah Tindak Pidana pelanggaran Peraturan Daerah yang mengandung sanksi pidana.
10.Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Sekretariat PPNS adalah wadah koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
11.Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
12.Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang- undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.
13.Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan Tindak Pidana aduan yang merugikannya.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2

PPNS berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Satpol PP.

Pasal 3

(1)PPNS Daerah mempunyai tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
(2)PPNS Daerah dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri. 5

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PPNS Daerah mempunyai wewenang:

a.menerima Laporan atau Pengaduan dari seseorang mengenai adanya Tindak Pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
b.melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
c.menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
d.melakukan penyitaan benda atau surat;
e.mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
f.memanggil orang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
g.mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
h.melakukan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan Tindak Pidana, dan selanjutnya melalui Penyidik Polri memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
i.melakukan tindakan lain yang menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

Kepada PPNS disamping hak-haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dapat diberikan insentif/tunjangan yang besarnya ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 6

PPNS sesuai dengan bidang tugasnya wajib:

a.melakukan penyidikan apabila mengetahui, menerima Laporan atau Pengaduan tentang terjadinya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;
b.menyerahkan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Polri dalam wilayah hukum yang sama;
c.membuat berita acara setiap tindakan dalam hal:
1. 1.pemeriksaan tersangka;
2. 2.pemasukan rumah;
3. 3.penyitaan barang; 6
4. 4.pemeriksaan saksi; dan
5. 5.pemeriksaan tempat kejadian.
d.membuat Laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Satpol PP.

BAB IV

PENGANGKATAN, MUTASI DAN PEMBERHENTIAN PPNS

Pasal 7

(1)PPNS diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia atas usul Bupati melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri.
(2)Pengangkatan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia setelah mendapat pertimbangan dari Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia.
(3)Pemberhentian PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia.
(4)Hal-hal yang bersifat teknis menyangkut tata cara pengusulan pengangkatan PPNS diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Syarat-syarat PNS yang dapat diangkat menjadi PPNS adalah:

a.bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b.serendah-rendahnya berpangkat Penata Muda (Golongan III/a);
c.berpendidikan serendah-rendahnya Sarjana (S-1);
d.ditugaskan dibidang teknis operasional;
e.telah lulus pendidikan khusus dibidang penyidikan;
f.Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) dalam 2 (dua) tahun berturut-turut dengan nilai baik;
g.berbadan sehat dan dibuktikan dengan keterangan dokter.

Pasal 9

PPNS diberhentikan dari jabatannya karena:

a.berhenti sebagai PNS sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b.atas permintaan sendiri;
c.melanggar disiplin kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 7
d.tidak lagi memenuhi syarat PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4); atau
e.meninggal dunia.

BAB V

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 10

Pendidikan dan pelatihan PPNS terdiri dari:

a.pendidikan dan pelatihan calon PPNS; dan
b.pendidikan dan pelatihan peningkatan kemampuan PPNS.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…