DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Tengah No. 13 Tahun 2016

Nomor: 13
Tahun: 2016
Ditetapkan: 16 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 63

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Tujuan, Ruang Lingkup, Wewenang dan Tanggunjawab Pemerintah, Pengelolaan yang terdiri dari Umum, Jenis Limbah B3 menurut Kategori dan Sumber dan Penyimpanan Limbah B3, Pengumpulan Limbah B3, Pengendalian yang terdiri dari Perizinan, Tata Cara Memperoleh Izin, Penerbitan Izin, Kewajiban Pemegang Izin, Masa Berlaku Izin, Perubahan Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Penyimpanan Limbah B3, Perubahan Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Pengumpulan Limbah B3, Tata Cara Permohonan Perubahan Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Penyimpanan Limbah, Tata Cara Permohonan Perubahan Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Pengumpulan Limbah, Penanggulangan Pemulihan, Penanggulangan Keadaan Darurat, Pembinaan dan Pengawasan, Peran Serta Masyarakat, Kerjasama, Sanksi Administratif, Penyidikan, Ketetuan Pidana, dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa perlu pengaturan mengenai pengelolan Limbah Berbahaya dan Beracun yang sesuai dengan kondisi daerah di Kabupaten Bangka Tengah, sehingga perlu memberikan landasan dan kepastian hukum dalam pengelolaan dan perizinan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3);
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pengendalian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 2
3.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
9.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH dan BUPATI BANGKA TENGAH MEMUTUSKAN : 3 Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.
3.Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
4.Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
5.Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak Lingkungan Hidup dan/atau membahayakan Lingkungan Hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
6.Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakan Lingkungan Hidup, dan/atau dapat membahayakan Lingkungan Hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.
7.Limbah B3 Kategori 1 adalah Limbah B3 yang berdampak akut dan langsung terhadap manusia dan dapat dipastikan akan berdampak negatif terhadap Lingkungan Hidup.
8.Limbah B3 Kategori 2 adalah Limbah B3 yang mengandung B3, memiliki efek tunda, dan berdampak tidak langsung terhadap manusia dan Lingkungan Hidup serta memiliki toksisitas sub kronis atau kronis.
9.Limbah B3 dari Sumber Tidak Spesifik adalah Limbah B3 yang pada umumnya berasal bukan dari proses utamanya, tetapi berasal dari kegiatan pemeliharaan alat, pencucian, pencegahan korosi, pelarutan kerak, pengemasan, dan lain- lain.
10.Limbah B3 dari Sumber Spesifik adalah Limbah B3 sisa proses suatu industri atau kegiatan yang secara spesifik dapat ditentukan berdasarkan kajian ilmiah. 4
11.Orang adalah orang perseorangan atau Badan Usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
12.Badan Usaha adalah Badan Usaha yang melakukan kegiatan Pengelolaan Limbah B3 sebagai kegiatan utama dan/atau kegiatan Pengelolaan Limbah B3 yang bersumber bukan dari kegiatan sendiri dan dalam kegiatan akte notaries pendirian Badan Usaha tertera bidang atau sub bidang Pengelolaan Limbah B3.
13.Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbuna.
14.Pemohon adalah Orang yang mengajukan permohonan Izin Pengelolaan Limbah B3.
15.Penghasil Limbah B3 adalah Orang yang karena usaha dan/atau kegiatannya menghasilkan Limbah B3.
16.Pengumpul Limbah B3 adalah Badan Usaha yang melakukan kegiatan pengumpulan Limbah B3 sebelum dikirim ke tempat pengolahan Limbah B3, pemanfaatan Limbah B3 dan/atau Penimbunan Limbah B3.
17.Pengolah Limbah B3 adalah Badan Usaha yang melakukan kegiatan Pengolahan Limbah B3 yang telah memiliki izin.
18.Penimbun Limbah B3 adalah Badan Usaha yang melakukan kegiatan Penimbunan Limbah B3.
19.Penyimpanan Limbah B3 adalah kegiatan menyimpan Limbah B3 yang dilakukan oleh penghasil Limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara Limbah B3 yang dihasilkannya.
20.Tempat Penyimpanan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat untuk menyimpan sementara Limbah B3 dalam waktu singkat.
21.Pengumpulan Limbah B3 adalah kegiatan mengumpulkan Limbah B3 dari Penghasil Limbah B3 sebelum diserahkan kepada Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3.
22.Reduksi Limbah B3 adalah suatu kegiatan pada penghasil untuk mengurangi jumlah dan mengurangi sifat bahaya dan racun Limbah B3, sebelum dihasilkan dari suatu kegiatan.
23.Pengolahan Limbah B3 adalah proses untuk mengurangi dan/atau menghilangkan sifat bahaya dan/atau sifat racun.
24.Penimbunan Limbah B3 adalah kegiatan menempatkan Limbah B3 pada fasilitas penimbunan dengan maksud tidak membahayakan kesehatan manusia dan Lingkungan Hidup.
25.Sistem Tanggap Darurat adalah sistem pengendalian keadaan darurat yang meliputi pencegahan, kesiapsiagaan, dan penanggulangan kecelakaan serta pemulihan kualitas lingkungan hidup akibat kejadian kecelakaan Pengelolaan Limbah B3.
26.Izin adalah Izin Pengelolaan Limbah B3 yang meliputi Izin Penyimpanan Sementara dan Izin Pengumpulan Limbah B3. 5
27.Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada Lingkungan Hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
28.Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap Lingkungan Hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
29.Izin Lingkungan adalah Izin yang diberikan kepada setiap Orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh Izin usaha dan/atau kegiatan.
30.Dokumen Limbah B3 adalah dokumen resmi kegiatan Pengelolaan Limbah B3 yang ditandatangani oleh Penghasil Limbah B3 dan Pengelola Limbah B3 yang telah memiliki Izin.
31.Pengawasan adalah upaya terpadu yang dilaksanakan oleh BLH yang meliputi pemantauan, pengamatan dan evaluasi terhadap sumber pencemar.
32.Pemulihan Lingkungan adalah rangkaian kegiatan pelaksanaan pembersihan dan/atau pemulihan kualitas lingkungan yang sudah tercemar Limbah B3 sehingga sesuai fungsinya kembali.
33.Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
34.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang - undang untuk melakukan Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
35.Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disingkat PPLHD adalah Pegawai Negeri Sipil di daerah yang diberi tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan Pengawasan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Peraturan Daerah ini adalah:

