DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Tengah No. 14 Tahun 2015

Nomor: 14
Tahun: 2015
Ditetapkan: 23 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Alokasi Dana Desa (ADD), dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Besarnya ADD adalah minimal 10% (sepuluh persen) dari Dana Perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Menetapkan juga mengenai tata cara penyaluran, pencairan, penggunan dan pertanggungjawaban ADD, Pemantauan dan Evaluasi serta Pembinaan pelaksanaan pengelolaan ADD.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa berhak untuk memperoleh bagian bagi hasil dari dana perimbangan keuangan pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten Bangka Tengah yang pembagiannya untuk setiap Desa secara proporsional yang merupakan Alokasi Dana Desa (ADD);
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Alokasi Dana Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 10.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 3 11.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 12.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 13.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 14.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694); 15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 2093); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH dan BUPATI BANGKA TENGAH 4

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ALOKASI DANA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
4.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5.Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
6.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8.Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11.Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tengah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
12.Alokasi Dana Desa Minimum yang selanjutnya disingkat ADDM adalah dana yang dialokasikan dengan besaran yang sama setiap desa. 5
13.Alokasi Dana Desa Proporsional yang selanjutnya disebut ADDP adalah alokasi dana desa yang dibagi secara proporsional berdasarkan variabel yang telah ditetapkan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, SUMBER DAN PROPORSI ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

ADD dimaksudkan untuk membiayai program Pemerintahan Desa dalam melakukan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 3

ADD bertujuan untuk:

a.meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya;
b.meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi Desa;
c.meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja, dan kesempatan berusaha bagi masyarakat;
d.mendorong peningkatan swadaya dan gotong royong masyarakat;
e.meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan; dan
f.meningkatkan pelayanan pada masyarakat Desa dalam rangka mengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.

Pasal 4

(1)ADD bersumber dari APBD tahun berkenaan. 6
(2)Besar ADD adalah minimal 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus.

BAB III

RUMUS PENETAPAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 5

(1)Rumus ADD sebagai berikut : ADD = ADDM + ADDP…............. 1) ADDx = ADDMx + ADDPx….......... 2) ADDPx = BDx x ADDP………........ 3) keterangan ADDx : Alokasi Dana Desa Untuk Desa x ADDM : 60% dari ADD ADDMx : Alokasi Dana Desa Minimum (dibagi rata setiap desa tidak termasuk kelurahan) BDx : bobot desa x ADDP : 40% dari ADD ADDPx : Total ADD yang berdasarkan variabel
(2)Indikator ADD berdasarkan variabel untuk menentukan bobot Desa akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

TATA CARA PENYALURAN, PENCAIRAN, PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 6

(1)ADD dalam APBD dianggarkan pada pejabat pengelola keuangan Daerah.
(2)Pencairan ADD ke dalam APB Desa dilakukan secara bertahap, atau disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi keuangan Daerah.
(3)Mekanisme penyaluran dan pencairan ADD akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

(1)ADD yang diterima Desa, digunakan untuk :
1. a.pendanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. b.pelaksanaan pembangunan Desa;
3. c.pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa;
4. d.bantuan sosial;
5. e.belanja hibah;
6. f.operasional Pemerintah Desa;
7. g.tambahan penghasilan aparatur Pemerintahan Desa; dan
8. h.operasional BPD.
(2)Penggunaan ADD tidak diperbolehkan untuk :
1. a.kegiatan politik;
2. b.kegiatan yang melawan hukum; dan/atau
3. c.untuk pembangunan sarana dan prasarana lainnya yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, APBD.
(3)Penggunaan ADD dimusyawarahkan antara Pemerintah Desa dengan BPD dan dituangkan dalam Peraturan Desa tentang APB Desa tahun berkenaan.
(4)Ketentuan mengenai penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Mekanisme pertanggungjawaban ADD dilaksanakan dalam bentuk pelaporan, yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengalokasian, penyaluran dan penggunaan ADD.
(2)Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan perbaikan pengelolaan ADD. 8

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…