DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Tengah No. 22 Tahun 2014

Nomor: 22
Tahun: 2014
Ditetapkan: 9 September 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 47

Lembaga terkait

Ringkasan

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai: 1. Asas dan tujuan pengelolaan sungai dan rawa; 2. Status kepemilikan yaitu Seluruh Sungai dan Rawa yang berada di wilayah Daerah dikuasai oleh Negara c.q Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah; 3. Pengelolaan sungai meliputi konservasi sungai, pengembangan sungai. Dan pengendalian daya rusak air sungai. Pengelolaan rawa meliputi Konservasi Rawa pengembangan dan reklamasi rawa dan pengendalian daya rusak sungai dan rehabilitasi rawa; 4. Peran serta masyarakat; 5. Pembiayaan; 6. Pengawasan dan pengendalian; 7. Ketentuan penyidikan; 8. Sanksi administrasi; 9. Ketentuan pidana; - Peratuan Daerah ini terdiri dari XI BAB dan 47 Pasal.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengelolaan sungai dan rawa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, harus dilakukan secara komprehensif dan terpadu sesuai dengan prinsip yang berwawasan lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat dan lingkungan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sungai dan Rawa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268); 2
4.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4077);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2013 tentang Rawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 180); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH dan BUPATI BANGKA TENGAH MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SUNGAI DAN RAWA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
4.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan dan tanggungjawab dibidang sungai dan rawa.
5.Sungai adalah alur atau wadah alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya mulai dari hulu sampai muara dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan. 3
6.Rawa adalah wadah air beserta air dan daya air yang terkandung di dalamnya, tergenang secara terus menerus atau musiman, terbentuk secara alami di lahan yang relatif datar atau cekung dengan endapan mineral atau gambut dan ditumbuhi vegetasi yang merupakan suatu ekosistem.
7.Sungai adalah alur atau wadah alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air didalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
8.Garis Sempadan Sungai adalah garis maya di kiri kanan palung Sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan Sungai.
9.Bantaran Sungai adalah ruang antara tepi palung sungai dan kaki tanggul sebelah dalam yang terletak di kiri dan/atau kanan palung sungai.
10.Dataran Banjir adalah dataran di sepanjang kiri dan/atau kanan sungai yang tergenang air pada saat banjir.
11.Pengelolaan adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.
12.Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivits daratan.
13.Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 Km 2(dua ribu kilo meter persegi).
14.Banjir adalah peristiwa meluapnya air sungai melebihi palung sungai.
15.Reklamasi Sungai dan Rawa adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang, badan dan/atau pemerintah dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan carapengurugan, pengerukan, pemasangan talud, pembuatan pemecah gelombang, pengeringan atau drainase.
16.Rehabilitasi sungai dan rawa adalah kegiatan proses pemulihan dan perbaikan kondisi ekosistem atau populasi yang telah rusak walaupun hasilnya berbeda dari kondisi semula;
17.Danau Paparan Banjir adalah tampungan air alami yang merupakan bagian dari sungai yang muka airnya terpengaruh langsung oleh muka air sungai. 4

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan Sungai dan Rawa dilaksanakan berlandaskan asas sebagai berikut:

a.Kelestarian;
b.Keseimbangan;
c.Kemanfaatan Umum;
d.Keterpaduan dan keserasian;
e.Keadilan;
f.Kemandirian;
g.Keterbukaan;
h.Akuntabilitas;
i.Kepastian Hukum;
j.Peran serta masyarakat; dan
k.Desentralisasi.

Pasal 3

Pengelolaan Sungai dan Rawa dilaksanakan dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan Sungai dan Rawa untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat.

BAB III

STATUS KEPEMILIKAN

Pasal 4

(1)Seluruh Sungai dan Rawa yang berada di wilayah Daerah dikuasai oleh Negara c.q Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.
(2)Pengelolaan dan pemanfaatan Sungai dan Rawa yang berada di wilayah Daerah, harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mewujudkan kemanfaatan fungsi Sungai dan Rawa yang berkelanjutan.

