DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Tengah No. 22 Tahun 2015

Nomor: 22
Tahun: 2015
Ditetapkan: 15 Mei 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan Objek dan Subyek, Penyewaan, Perjanjian Sewa, Cara Pembayaran, Pemeliharaan, Berakhirnya Sewa, Denda dan Sanksi dan Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa agar pelaksanaan sewa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat terwujud, perlu mengatur tata cara pelaksanaan sewa antara Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dengan pihak penyewa;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Tanah dan/atau Bangunan Gedung Milik Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033); 2

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.06/2012 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara;
10.Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2009 Nomor 106); 3 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN SEWA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN GEDUNG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
4.Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tengah atau perolehan lainnya yang sah.
5.Panitia Penyewaan adalah Panitia Penyewaan Barang Milik Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
6.Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah.
7.Pembantu Pengelola Barang adalah pejabat yang bertanggung jawab mengoordinir penyelenggaraan pengelolaan Barang Milik Daerah yang ada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
8.Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah.
9.Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
10.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya d i s i n g k a t SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah K a b u p a t e n B a n g k a T e n g a h selaku pengguna barang.
11.Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai sesuai kesepakatan antara pihak penyewa dengan Pemerintah Daerah.
12.Kelas Bangunan Non Permanen/Darurat adalah bangunan berdinding kayu atau sejenisnya.
13.Kelas Bangunan Semi Permanen adalah bangunan yang dindingnya disusun dari bahan kayu dan beton/tembok.
14.Kelas Bangunan Permanen adalah bangunan berdinding beton/tembok atau sejenisnya. 4
15.Badan Usaha Milik Negara/Daerah, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara/daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara/daerah yang dipisahkan.
16.Unit Penunjang Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah/ Pemerintah Daerah adalah organisasi yang dibentuk secara mandiri di lingkungan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dalam rangka menunjang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan negara/daerah.
17.Keadaan Kahar adalah suatu kejadian yang terjadi di luar dugaan dan kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya seperti peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana alam, kebakaran, dan bencana lainnya yang mengakibatkan kerugian daerah setelah dibuktikan, dinyatakan dari pejabat/instansi yang berwenang, sehingga tidak ada unsur kelalaian/kesalahan seseorang atas terjadinya kerugian tersebut.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi Pengelola Barang dan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dalam penyewaan Barang Milik Daerah.
(2)Tujuan Peraturan Bupati ini adalah:
1. a.meningkatkan tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah;
2. b.mengoptimalkan p ema nf aat an , daya guna dan hasil guna Barang Milik Daerah berupa tanah dan atau bangunan gedung yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi SKPD; dan
3. c.meningkatkan pendapatan Daerah.

BAB III

OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 3

(1)Obyek Sewa tanah dan/atau bangunan adalah Barang Milik Daerah. 5
(2)Obyek Sewa tanah dan/atau bangunan meliputi:
1. a.tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh pengguna barang kepada Bupati;
2. b.sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih dipergunakan oleh pengguna barang; atau
3. c.sebagian tanah dan/atau bangunan yang statusnya dipinjampakaikan secara keseluruhan kepada instansi pemerintah pusat/daerah lainnya yang tidak dimanfaatkan oleh pihak peminjam tersebut.

Pasal 4

Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang disewakan, tidak merubah status kepemilikan barang Daerah.

Pasal 5

(1)Subyek Sewa adalah Pemerintah Daerah dengan Pihak Penyewa.
(2)Pihak penyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
1. a.Warga Negara Indonesia/Asing yang berkedudukan di Indonesia;
2. b.Badan Usaha Milik Negara/Daerah;
3. c.Swasta;
4. d.badan hukum lainnya;
5. e.unit penunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintah/Pemerintah Daerah;
(3)Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, antara lain:
1. a.perorangan;
2. b.persekutuan perdata;
3. c.persekutuan firma;
4. d.persekutuan komanditer;
5. e.perseroan terbatas;
6. f.lembaga/organisasi internasional/asing;
7. g.yayasan; atau
8. h.koperasi;
(4)Badan hukum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, antara lain:
1. a.Bank Indonesia; 6
2. b.Lembaga Penjamin Simpanan;
3. c.badan hukum yang dimiliki negara;
4. d.badan hukum internasional/asing.
(5)Unit penunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintah/Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, adalah:
1. a.persatuan/perhimpunan Pegawai Negeri Sipil/Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. b.persatuan/perhimpunan istri Pegawai Negeri Sipil/ Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
3. c.unit penunjang kegiatan lainnya.

BAB IV

PENYEWAAN

Pasal 6

Wewenang penyewaan Barang Milik Daerah adalah sebagai berikut:

a.penyewaan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, dilaksanakan oleh Pengelola Barang atau Pembantu Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan dari Bupati;
b.penyewaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dan huruf c, dilaksanakan oleh pengguna barang setelah mendapat persetujuan dari pengelola.

