DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Tengah No. 16 Tahun 2014

Nomor: 16
Tahun: 2014
Ditetapkan: 9 September 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai: 1. Peraturan Daerah ini bertujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya akibat merokok, membudayakan hidup sehat, mewujudkan kualitas udara yang sehat dan bersih, bebas dari asap rokok, dan menekan angka pertumbuhan perokok pemula; 2. Kawasan tanpa rokok meliputi fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, dan tempat kerja; 3. Kewajiban dan larangan; 4. Peran serta masyarakat; 5. Pembinaan dan pengawasan; 6. Sanksi terdiri dari sanksi administrasi yang meliputi teguran lisan dan/atau peringatan tertulis serta adanya ketentuan sanksi pidana. - Peratuan Daerah ini terdiri dari VIII BAB dan 17 Pasal.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah dan Perangkat Daerah sebagai unsure Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
5.Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman nicotianatobacum, nicotianarustica dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin, tar dan zat adiktif dengan atau tanpa bahan tambahan.
6.Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR, adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
7.Tempat Proses Belajar Mengajar adalah tempat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar atau pendidikan dan pelatihan seperti sekolah, madrasah, perguruan tinggi, tempat kursus, Taman Pendidikan Al-Qur’an, termasuk ruang perpustakaan, ruang praktek atau laboratorium, museum dan sejenisnya. 3
8.Tempat Ibadah adalah sarana untuk melaksanakan ritual keagamaan seperti masjid, mushala, gereja, kapel, pura, wihara, klenteng dan tempat ibadah lainnya.
9.Tempat Anak Bermain adalah tempat yang diperuntukkan untuk kegiatan anak-anak seperti tempat penitipan anak, tempat pengasuhan anak, tempat bermain anak-anak dan lainnya.
10.Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup/terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha.
11.Pimpinan dan/atau penanggungjawab adalah seseorang yang mempunyai tugas dan wewenang sebagai pimpinan dan/atau penanggungjawab atas sebuah tempat atau ruangan kegiatan.
12.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Unit Kerja Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk melindungi hak asasi manusia dalam mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya melalui pengendalian terhadap bahaya asap rokok.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a.melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya akibat merokok;
b.membudayakan hidup sehat;
c.mewujudkan kualitas udara yang sehat dan bersih, bebas dari asap rokok; dan
d.menekan angka pertumbuhan perokok pemula.

BAB III

KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 4

(1)KTR meliputi:
1. a.fasilitas pelayanan kesehatan;
2. b.tempat proses belajar mengajar;
3. c.tempat anak bermain;
4. d.tempat ibadah; dan
5. e.tempat kerja. 4
(2)KTR selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 5

KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sampai dengan huruf e merupakan kawasan yang bebas dari asap rokok hingga batas pagar terluar.

a.melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggungjawabnya.
b.melarang setiap orang merokok di KTR yang menjadi tanggungjawabnya.
c.menyingkirkan asbak atau sejenisnya pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggungjawabnya.
d.memasang tanda dilarang merokok di semua pintu masuk utama dan di tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/atau didengar.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN LARANGAN Pasal 6 Setiap Pimpinan atau Penanggung Jawab KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib untuk:

Pasal 7

(1)Setiap orang dilarang merokok di KTR.
(2)Setiap orang/badan dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok di KTR.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 8

(1)Masyarakat dapat berperan serta aktif dalam mewujudkan KTR.
(2)Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dapat berupa:
1. a.pengawasan pelaksanaan peraturan daerah ini; dan/atau
2. b.pemberian bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan data dan/atau informasi dampak rokok bagi kesehatan. 5

Pasal 9

(1)Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan KTR di Daerah.
(2)Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat dilakukan dengan cara:
1. a.memberikan sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijakan yang terkait dengan KTR;
2. b.melakukan pengadaan dan pemberian bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan KTR;
3. c.ikut serta dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat;
4. d.menegur setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; dan/atau
5. e.melaporkan kepada pimpinan/penanggungjawab KTR dalam hal terdapat orang yang terbukti melanggar ketentuan Pasal 7.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

(1)Pembinaan KTR dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tempat yang dinyatakan sebagai KTR.
(2)SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesehatan melakukan pembinaan terhadap KTR fasilitas pelayanan kesehatan;
2. b.SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pendidikan dan bidang sosial melakukan pembinaan terhadap KTR tempat proses belajar mengajar dan tempat anak bermain dan/atau berkumpulnya anak- anak;
3. c.SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesejahteraan rakyat dan badan amil zakat melakukan pembinaan terhadap KTR tempat ibadah;
4. d.SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketenagakerjaan melakukan pembinaan KTR tempat kerja; dan
5. e.SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat melakukan pembinaan seluruh KTR. 6
(3)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
1. a.bimbingan dan/atau penyuluhan;
2. b.pemberdayaan masyarakat; dan
3. c.pemberian penghargaan kepada orang atau badan yang telah berjasa dalam rangka memotivasi membantu pelaksanaan KTR.
(4)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 12

(1)Pengawasan KTR dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tempat yang dinyatakan sebagai KTR.
(2)SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesehatan melakukan pengawasan terhadap KTR fasilitas pelayanan kesehatan;
2. b.SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pendidikan dan bidang sosial melakukan pengawasan terhadap KTR tempat proses belajar mengajar dan tempat anak bermain dan/atau berkumpulnya anak- anak;
3. c.SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesejahteraan rakyat dan badan amil zakat melakukan pengawasan terhadap KTR tempat ibadah;
4. d.SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketenagakerjaan melakukan pengawasan KTR tempat kerja; dan
5. e.SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat melakukan pengawasan seluruh KTR.
(3)Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan oleh SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah setiap 6 (enam) bulan sekali. 7
(4)Apabila dari hasil pengawasan terdapat atau diduga terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, maka Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai penegak peraturan daerah dapat mengambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

(1)Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR wajib melakukan inspeksi dan pengawasan di KTR yang menjadi tanggung jawabnya.
(2)Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR harus melaporkan hasil inspeksi dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada SKPD terkait setiap 6 (enam) bulan sekali.
1. a.teguran lisan; dan/atau
2. b.peringatan tertulis.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…