DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Tengah No. 18 Tahun 2015

Nomor: 18
Tahun: 2015
Ditetapkan: 31 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang perubahan pada beberapa ketentuan dalam Perda No. 47 Tahun 2011 tentang Retribusi Retribusi Perizinan Tertentu. Ketentuan yang berubah yaitu Pasal 28 ayat (1), Pasal 31 ayat (4), Pasal 33 ayat (3). Dan terdapat Lampiran mengenai Indeks Gangguan dari Jenis-Jenis Usaha pada Retribusi Izin Gangguan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Daerah Nomor 47 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 47 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan saat ini sehingga perlu diubah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 47 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699); 2
3.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
6.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5145);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4578);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 3
11.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13.Peraturan Daerah Nomor 47 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2011 Nomor 167), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 47 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2014 Nomor 193); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH dan BUPATI BANGKA TENGAH MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 47 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 47 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2011 Nomor 167), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 47 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2014 Nomor 193), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan ayat (1) Pasal 28 diubah, diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut: 4

Pasal 28

(1)Objek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan atau penambahan ruang usaha kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
(2)Tidak termasuk objek Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

2.Ketentuan ayat (4) Pasal 31 diubah, sehinga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

(1)Tingkat penggunaan jasa ditetapkan berdasarkan luas ruang tempat usaha, indeks lokasi dan indeks gangguan dari jenis-jenis usaha.
(2)Indeks lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :
1. a.Lokasi di jalan negara, indeks 5;
2. b.lokasi di jalan provinsi, indeks 4;
3. c.lokasi di jalan kabupaten, indeks 3; dan
4. d.lokasi di jalan desa/kelurahan, indeks 2.
(3)Indeks gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :
1. a.Intensitas gangguan besar/tingggi, indeks 5;
2. b.Intensitas gangguan sedang, indeks 4; dan
3. c.Intensitas gangguan kecil, indeks 3.
(4)Indeks gangguan dari jenis-jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diubah sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

