DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Tengah No. 18 Tahun 2014

Nomor: 18
Tahun: 2014
Ditetapkan: 10 Oktober 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai: 1. Pembentukan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI sebagai bagian dari perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah; 2. Kedudukan, tugas, dan fungsi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI; 3. Susunan organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI; 4. Kepegawaian dan eselon. - Peratuan Daerah ini terdiri dari IX BAB dan 14 Pasal dengan satu lampiran

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa agar optimalisasi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan dengan baik dan dipertanggungjawabkan, perlu membentuk organisasi dan tata kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia, yang dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Provinsi dan Kabupaten/Kota;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia sebagai Bagian dari Perangkat Daerah; 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Provinsi dan Kabupaten/Kota; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH dan BUPATI BANGKA TENGAH MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI BAGIAN DARI PERANGKAT DAERAH. 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
5.Lembaga Lain adalah Lembaga yang menjadi Bagian dari Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya sebagai Pelaksana Peraturan Perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya.
6.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7.Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat KORPRI adalah wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia demi meningkatkan perjuangan, pengabdian, serta kesetiaan kepada cita-cita perjuangan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945 yang bersifat demokratis, mandiri, bebas, aktif, profesional, netral, produktif, dan bertanggung jawab.
8.Dewan Pengurus KORPRI adalah Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Bangka Tengah.
9.Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI adalah Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Bangka Tengah.
10.Sekretaris adalah Kepala Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Bangka Tengah.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI sebagai bagian dari perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah. 4

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 3

(1)Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI merupakan bagian dari satuan kerja perangkat daerah, secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus KORPRI dan secara teknis administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
(2)Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI dipimpin oleh seorang Sekretaris.

Pasal 4

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis operasional dan administrasi pada Dewan Pengurus KORPRI dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI.

Pasal 5

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menyelenggarakan fungsi:

a.penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum dan kerja sama;
b.penyelenggaraan kegiatan pembinaan olahraga, seni, budaya, mental dan rohani;
c.penyelenggaraan kegiatan usaha dan bantuan sosial;
d.pengoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI; dan
e.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua Dewan Pengurus KORPRI. 5

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

(1)Susunan organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI, terdiri atas:
1. a.Sekretaris;
2. b.Subbagian Umum dan Kerja Sama;
3. c.Subbagian Olahraga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani;
4. d.Subbagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial; dan
5. e.Kelompok jabatan fungsional.
(2)Bagan susunan organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Subbagian Umum dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan kerja sama dengan instansi pemerintah maupun pihak ketiga.

Pasal 8

Subbagian Olah Raga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kegiatan olahraga, seni dan budaya serta melaksanakan pembinaan mental dan rohani.

Pasal 9

Subbagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d mempunyai tugas menyusun kebijakan dan program kegiatan usaha, meningkatkan kesejahteraan anggota, dan memberikan bantuan hukum dan sosial. 6

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI, diatur dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…