DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Tengah No. 14 Tahun 2016

Nomor: 14
Tahun: 2016
Ditetapkan: 21 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 yang terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/1197.a/DPPKAD/2016 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Bupati Bangka Tengah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 tanggal 07 Desember 2016, Bupati Bangka Tengah mengajukan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2017 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangka Tengah untuk memperoleh persetujuan bersama; 2
c.Bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017 yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 yang dijabarkan dalam Kebijakan Umum APBD yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dengan DPRD Bangka Tengah pada Tanggal Dua Puluh Empat Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Enam Belas serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dengan DPRD Bangka Tengah pada Tanggal Dua Puluh Empat Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Enam Belas;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2017; Mengingat : 1. 2. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 3
8.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 11. 12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 4
15.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 19. 20. 21. 22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219); Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 5
24.Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 70), sebagaimana teleh diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2013 Nomor 177); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH dan BUPATI BANGKA TENGAH MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut:

1.Pendapatan Daerah Rp 788.329.010.550,00
2.Belanja Daerah Rp 868.238.289.550,00 (-) Surplus/(Defisit) Rp (79.909.279.000,00)
3.Pembiayaan Daerah :

a.Penerimaan Rp 85.909.279.000,00
b.Pengeluaran Rp 6.000.000.000,00 (-) Pembiayaan Netto Rp 79.909.279.000,00 (-) Sisa Lebih Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 0,00

Pasal 2

(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari:
1. a.Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp 95.022.526.000,00
2. b.Dana Perimbangan sejumlah Rp 586.958.985.000,00
3. c.Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah Rp 106.347.499.550,00
(2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1 terdiri dari:
1. a.Hasil Pajak Daerah sejumlah Rp 44.961.700.000,00
2. b.Hasil Retribusi Daerah sejumlah Rp 6.830.500.000,00
3. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp 6.200.000.000,00
4. d.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sejumlah Rp. 37.030.326.000,00 6
(3)Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1 huruf b terdiri dari:
1. a.Dana bagi hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sejumlah Rp 48.960.109.000,00
2. b.Dana alokasi umum sejumlah Rp 436.875.032.000,00
3. c.Dana alokasi khusus sejumlah Rp 101.123.844.000,00
(4)Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1 huruf c terdiri dari:
1. a.Pendapatan Hibah sejumlah N I H I L;
2. b.Dana darurat sejumlah N I H I L;
3. c.Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya sejumlah Rp 50.082.990.550,00;
4. d.Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp. N I H I L;
5. e.Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya Rp. 9.431.300.000,00;
6. f.Dana Desa sejumlah Rp 46.833.209.000,00.

Pasal 3

(1)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri dari:
1. a.Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp 418.768.229.250,00
2. b.Belanja Langsung sejumlah Rp 449.470.060.300,00
(2)Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 1 huruf a terdiri dari:
1. a.Belanja pegawai sejumlah Rp 295.937.460.900,00
2. b.Belanja bunga sejumlah N I H I L
3. c.Belanja subsidi sejumlah N I H I L
4. d.Belanja hibah sejumlah Rp 22.465.394.000,00
5. e.Belanja bantuan sosial sejumlah Rp 3.273.300.000,00
6. f.Belanja bagi hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa sejumlah N I H I L
7. g.Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa sejumlah Rp 96.092.074.350,00
8. h.Belanja tidak terduga sejumlah Rp 1.000.000.000,00
(3)Belanja Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 1 huruf b terdiri dari:
1. a.Belanja pegawai sejumlah Rp 67.560.440.000,00
2. b.Belanja Belanja barang dan jasa sejumlah Rp 193.551.845.400,00
3. c.Belanja Modal sejumlah Rp 188.357.774.900,00

Pasal 4

(1)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 terdiri dari:
1. a.Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp 85.909.279.000,00
2. b.Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp 6.000.000.000,00
(2)Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 1 huruf a terdiri dari:
1. a.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SiLPA) sejumlah Rp 85.909.279.000,00
2. b.Pencairan dana cadangan sejumlah N I H I L
3. c.Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah N I H I L 7
4. d.Penerimaan pinjaman daerah sejumlah N I H I L
5. e.Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah N I H I L
6. f.Penerimaan piutang daerah sejumlah N I H I L
(3)Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 1 huruf b terdiri dari:
1. a.Pembentukan dana cadangan sejumlah N I H I L
2. b.Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah Rp. 6.000.000.000,00
3. c.Pembayaran pokok utang sejumlah N I H I L
4. d.Pemberian pinjaman daerah sejumlah N I H I L

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rancangan Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1.Lampiran I : Ringkasan APBD;
2.Lampiran II : Ringkasan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3.Lampiran III : Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4.Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Program, dan Kegiatan;
5.Lampiran V : Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
6.Lampiran VI : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7.Lampiran VII : Daftar Piutang Daerah;
8.Lampiran VIII : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
9.Lampiran IX : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; 10.Lampiran X : Daftar Mutasi Aset Lainnya; 11.Lampiran XI : Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Ini; 12.Lampiran XII : Daftar Dana Cadangan Daerah; dan 13.Lampiran XIII : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati Bangka Tengah menetapkan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Belanja untuk keadaan darurat dan keperluan mendesak dalam rangka pengeluaran untuk keperluan pendanaan keadaan darurat dan keperluan mendesak sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :

1.bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
2.tidak diharapkan terjadi secara berulang;
3.berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah;
4.memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat. 8

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah. Ditetapkan di Koba pada tanggal 21 Desember 2016 Plt. BUPATI BANGKA TENGAH, IBNU SALEH Diundangkan di Koba pada tanggal Desember 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH, SUGIANTO NIP. 19640911 198903 1 009 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2016 NOMOR 244 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (4.14/2016) SALINAN Fotocopy sesuai dengan Aslinya, Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretrariat Daerah Kab. Bangka Tengah, YULIZAR, SH NIP. 19640827 198406 2 002

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…