DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Tengah No. 13 Tahun 2015

Nomor: 13
Tahun: 2015
Ditetapkan: 23 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Sumber Pendapatan Desa, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Sumber Pendapatan Desa terdiri dari Pendapatan Asli Desa, Dana Desa (Alokasi APBN), bagian dari hasil pajak dan retribusi, ADD yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima daerah, bantuan keuangan dari APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan APBD, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, lain-lain pendapatan Desa yang sah. Seluruh pendapatan Desa dierima dan disalurkan melalui Rekening Kas Desa, dan penggunaannya ditetapkan dalam APB Desa kecuali dalam bentuk barang dan/atau jasa.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sumber-sumber pendapatan Desa perlu digali potensinya untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa dalam rangka peningkatan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Desa;
c.bahwa agar sumber pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b dapat dilaksanakan secara terarah untuk percepatan Pembangunan Desa, perlu mengatur pelaksanaan sumber pendapatan Desa di Kabupaten Bangka Tengah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Sumber Pendapatan Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033); 2
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang PemeriksaanPengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3
11.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH dan BUPATI BANGKA TENGAH 4 MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SUMBER PENDAPATAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
4.Desa adalah adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan
5.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7.Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
8.Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan Daerah. 5
11.Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
12.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
13.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14.Pendapatan Desa adalah semua penerimaan uang melalui rekening Desa yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa.
15.Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tengah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
16.Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
17.Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

BAB II

SUMBER PENDAPATAN DESA

Pasal 2

(1)Sumber Pendapatan Desa terdiri atas:
1. a.pendapatan asli Desa;
2. b.Dana Desa (alokasi APBN);
3. c.bagian dari hasil pajak dan retribusi;
4. d.ADD yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Daerah;
5. e.bantuan keuangan dari APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan APBD;
6. f.hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
7. g.lain-lain pendapatan Desa yang sah.
(2)Seluruh pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui Rekening Kas Desa, dan penggunaannya ditetapkan dalam APB Desa kecuali dalam bentuk barang dan/atau jasa. 6
(3)Pencairan dana dalam Rekening Kas Desa ditandatangani oleh kepala Desa dan bendahara Desa.
(4)Setiap Pendapatan Desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

BAB III

PENDAPATAN ASLI DESA

Pasal 3

Pendapatan asli Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a terdiri dari:

a.hasil usaha;
b.hasil aset;
c.swadaya partisipasi, dan gotong-royong; dan
d.lain-lain pendapatan asli Desa.

Pasal 4

(1)Hasil Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri dari:
1. a.badan usaha milik Desa;
2. b.usaha ekonomi Desa;
3. c.lumbung Desa;
4. d.kios Desa; dan
5. e.lain-lain usaha Desa.
(2)Hasil Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri dari
1. a.tanah kas Desa;
2. b.pasar Desa;
3. c.pasar hewan;
4. d.tambatan perahu;
5. e.bangunan Desa;
6. f.tempat rekreasi/objek wisata yang dikelola oleh Desa;
7. g.tempat pelelangan ikan yang dikelola oleh Desa;
8. h.pelelangan hasil pertanian;
9. i.hutan milik Desa;
10. j.mata air milik Desa;
11. k.pemandian umum;
12. l.kebun Desa; dan
13. m.aset lainnya milik Desa.
(3)Aset lainnya milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf m antara lain :
1. a.kekayaan Desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN, APBD, serta APB Desa;
2. b.barang yang berasal dari perolehan lainnya dan/atau lembaga dari pihak ketiga; 7
3. c.barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
4. d.barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan peraturan perundangan;
5. e.hak Desa dari dana perimbangan, Pajak dan Retribusi;
6. f.hibah dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan Pemerintah Daerah;
7. g.hibah dari pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat; dan
8. h.hasil kerja sama Desa.
(3)Swadaya Partisipasi, dan gotong royong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang.
(4)Lain-lain pendapatan asli Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, dapat berupa pungutan Desa dan hasil kerjasama Desa dengan pihak ketiga, terdiri dari :
1. a.pungutan Desa;
2. b.hasil penjualan kekayaan Desa yang tidak dipisahkan;
3. c.jasa giro;
4. d.penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau penjualan barang dan jasa oleh Desa;
5. e.pendapatan denda atas keterlambatan pekerjaan;
6. f.fasilitas sosial dan fasilitas umum; dan
7. g.pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

BAB IV

ALOKASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

Pasal 5

Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, bersumber dari belanja Pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan.

Pasal 6

(1)Pemerintah mengalokasikan Dana Desa dalam APBN setiap tahun anggaran yang diperuntukkan bagi Desa, yang ditransfer melalui APBD untuk selanjutnya ditransfer ke APB Desa. 8
(2)Pengalokasian Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.

Pasal 7

(1)Pengelolaan Dana Desa dalam APBD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan Daerah.
(2)Pengelolaan Dana Desa dalam APB Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan Desa.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan hasil Pajak dan Retribusi.
(2)Jenis-jenis retribusi tertentu yang dialokasikan kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Bupati.
(3)Bagian hasil Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
(4)Tata cara pengalokasian bagian dari hasil Pajak dan Retribusi diatur dalam peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 9

BAB VI

ALOKASI DANA DESA

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam APBD setiap tahun anggaran.
(2)ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus.
(3)Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan:
1. a.kebutuhan penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa; dan
2. b.jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.
(4)Tata cara pengalokasian ADD diatur dalam peraturan tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…