Pasal 7

(1)Untuk mencapai hasil yang optimal dalam penyewaan Barang Milik Daerah, dibentuk Panitia Penyewaan yang ditetapkan oleh Bupati.
(2)Panitia Penyewaan melaksanakan persiapan, perhitungan negosiasi harga Sewa dengan Pihak Penyewa. 7

Pasal 8

(1)Prosedur penyewaan dengan obyek Sewa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, adalah sebagai berikut:
1. a.calon penyewa mengajukan surat permohonan Sewa kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang dengan tembusan kepada Kepala DPPKAD selaku Pembantu Pengelola Barang;
2. b.Panitia Penyewaan memeriksa kebenaran dan kelengkapan surat permohonan dan dokumen persyaratan, apabila telah sesuai dengan ketentuan akan ditindaklanjuti oleh Panitia Penyewaan dengan melakukan survey lokasi dan penelitian terhadap penetapan lokasi tersebut;
3. c.Panitia Penyewaan melakukan penelitian, perhitungan, dan negosiasi mengenai besarnya harga Sewa tanah dan/atau bangunan dan dituangkan ke dalam Berita Acara;
4. d.Pengelola Barang mengajukan surat permohoan persetujuan kepada Bupati yang dilengkapi data mengenai calon penyewa, objek yang akan disewa dan berita acara dari Panitia Penyewaan;
5. e.setelah Bupati mengeluarkan surat persetujuan Sewa tanah dan/atau bangunan, Panitia Penyewaan menyiapkan surat perjanjian Sewa menyewa; dan
6. f.penandatanganan perjanjian Sewa menyewa antara Pengelola Barang dengan pihak penyewa dilakukan setelah pihak penyewa melakukan pembayaran uang Sewa.
(2)Prosedur penyewaan dengan obyek Sewa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dan huruf c, adalah sebagai berikut:
1. a.calon penyewa mengajukan surat permohonan Sewa kepada Pengelola Barang melalui Pengguna Barang;
2. b.Panitia Penyewaan memeriksa kebenaran dan kelengkapan surat permohonan dan dokumen persyaratan apabila telah sesuai dengan ketentuan akan ditindaklanjuti oleh Panitia Penyewaan dengan survey lokasi dan penelitian terhadap penetapan lokasi tersebut;
3. c.Panitia Penyewaan melakukan penelitian, perhitungan, dan negosiasi mengenai besarnya harga Sewa barang tersebut dan dituangkan ke dalam Berita Acara;
4. d.Pengguna Barang mengajukan surat permohonan persetujuan kepada Pengelola Barang yang dilengkapi data mengenai calon penyewa, objek yang akan disewa dan Berita Acara dari Panitia Penyewaan; 8
5. e.setelah Pengelola Barang mengeluarkan surat persetujuan Sewa barang, Panitia Penyewaan menyiapkan surat perjanjian Sewa menyewa; dan
6. f.penandatanganan perjanjian Sewa Menyewa antara Pengguna Barang dengan pihak penyewa dilakukan setelah pihak penyewa melakukan pembayaran uang Sewa.

Pasal 9

(1)Penetapan besaran harga Sewa tanah dan/atau bangunan milik Pemerintah Daerah ditetapkan untuk jangka waktu minimal 1 (satu) tahun.
(2)Penetapan besaran harga Sewa tanah dan/atau bangunan milik Pemerintah Daerah didasarkan atas tujuan dan orientasi Sewa sebagai berikut:
1. a.untuk tujuan sosial/pendidikan formal/ kemanusiaan/penunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintah/Pemerintah Daerah; dan
2. b.untuk tujuan mencari keuntungan.

Pasal 10

(1)Penetapan besaran harga Sewa minimal tanah milik Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :
1. a.untuk tujuan sosial/pendidikan formal/ kemanusiaan/penunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintah/Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a adalah : Formula Sewa Tanah Kosong : ST=0,25% x N x KLT Keterangan: ST : Sewa Tanah (Rp) N : Nilai Perolehan Tanah (luas tanah x NJOP) NJOP : Harga tanah berdasarkan Nilai Jual Obyek Pajak terbaru (Rp) 9 KLT : Koefisien Letak Tanah, meliputi:
  1. 1.di pinggir jalan nasional 3,5
  2. 2.di pinggir jalan provinsi 3
  3. 3.di pinggir jalan kabupaten 2,5
  4. 4.di pinggir jalan desa 2
  5. 5.di pinggir jalan lingkungan 1,5
  6. 6.di pulau kecil 1,5
2. b.formula sebagaimana dimaksud dalam huruf a, m e r u p a k a n harga Sewa minimal yang dalam negosiasi penawaran dapat ditawarkan sampai 50% (lima puluh persen); dan
3. c.untuk tujuan mencari keuntungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b dalam negosiasi penawaran dapat ditawarkan sampai 300% (tiga ratus persen) dari harga Sewa minimal sebagaimana dimaksud pada huruf a.
(2)Indeks persentase untuk kepentingan mencari keuntungan sebagaimana dimaksud dalam rumusan ayat (1) huruf a, adalah sebagai berikut: NO. LUAS TANAH (M2) FAKTOR (%)

1.<6 279-300
2.7-17 250-278
3.18-38 225-249
4.39-78 200-224
5.79-159 175-199
6.160-320 150-174
7.321-641 125-149
8.642-1282 100-124
9.1283-2563 75-99
10.2564-5124 50-74
11.5125-9.000 25-49
12.9.001-20.000 10-24
13.> 20.001 5-9

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…