3.Ketentuan ayat (3) Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

(1)Besarnya retribusi Izin Gangguan dihitung berdasarkan perkalian tarif dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dengan luas ruang usaha, Indeks lokasi dan indeks gangguan serta penambahan biaya penerbitan dokumen izin dan biaya transport verifikasi lapangan. 5
(2)Besarnya biaya penerbitan dokumen izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
(3)Besarnya biaya transport verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :
1. a.Kecamatan Koba : Rp. 90.000,-
2. b.Koba - Pangkalanbaru : Rp. 120.000,-
3. c.Koba - Sungaiselan : Rp. 130.000,-
4. d.Koba - Simpangkatis : Rp. 100.000,-
5. e.Koba - Lubuk Besar : Rp. 120.000,-
6. f.Koba - Namang : Rp. 100.000,-
7. g.Koba - Pulau Nangka : Rp. 750.000,-
8. h.Koba - Pulau Ketawai : Rp. 700.000,-
9. i.Koba - Pulau Pebuar : Rp. 1.000.000,-
10. j.Koba - Pulau Kelasa : Rp. 2.500.000,-
(4)Semua pendapatan dari retribusi disetor ke Kas Daerah. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah. Ditetapkan di Koba pada tanggal 31 Desember 2015 Pj. BUPATI BANGKA TENGAH, Cap/dto S U N A R D I Diundangkan di Koba pada tanggal 31 Desember 2015 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH, Cap/dto S A I M I LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015 NOMOR 228 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (4.18/2015) 6 Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor : 18 Tahun 2015 Tanggal : 31 Desember 2015 INDEKS GANGGUAN DARI JENIS-JENIS USAHA PADA RETRIBUSI IZIN GANGGUAN I. Perusahaan yang menggunakan mesin terdiri dari :
1. a.Perusahaan yang menggunakan mesin dengan intensitas gangguan besar dengan indeks 5 (lima) adalah sebagai berikut :
  1. 1.Industri Perakitan Kendaraan Bermotor
  2. 2.Industri Tekstil (pemintalan, pertenunan, pengelantangan, pencelupan, percetakan, penyempurnaan);
  3. 3.Industri Farmasi;
  4. 4.Industri Kimia;
  5. 5.Industri Penyamakan/Pengawetan Kulit;
  6. 6.Industri Penggilingan Batu;
  7. 7.Industri Kertas/Pulp;
  8. 8.Industri Batu Baterai Kering;
  9. 9.Industri Logam Elektro Platting/Pencelupan Logam;
  10. 10.Industri Separator Accu;
  11. 11.Industri Karoseri;
  12. 12.Industri Marmer;
  13. 13.industri Besi, Baja;
  14. 14.Industri Minyak Goreng;
  15. 15.Industri Margarine;
  16. 16.Industri Pupuk;
  17. 17.Industri Plastik;
  18. 18.Industri Peralatan Rumah Tangga;
  19. 19.Industri Tepung Beras;
  20. 20.Industri Tepung Tapioka;
  21. 21.Industri Tepung Ubi Jalar;
  22. 22.Industri Tepung Ikan;
  23. 23.Industri Kayu Lapis;
  24. 24.Industri Garmen dengan Pencucian;
  25. 25.Industri Tepung Terigu;
  26. 26.Industri Karet Buatan;
  27. 27.Industri Pemberantasan Hama;
  28. 28.Industri Cat, Pernis, Lak;
  29. 29.Industri Sabun, Tapal gigi;
  30. 30.Industri Kosmetika;
  31. 31.Industri Perekat;
  32. 32.Industri Korek Api;
  33. 33.Industri Pembersih/Penggilingan Minyak Bumi;
  34. 34.Industri Kaca Lembaran;
  35. 35.Industri Pengecoran;
  36. 36.Industri Logam;
  37. 37.Industri Paku, Engsel, dan sejenisnya;
  38. 38.Industri Suku Cadang;
  39. 39.Industri Mesin Tekstil, Mesin Percetakan, Mesin jahit;
  40. 40.Industri Transformator dan sejenisnya;
  41. 41.Industri Vulkanisir Ban;
  42. 42.Industri Panel Listrik;
  43. 43.Industri Kendaraan Roda Dua atau lebih;
  44. 44.Industri Komponen dan Perlengkapan Kendaraan; 7
  45. 45.Industri Sepeda;
  46. 46.Industri Pembekuan/Pengalengan Ikan/Udang;
  47. 47.Industri Pencelupan;
  48. 48.Industri Batik Cap;
  49. 49.Industri Pengasapan Karet, Remiling dan Crumb Rubber;
  50. 50.Industri Makanan/Minuman;
  51. 51.Industri Makanan Ternak;
  52. 52.Industri Bahan Bangunan;
  53. 53.Industri Penggergajian;
  54. 54.Industri Teh;
  55. 55.Industri Tahu;
  56. 56.Industri Eternit;
  57. 57.Huller/Tempat Pengasohan Beras;
  58. 58.Bengkel Kendaraan Bermotor;
  59. 59.Bengkel Bubut;
  60. 60.Rumah Potong Hewan;
  61. 61.Pabrik Soun/Bihun;
  62. 62.Pabrik Es;
  63. 63.Industri Telepon Selular/Pemasangan Tower Telepon Seluler Bersama; dan
  64. 64.Industri Kusen;
2. b.Perusahaan yang menggunakan mesin dengan Intensitas Gangguan sedang dengan indeks 4 (empat) adalah sebagai berikut :
  1. 1.Industri Bumbu Masak;
  2. 2.Industri Pengolahan Buah-buahan dan Sayur-sayuran;
  3. 3.Industri Pengupasan da Pembersihan Kopi/Kacang/Umbi-umbian;
  4. 4.Industri Roti Kue dan sejenisnya;
  5. 5.Industri Pemintalan Benang;