a.memberikan kepastian hukum dan pedoman kepada Orang/badan/instansi pemerintah/Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung/Pemerintah Daerah yang menghasilkan Limbah B3 dan melakukan pengumpulan Limbah B3;
b.mencegah dan menanggulangi pencemaran dan/atau perusakan Lingkungan Hidup yang diakibatkan oleh Limbah B3; dan
c.melakukan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup.

Pasal 3

(1)Subjek pengelolaan dan pengendalian Limbah B3 adalah Orang/badan/instansi pemerintah/Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung/Pemerintah Daerah yang menghasilkan dan/atau melakukan kegiatan pengumpulan Limbah B3.
(2)Objek pengelolaan dan pengendalian Limbah B3 adalah kegiatan pengelolaan dan pengendalian Limbah B3 yang dihasilkan dari suatu kegiatan yang meliputi Reduksi Limbah B3, penyimpanan Limbah B3, dan pengumpulan Limbah B3.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup peraturan Daerah ini adalah:

a.Pengelolaan penyimpanan Limbah B3 dan Pengumpulan Limbah B3; dan
b.pengendalian penyimpanan Limbah B3 dan Pengumpulan Limbah B3, yang meliputi: Pembinaan, pemberian perizinan, dan Pengawasan. 7

BAB IV

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam pengelolaan dan pengendalian Limbah B3 berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(2)Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.menerbitkan Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3;
2. b.menerbitkan Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3;
3. c.pembinaan pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3;
4. d.Pengawasan pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3;
5. e.Pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran Limbah B3;
6. f.Pengawasan pelaksanaan Sistem Tanggap Darurat;
7. g.Pengawasan penanggulangan kecelakaan Pengelolaan Limbah B3;
8. h.melakukan kerjasama antar Daerah dalam pengendalian dan Pengelolaan Limbah B3; dan
9. i.melakukan Pengawasan pelaksanaan pengujian Limbah B3.

