DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Tengah No. 13 Tahun 2014

Nomor: 13
Tahun: 2014
Ditetapkan: 10 Oktober 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai beberapa ketentuan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangka Tengah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangka Tengah, diubah sebagai berikut : 1. Ketentuan Pasal 6 sampai dengan Pasal 10 diubah; 2. Ketentuan Pasal 22, Pasal 25, dan Pasal 26 diubah; 3. ketentuan Pasal 30 dan Pasal 34 diubah; 4. Ketentuan Pasal 38, Pasal 41, dan Pasal 42 diubah; 5. Ketentuan Pasal 46 dan Pasal 51 diubah; 6. Ketentuan Pasal 55, Pasal 59, dan Pasal 60 diubah; 7. Ketentuan Pasal 96 D, Pasal 96 H, dan Pasal 96 I diubah; - Peratuan Daerah ini terdiri dari II Pasal dan 7 perubahan beserta lampirannya.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 82), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2011 Nomor 122) diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 6 sampai dengan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Susunan Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
1. a.1 (satu) Kepala Dinas;
2. b.1 (satu) Sekretariat;
3. c.4 (empat) Bidang;
4. d.8 (delapan) Seksi;
5. e.3 (tiga) Sub Bagian;
6. f.UPT Dinas; dan
7. g.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan susunan organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 4

Pasal 7

Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 8

(1)Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(1)huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membawahkan:
1. a.Subbagian Umum dan Perlengkapan;
2. b.Subbagian Keuangan; dan
3. c.Subbagian Kepegawaian.
(3)Setiap Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

Pasal 9

(1)Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
1. a.Bidang Pendidikan Dasar;
2. b.Bidang Pendidikan Menengah;
3. c.Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal; dan
4. d.Bidang Bina Program
(2)Setiap bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 10

(1)Bidang Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, membawahkan:
1. a.Seksi SD/SDLB; dan
2. b.Seksi SMP/SMPLB.
(2)Bidang Pendidikan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, membawahkan:
1. a.Seksi SMA/SMALB; dan
2. b.Seksi SMK. 5
(3)Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, membawahkan:
1. a.Seksi PAUD; dan
2. b.Seksi Pendidikan Masyarakat.
(4)Bidang Bina Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d, membawahkan:
1. a.Seksi Perencanaan dan Pelaporan; dan
2. b.Seksi Data, Teknologi Informasi dan Peningkatan Mutu.
(5)Setiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

2.Ketentuan Pasal 22, Pasal 25, dan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(1)Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, terdiri atas:
1. a.1 (satu) Kepala Dinas;
2. b.1 (satu) Sekretariat;
3. c.3 (tiga) Bidang;
4. d.8 (delapan) Seksi;
5. e.3 (tiga) Sub Bagian;
6. f.UPT Dinas; dan
7. g.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 25

(1)Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
1. a.Bidang Bina Marga;
2. b.Bidang Cipta Karya; dan
3. c.Bidang Sumber Daya Air;
(2)Setiap bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas. 6

Pasal 26

(1)Bidang Bina Marga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a, membawahkan:
1. a.Seksi Perencanaan, Pembangunan Peningkatan Jalan dan Jembatan;
2. b.Seksi Pemeliharaan/Rehabilitasi, Jalan dan Jembatan; dan
3. c.Seksi Perbengkelan dan Laboratorium.
(2)Bidang Cipta Karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, membawahkan:
1. a.Seksi Penataan Bangunan, Pengembangan Perumahan, dan Permukiman;
2. b.Seksi Pengembangan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman; dan
3. c.Seksi Tata Ruang dan Jasa Konstruksi.
(3)Bidang Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c, membawahkan:
1. a.Seksi Pengelolaan Sungai, Pantai dan Danau; dan
2. b.Seksi Pengelolaan Jaringan Irigasi/Rawa dan Air Baku.
(4)Setiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

3.Ketentuan Pasal 30 dan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

(1)Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, terdiri atas:
1. a.1 (satu) Kepala Dinas;
2. b.1 (satu) Sekretariat;
3. c.4 (empat) Bidang;
4. d.12 (dua belas) Seksi;
5. e.3 (tiga) Subbagian;
6. f.UPT Dinas; dan
7. g.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan susunan organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 7

Pasal 34

(1)Bidang Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a, membawahkan:
1. a.Seksi Pendataan dan Penetapan;
2. b.Seksi Penagihan dan Pelaporan; dan
3. c.Seksi Pelayanan PBB-P2 dan BPHTB.
(2)Bidang Penganggaran dan Kebijakan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b, membawahkan:
1. a.Seksi Penyusunan Kebijakan Keuangan Daerah;
2. b.Seksi Penyusunan Penganggaran; dan
3. c.Seksi Pengendali Pelaksanaan Anggaran.
(3)Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c, membawahkan:
1. a.Seksi Akuntansi
2. b.Seksi Perbendaharaan; dan
3. c.Seksi Rekonsiliasi dan Verifikasi.
(4)Bidang Asset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf d, membawahkan:
1. a.Seksi Pendataan Asset;
2. b.Seksi Pengelolaan Asset; dan
3. c.Seksi Pengawasan Asset.
(5)Setiap seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

4.Ketentuan Pasal 38, Pasal 41, dan Pasal 42 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

(1)Susunan organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e, terdiri atas:
1. a.1 (satu) Kepala Dinas;
2. b.1 (satu) Sekretariat;
3. c.3 (tiga) Bidang;
4. d.7 (tujuh) Seksi;
5. e.3 (tiga) Subbagian;
6. f.UPT Dinas; dan
7. g.Kelompok Jabatan Fungsional. 8
(2)Bagan susunan organisasi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…