DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Tengah No. 21 Tahun 2014

Nomor: 21
Tahun: 2014
Ditetapkan: 9 September 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai: 1. Asas, tujuan, dan ruang lingkup; 2. Kedudukan dan wilayah RZWP3K; 3. Rencana Alokasi Ruang; 4. Arahan pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; 5. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang RZWP3K; 6. Hak, kewajiban, dan peran serta masyarakat; 7. Penyidikan; 8. Ketentuan pidana - Peratuan Daerah ini terdiri dari XI BAB dan 52 Pasal.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN. 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
4.Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Tengah
6.Pelaku Usaha yang selanjutnya disebut Perusahaan adalah organisasi berbadan hukum baik yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan menghimpun modal, bergerak dalam kegiatan produksi barang dan/atau jasa serta bertujuan memperoleh keuntungan.
7.Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan atau Corporate Social Responsibility yang selanjutnya disingkat TJSL/CSR adalah komitmen perusahaan untuk berperanserta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
8.Penyelenggara TJSL/CSR adalah lembaga yang berbentuk tim dan/atau forum yang memfasilitasi penyelenggaraan TJSL/CSR.

BAB II

ASAS, DAN TUJUAN

Pasal 2

Program TJSL/CSR dilaksanakan berdasarkan asas:

a.kepentingan umum;
b.kemanfaatan;
c.keterpaduan;
d.keterbukaan;
e.partisipatif dan aspiratif;
f.berkelanjutan; dan
g.berwawasan lingkungan. 4

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan TJSL/CSR adalah:

a.terwujudnya kebijakan dan kepastian hukum atas pelaksanaan program TJSL/CSR dalam menciptakan hubungan Perusahaan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat di Daerah;
b.terwujudnya penyelenggaraan program TJSL/CSR Perusahaan dengan Program Pemerintah Daerah melalui koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi perencanaan, pelaksananan, pengendalian dan evaluasi program TJSL/CSR di Daerah; dan
c.terwujudnya percepatan pembangunan melalui kepastian program dan pembiayaan TJSL/CSR.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Perencanaan penyelenggaraan program TJSL/CSR Perusahaan di Daerah dilakukan melalui pendekatan:

a.partisipatif, yaitu pendekatan yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan yang akan dibiayai oleh perusahaan; dan
b.kemitraan, yaitu pendekatan yang lebih mengutamakan kepentingan dan kebutuhan bersama dalam mewujudkan manfaat bersama.

Pasal 5

(1)Program pembangunan di Daerah yang dapat dibiayai melalui dana TJSL/CSR meliputi:
1. a.bina manusia, diarahkan kepada peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang kesehatan, pendidikan, keagamaan, sosial budaya;
2. b.bina lingkungan, diarahkan kepada pembangunan, perbaikan, pengadaan sarana prasarana lingkungan di bidang kesehatan, pendidikan, keagamaan, dan sosial budaya; dan
3. c.bina usaha, diarahkan kepada peningkatan kemitraan, pinjaman modal, penguatan kapasitas produk masyarakat lokal, bantuan dan fasilitasi keuangan, kapasitas kelembagaan dan jaringan. 5
(2)Program selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Penyelenggara TJSL/CSR.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggara TJSL/CSR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

(1)Pembiayaan pelaksanaan program TJSL/CSR bersumber dari anggaran Perusahaan, yang tertuang dalam rencana kerja tahunan perusahaan.
(2)Pembiayaan penyelenggaran kegiatan pembinaan dan pengawasan program TJSL/CSR bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan TJSL/CSR di Daerah.
(2)Pembinaan terhadap penyelenggaraan TJSL/CSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.
(3)Pengawasan terhadap TJSL/CSR dilakukan oleh Penyelenggara TJSL/CSR.

Pasal 8

(1)Setiap perusahaan melaporkan hasil penyelenggaraan TJSL/CSR setiap 6 (enam) bulan kepada Penyelenggara TJSL/CSR.
(2)Penyelenggara TJSL/CSR melaporkan hasil evaluasi penyelenggaraan TJSL/CSR setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati. 6

BAB IV

SANKSI

Pasal 9

(1)Setiap Perusahaan yang berdomisili dan/atau melakukan kegiatan usaha di Daerah wajib melaksanakan TJSL/CSR, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Setiap perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikenakan sanksi administratif.
(3)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Bupati atau pejabat ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah. Ditetapkan di Koba pada tanggal 9 September 2014 BUPATI BANGKA TENGAH, Cap/dto ERZALDI ROSMAN Diundangkan di Koba pada tanggal 9 September 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH, Cap/dto IBNU SALEH LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2014 NOMOR 204 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (4.20/2014)

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…