DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Tengah No. 15 Tahun 2015

Nomor: 15
Tahun: 2015
Ditetapkan: 23 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 68

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Pemilihan Kepala Desa secara serentak, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pemilihan Kepala Desa secara serentak dilaksanakan melalui tahapan persiapan, pencalonan, pemungutan suara dan penetapan. Apabila terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan Daerah wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 hari. Biaya Pemilikan Kepala Desa dibebankan pada APBD dan dana bantuan dari APB Desa untuk kebutuhan pada saat pelaksanaan proses pemungutan suara.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 2
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2092); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH dan BUPATI BANGKA TENGAH MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA SERENTAK. 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.
4.Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
5.Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6.Desa adalah desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
7.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9.Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
10.Pemilihan Kepala Desa adalah Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Pemilihan kepala melalui Musyawarah Desa.
11.Pemilihan Kepala Desa serentak adalah Pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan satu kali atau bergelombang.
12.Pemilihan Kepala Desa antar waktu adalah Pemilihan Kepala Desa karena Kepala Desa berhenti dan sisa masa jabatannya lebih dari 1 (satu) tahun yang dilaksanakan melalui Musyawarah Desa.
13.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 4
14.Perangkat Desa adalah sekretariat desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.
15.Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan yang merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
16.Tokoh masyarakat adalah tokoh adat, tokoh keagamaan, tokoh pendidikan dan Tokoh Masyarakat lainnya.
17.Panitia Pemilihan Daerah adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati untuk merencanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di tingkat Daerah.
18.Panitia Pemilihan Kepala Desa adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD dalam musyawarah BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
19.Calon Kepala Desa adalah bakal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
20.Calon Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
21.Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
22.Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Kepala Desa.
23.Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar Pemilih yang disusun berdasarkan data DPT Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan Pemilih baru.
24.Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar Pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari Pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam DPS.
25.Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar Pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas Pemilih dan jumlah Pemilih dalam Pemilihan Kepala Desa.
26.Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut Pendaftaran adalah tahapan kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk mendapatkan bakal Calon Kepala Desa.
27.Penelitian Kelengkapan Administrasi Bakal Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut Penelitian adalah tahapan kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Calon Kepala Desa.
28.Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para Pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan sebesar-besarnya. 5
29.Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan dan penghitungan suara.
30.Seleksi Tambahan adalah seleksi yang dilakukan oleh panitia Pemilihan terhadap Bakal Calon apabila jumlah Bakal Calon lebih dari 5 (lima) orang atau seleksi yang dilakukan apabila hasil penghitungan suara terdapat perolehan suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) orang calon.
31.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah.
32.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
33.Hari adalah Hari Kalender.

BAB II

PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA SERENTAK

Pasal 2

(1)Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:
1. a.persiapan;
2. b.pencalonan;
3. c.pemungutan suara; dan
4. d.penetapan.
(2)Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
(3)Bupati menetapkan tanggal pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara serentak.

Pasal 3

Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa terdiri dari Panitia Pemilihan Daerah dan Panitia Pemilihan Kepala Desa. 6

Pasal 4

(1)Bupati membentuk Panitia Pemilihan Daerah dengan keputusan Bupati.
(2)Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 5

Panitia Pemilihan Daerah mempunyai tugas meliputi:

a.merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan Pemilihan tingkat Daerah;
b.melakukan bimbingan teknis pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa;
c.menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
d.memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan Pemilihan lainnya;
e.menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan Pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa tingat Desa;
f.memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pemilihan Kepala Desa tingkat Daerah;
g.melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilihan; dan
h.melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 6

(1)Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan Kepala Desa.
(2)Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan, dan Tokoh Masyarakat Desa yang bersifat mandiri dan tidak memihak.
(3)Persyaratan Panitia Pemilihan Kepala Desa tidak terdaftar sebagai anggota pengurus partai politik.
(4)Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPD dan disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat setempat.

Pasal 7

(1)Perencanaan biaya Pemilihan diajukan oleh panitia kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan Kepala Desa. 7
(2)Persetujuan biaya Pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh panitia.

Pasal 8

Panitia Pemilihan Kepala Desa mempunyai tugas meliputi:

a.merencanakan, mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan Pemilihan;
b.merencanakan dan mengajukan biaya Pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
c.melakukan Pendaftaran dan penetapan Pemilih;
d.mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
e.menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
f.menetapkan tata cara pelaksanaan Pemilihan;
g.menetapkan tata cara pelaksanaan Kampanye;
h.memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
i.membuat peta lokasi tempat pemungutan suara;
j.melaksanakan pemungutan suara;
k.menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil Pemilihan;
l.menetapkan Calon Kepala Desa terpilih; dan
m.melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilihan.

Pasal 9

Pemilih adalah Penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah.

Pasal 10

(1)Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam Pemilihan, Pemilih harus terdaftar sebagai Pemilih.
(2)Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
1. a.tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
2. b.tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; 8
3. c.berdomisili di Desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya DPS yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk;
4. d.bukan Anggota TNI dan POLRI aktif; dan
5. e.tercantum sebagai Pemilih dalam DPT.
(3)Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar Pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.
(4)Pemilih yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih dan telah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun/telah menikah pada saat pemilihan dapat langsung menggunakan hak pilihnya dengan membuktikan dokumen yang sah.

Pasal 11

Pemilih yang telah terdaftar sebagai Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), diberikan tanda bukti Pendaftaran.

Isi peraturan

Teks68PDFHirarki

Memuat teks peraturan…