BAB V

PENGELOLAAN

Pasal 6

(1)Setiap Orang/badan/instansi pemerintah/Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung/Pemerintah Daerah yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan B3 dan/atau menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan Pengelolaan Limbah B3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2)Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sendiri oleh Penghasil Limbah B3 atau Penghasil Limbah B3 menyerahkan Pengelolaan Limbah B3 yang dihasilkannya kepada pengolah dan/atau pemanfaat Limbah B3 yang telah memiliki izin.
(3)Dalam hal B3 yang telah kedaluwarsa, pengelolaannya mengikuti ketentuan Pengelolaan Limbah B3. 8

Pasal 7

(1)Limbah B3 berdasarkan kategori bahaya terdiri atas:
1. a.Limbah B3 Kategori 1; dan
2. b.Limbah B3 Kategori 2
(2)Jenis Limbah B3 menurut sumber yang diatur dalam peraturan Daerah ini adalah:
1. a.Limbah B3 dari Sumber Tidak Spesifik;
2. b.Limbah B3 dari B3 kedaluwarsa, B3 yang tumpah, B3 yang tidak memenuhi spesifikasi produk yang akan dibuang, dan bekas kemasan B3; dan
3. c.Limbah B3 dari Sumber Spesifik.
(3)Limbah B3 dari Sumber Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
1. a.Limbah B3 dari Sumber Spesifik umum; dan
2. b.Limbah B3 dari Sumber Spesifik khusus.
(4)Karakteristik Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
1. a.mudah meledak;
2. b.mudah terbakar;
3. c.bersifat reaktif;
4. d.beracun;
5. e.menyebabkan infeksi;
6. f.bersifat korosif; dan
7. g.bersifat karsinogenik.
(5)Karakteristik Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila setelah melalui pengujian memiliki salah satu atau lebih reaksi maka digolongkan ke dalam Limbah B3.

Pasal 8

(1)Slag timah putih merupakan material sisa dari proses peleburan atau pemurnian logam timah putih yang terapung pada permukaan logam cair yang terbentuk dari campuran imbuh, pengotoran biji/logam, abu bahan bakar dan bahan pelapis tanur.
(2)Slag timah putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Limbah B3 dari Sumber Spesifik khusus kategori 2 (dua) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, dan ayat (2) huruf c dengan tingkat kadar stannum (Sn) paling besar 5% (lima persen). 9

BAB VI

PENYIMPANAN LIMBAH B3

Pasal 9

(1)Setiap Orang/badan/instansi pemerintah/Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung/Pemerintah Daerah yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan penyimpanan Limbah B3.
(2)Setiap Orang/badan/instansi pemerintah/Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung/Pemerintah Daerah yang menghasilkan Limbah B3 dilarang melakukan pencampuran Limbah B3 yang disimpannya.
(3)Untuk dapat melakukan penyimpanan Limbah B3, setiap Orang/badan/instansi pemerintah/Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung/Pemerintah Daerah wajib memiliki Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan Limbah B3.

Pasal 10

Limbah B3 yang dihasilkan harus disimpan di tempat Penyimpanan Limbah B3 yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.lokasi penyimpanan Limbah B3;
b.fasilitas penyimpanan Limbah B3 yang sesuai dengan jumlah Limbah B3, karakteristik Limbah B3, dan dilengkapi dengan upaya pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup; dan
c.peralatan penanggulangan keadaan darurat.

Isi peraturan

Teks63PDFHirarki

Memuat teks peraturan…