DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Tengah No. 2 Tahun 2015

Nomor: 2
Tahun: 2015
Ditetapkan: 11 Mei 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: pemberian asi eksklusif dan ruang laktasi, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Setisp bayi yang baru lahir berhak mendapatkan asi eksklusif, oleh karena itu setiap sarana pelayanan kesehatan, sarana umum dan perkantoran/instansi pemerintah/pemerintah daerah, badan usaha milik swasta/perseorangan, wajib menyediakan ruang laktasi guna mendukung keberhasilan asi eksklusif yang memenuhi standarisasi. Selain itu juga menetapkan sanksi administratif bagi orang atau badan yang melanggar ketentuan ini.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF DAN RUANG LAKTASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Dinas adalah Dinas yang menangani urusan kesehatan Kabupaten Bangka Tengah.
6.Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah cairan hidup yang mengandung sel-sel darah putih, imunoglobulin, enzim dan hormon, serta protein spesifik, dan zat-zat gizi lainnya yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak.
7.Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disebut ASI Eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada Bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, tanpa menambahkan dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman lain.
8.Indikasi Medis adalah kondisi medis bayi dan/atau kondisi medis ibu yang tidak memungkinkan dilakukannya pemberian ASI Eksklusif.
9.Memerah ASI adalah upaya mengeluarkan ASI dari payudara ibu baik secara manual ataupun dengan menggunakan alat khusus. 4
10.ASI Perah adalah ASI yang telah dikeluarkan dari payudara ibu baik secara manual ataupun dengan menggunakan alat khusus.
11.Ruang Laktasi adalah ruangan yang digunakan untuk kegiatan menyusui, memerah dan menyimpan ASI yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana, minimal meliputi meja, kursi, tempat cuci tangan dan tempat menyimpan ASI perah.
12.Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha.
13.Standarisasi adalah penyesuaian bentuk, ukuran, dan kualitas dengan pedoman/standar yang telah ditetapkan.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a.melindungi hak bayi dalam mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya melalui peningkatan pemberian ASI Eksklusif sampai 6 (enam) bulan dan dilanjutkan sampai dengan 2 (dua) tahun;
b.memberi kesempatan kepada ibu menyusui yang bekerja untuk memberikan atau Memerah ASI selama waktu kerja dan menyimpan ASI Perah untuk diberikan kepada bayinya; dan
c.memenuhi hak ibu menyusui yang bekerja untuk meningkatkan kesehatan ibu dan bayinya;
d.memenuhi hak bayi untuk mendapatkan ASI guna meningkatkan gizi dan kekebalan bayi; dan
e.meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini.

BAB III

AIR SUSU IBU EKSKLUSIF

Pasal 3

Setiap bayi baru lahir berhak untuk mendapatkan ASI Eksklusif.

Pasal 4

(1)Setiap ibu yang melahirkan harus memberikan ASI Eksklusif kepada bayi yang dilahirkan. 5
(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila terdapat Indikasi Medis pemberian ASI baik pada ibu maupun pada bayi.
(3)Penentuan Indikasi Medis pemberian ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh dokter.
(4)Dokter dalam menentukan Indikasi Medis pemberian ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan dan standar prosedur operasional.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ASI Ekslusif, dan Indikasi Medis pemberian ASI diatur dengan peraturan bupati.

BAB IV

RUANG LAKTASI

Pasal 5

(1)Setiap sarana pelayanan kesehatan, sarana umum dan perkantoran/instansi pemerintah/Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha milik swasta/perseorangan, wajib menyediakan Ruang Laktasi guna mendukung keberhasilan ASI Ekslusif.
(2)Ruang Laktasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standarisasi.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan dan Standarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan bupati.

Pasal 6

Setiap sarana pelayanan kesehatan, sarana umum dan perkantoran/instansi pemerintah/Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik swasta/perseorangan, yang akan mengajukan penerbitan/perubahan/perpanjangan perizinan, wajib menyertakan surat pernyataan kesanggupan menyediakan Ruang Laktasi. 6

BAB V

DUKUNGAN MASYARAKAT

Pasal 7

(1)Masyarakat harus mendukung pelaksanaan program pemberian ASI Eksklusif baik secara perorangan, kelompok maupun organisasi.
(2)Dukungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
1. a.pemberian sumbangan berupa pemikiran dan pendanaan terkait dengan penentuan kebijakan dan/atau pelaksanaan program pemberian ASI Eksklusif;
2. b.penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas terkait dengan pemberian ASI Eksklusif;
3. c.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pemberian ASI Eksklusif; dan/atau
4. d.penyediaan waktu dan tempat bagi ibu dalam pemberian ASI Eksklusif.
(3)Dukungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

(1)Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan program ASI Eksklusif dan Ruang Laktasi.
(2)Untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim Pembina dan Tim Pengawas dari unsur terkait.
(3)Tim Pembina dan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertugas:
1. a.melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat secara langsung, sarana pelayanan kesehatan, sarana umum dan perkantoran/instansi pemerintah/Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik swasta/perseorangan;
2. b.melaksanakan pembinaan kepada sarana pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, dan tenaga kesehatan lainnya; dan
3. c.melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan. 7

BAB VII

PENGHARGAAN

Pasal 9

(1)Untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan program ASI Eksklusif, Bupati dapat memberikan penghargaan kepada penyelenggara sarana pelayanan kesehatan, sarana umum dan perkantoran/instansi pemerintah/Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik swasta/perseorangan.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan bupati.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 10

(1)Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dikenakan sanksi administrasi berupa:
1. a.teguran lisan; dan
2. b.peringatan tertulis.
(2)Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dikenakan sanksi administrasi berupa Penundaan sementara penerbitan/perubahan/perpanjangan perizinan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sanksi administratif diatur dengan peraturan bupati. 8

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah. Ditetapkan di Koba pada tanggal 11 Mei 2015 BUPATI BANGKA TENGAH, Cap/dto ERZALDI ROSMAN Diundangkan di Koba pada tanggal 11 Mei 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH, Cap/dto IBNU SALEH LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015 NOMOR 212 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (4.2/2015)

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…