  6. 6.Industri Pertenunun;
  7. 7.Industri Pengelantangan;
  8. 8.Industri Percetakan dan Penyempurnaan Tekstil;
  9. 9.Industri Batik Printing;
  10. 10.Industri Karung Goni dan Karung Platik dan sejenisnya;
  11. 11.Industri Tinta;
  12. 12.Industri Porselin;
  13. 13.Industri Barang Gelas;
  14. 14.Industri Keramik;
  15. 15.Industri Pertanian dan Pertungan;
  16. 16.Industri Kabel Listrik dan Telepon;
  17. 17.Industri Komponen elektronika;
  18. 18.Industri Alat Fotografi;
  19. 19.Industri Susu;
  20. 20.Industri Meubeleir;
  21. 21.Pabrik Mie, Makaroni, Spageti dan sejenisnya;
  22. 22.Pabrik Sepatu;
  23. 23.Pabrik Minyak Kayu Putih;
  24. 24.Percetakan; dan
  25. 25.Lampu dan Perlengkapannya.
3. c.Perusahaan yang menggunkaan mesin dengan Intensitas Gangguan Kecil dengan indeks 3 (tiga) adalah sebagai berikut :
  1. 1.Industri Perakitan Elektronika;
  2. 2.Industri Perajutan;
  3. 3.Industri Permadani;
  4. 4.Industri Kapuk;
  5. 5.Industri Garmen Tanpa Pencucian;
  6. 6.Industri Kecap/tauco;
  7. 7.Industri Kerupuk; 8
  8. 8.Industri Alat Musik;
  9. 9.Industri Mainan Anak-anak ;
  10. 10.Industri Alat Tulis/Gambar;
  11. 11.Industri Permata/Perhiasan;
  12. 12.Industri Jamu;
  13. 13.Industri Radio, TV dan sejenisnya;
  14. 14.Katering;
  15. 15.Petis Terasi;
  16. 16.Pabrik Garam;
  17. 17.Pabrik Bata Merah/Batako;
  18. 18.Industri Konveksi;
  19. 19.Industri Songket/Cual Manual. II. Perusahaan yang tidak menggunakan mesin terdiri dari :
4. a.Perusahaan yang tidak menggunakan mesin dengan Intensitas Gangguan Besar dengan Indeks 5 (lima) adalah :
  1. 1.Usaha Perbankan;
  2. 2.Hotel Bertaraf Internasional;
  3. 3.Restaurant;
  4. 4.Pembibitan Ayam Ras;
  5. 5.Peternakan Kera;
  6. 6.Peternakan Ayam/Unggas;
  7. 7.Peternakan (Babi, Kambing, Sapi Potong, Sapi Perah, dll)
  8. 8.Rumah Potong (Unggas, Sapi, Babi, dll)
  9. 9.Pusat Perkulakan/Supermarket;
  10. 10.Penangkaran Reptil;
  11. 11.Pool Kendaraan;
  12. 12.Rumah Sakit Swasta;
  13. 13.Perusahaan/Distributor/Penjualan/gudang Gas dan Elpiji;
  14. 14.Showroom;
  15. 15.Pompa Bensin (SPBU)/BBG/APMS;
  16. 16.Toko/Gudang Bahan Kimia;
  17. 17.Pergudangan (Pupuk Kimia, antrasit, Semen dan material Bangunan Lainnya);
  18. 18.Rumah Walet
  19. 19.Pertanian Terpadu;
  20. 20.Kantor/Perkantoran;
  21. 21.Pertokoan; dan
  22. 22.Tempat Rekreasi
5. b.Perusahaan yang tidak menggunakan mesin dengan Intensitas Gangguan Sedang dengan indeks 4 (empat) adalah sebagai berikut :
  1. 1.Mini Market;
  2. 2.Perusahaan Bawang Goreng;
  3. 3.Lapangan Golf;
  4. 4.Peternakan Ikan Air Tawar;
  5. 5.Rumah Bersalin/Klinik/Praktek Dokter
  6. 6.Tempat Penampungan BBM;
  7. 7.Penampungan Tenaga Kerja;
  8. 8.Hotel/Losmen/Penginapan/Home Stay/Wisma;
  9. 9.Perusahaaan Jasa Parkir;
  10. 10.Pusat Kebugaran;
  11. 11.Kolam Renang;
  12. 12.Toko Bahan Bangunan;
  13. 13.Pergudangan (sembako, lada, timah, karet, minuman, buah);
  14. 14.Bioskop, Karaoke, Bar dan Kafe;
  15. 15.Cuci Kendaraan Bermotor; dan
  16. 16.Tambak Udang. 9
6. c.Perusahaan yang tidak menggunakan mesin dengan Intensitas Gangguan Kecil dengan indeks 3 (tiga) adalah sebagai berikut :
  1. 1.Pembuatan Kerajinan Alat-alat rumah Tangga;
  2. 2.Rumah Toko;
  3. 3.Pabrik Tempe Oncom;
  4. 4.Rumah Bola sodok/Bilyard;
  5. 5.Gedung dan Sarana Olahraga yang Dikomersilkan;
  6. 6.WC yang Dikomersilkan;
  7. 7.Kolam Pemancingan yang Dikomersilkan;
  8. 8.Segala Macam Toko;
  9. 9.Cuci Cetak Film;
  10. 10.Foto copy;
  11. 11.Apotek;
  12. 12.Rumak Kontrakan/Pemondokan;
  13. 13.Salon Kecantikan;
  14. 14.Video Rental/Warnet;
  15. 15.pangkas Rambut/Barber Shop;
  16. 16.Wartel Swasta;
  17. 17.Perdagangan Tanaman Hias;
  18. 18.Penampungan Barang-barang Bekas;
  19. 19.Rumah Makan;
  20. 20.Penyewaan Alat-alat Pesta;
  21. 21.Pembuatan Renginan;
  22. 22.Pembuatan Pilar/Pot;
  23. 23.Pembuatan Kompos;
  24. 24.Pembuatan Kemplang/Kerupuk
  25. 25.Pembuatan Gula Merah/Aren;
  26. 26.Pembuatan Anglo/Arang;
  27. 27.Pembuatan Sapu Ijuk;
  28. 28.Pembuatan Ikan Kering/Pengolahan Rajungan Kepiting;
  29. 29.Pembuatan Sosis/ Spring Roll;
  30. 30.Pembuatan Salai Pisang; dan
  31. 31.Pembuatan Gorong-gorong/Vaping blok/lubang angin.
7. d.Untuk jenis perusahaan yang belum termasuk daftar lampiran ini akan disesuaikan dengan Indeks Gangguannya. Pj. BUPATI BANGKA TENGAH, Cap/dto S U N A R D I

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…