BAB IV

PENGELOLAAN SUNGAI DAN RAWA

Pasal 5

(1)Sungai terdiri atas:
1. a.Palung Sungai; dan
2. b.Sempadan Sungai. 5
(2)Palung Sungai dan sempadan Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk ruang Sungai.
(3)Dalam hal kondisi topografi tertentu dan/atau banjir, ruang Sungai dapat terhubung dengan Danau Paparan Banjir, dan atau dataran banjir;
(4)Palung Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berfungsi sebagai ruang wadah air mengalir dan sebagai tempat berlangsungnya kehidupan ekosistem Sungai.
(5)Sempadan Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berfungsi sebagai ruang penyangga antara ekosistem Sungai dan daratan, agar fungsi Sungai dan kegiatan manusia tidak saling terganggu.

Pasal 6

(1)Sempadan Sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 1 huruf b, meliputi ruang di kiri dan kanan palung Sungai di antara garis sempadan dan tepi palung Sungai untuk Sungai tidak bertanggul atau diantara garis sempadan dan tepi luar kaki tanggul untuk Sungai bertanggul.
(2)Garis Sempadan Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditentukan pada:
1. a.Sungai tidak bertanggul di dalam kawasan permukiman;
2. b.Sungai tidak bertanggul di luar kawasan permukiman;
3. c.Sungai bertanggul di dalam kawasan permukiman;
4. d.Sungai bertanggul di luar kawasan permukiman;
5. e.Sungai yang berpengaruh pasang surut;
6. f.Danau Paparan Banjir; dan
7. g.Mata air.

Pasal 7

(1)Garis sempadan pada Sungai tidak bertanggul di dalam kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, ditentukan:
1. a.paling sedikit berjarak 10 M (sepuluh meter) dari tepi kiri dan kanan palung Sungai sepanjang alur Sungai, dalam hal kedalaman Sungai kurang dari atau sama dengan 3 M (tiga meter) diperkirakan dapat dibangun jalan inspeksi;
2. b.paling sedikit berjarak 15 M (lima belas meter) dari tepi kiri dan kanan palung Sungai sepanjang alur Sungai dalam hal kedalaman Sungai lebih dari 3 M (tiga meter) sampai dengan 20 M (dua puluh meter); dan
3. c.paling sedikit berjarak 30 M (tiga puluh meter) dari tepi kiri dan kanan palung Sungai sepanjang alur Sungai dalam hal kedalaman Sungai lebih dari 20 M (dua puluh meter). 6
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai sempadan sungai diatur dengan peraturan Bupati.

Pasal 8

(1)Sungai tidak bertanggul di luar kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 2 huruf b terdiri atas:
1. a.Sungai besar dengan luas DAS lebih besar dari 500 KM 2 (lima ratus kilometer persegi); dan
2. b.Sungai kecil dengan luas DAS kurang dari atau sama dengan 500 KM2 (lima ratus kilometer persegi).
(2)Garis Sempadan Sungai besar tidak bertanggul di luar kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan paling sedikit berjarak 100 M (seratus meter) dari tepi kiri kanan palung Sungai sepanjang alur Sungai.
(3)Garis Sempadan Sungai kecil tidak bertanggul di luar kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan paling sedikit 50 M (lima puluh meter) dari tepi kiri dan kanan palung Sungai sepanjang alur Sungai.
(4)Penetapan sungai dan nama sungai serta klasifikasi sungai diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Garis Sempadan Sungai bertanggul di dalam kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c ditentukan paling sedikit berjarak 3 M (tiga meter) dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai.

Pasal 10

Garis Sempadan Sungai bertanggul di luar kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d ditentukan paling sedikit berjarak 5 M (lima meter) dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur Sungai.

Isi peraturan

Teks47PDFHirarki

Memuat teks peraturan…