DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Tengah No. 26 Tahun 2014

Nomor: 26
Tahun: 2014
Ditetapkan: 16 Desember 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Ringkasan

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai: 1. Maksud dan tujuan ditetapkannya peraturan tentang penyelenggaraan lalu lintas jalan di wilayah kabupaten; 2. Manajemen dan rekayasa lalu lintas yang meliputu perencanaan, pengaturan, perekayasaan, pemberdayaan, dan pengawasan; 3. Penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan dilakukan oleh Bupati melalui satuan kerja yang menaungi urusan lalu lintas dan angkutan jalan; 4. Kawasan tertib lalu lintas. Ketentuan lebih lanjut tentang teknis pelaksanaan Kawasan Tertib Lalu Lintas ditetapkan dengan peraturan bupati; 5. Analisi Dampak Lalu Lintas. Ketentuan lebih lanjut mengenai Teknis pelaksanaan Analisis Dampak Lalu lintas diatur dengan peraturan bupati; 6. Perlengkapan jalan; 7. Batas Kecepatan; 8. Larangan, ketentuan penyidikan, sanksi administrasi, dan ketentuan pidana. - Peratuan Daerah ini terdiri dari XII BAB dan 29 Pasal.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran dalam berlalu lintas, perlu mengatur penyelenggaraan berlalu lintas di Kabupaten Bangka Tengah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Jalan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033); 2
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
9.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 522);
10.Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 61 Tahun 1993 tentang Rambu-rambu Lalu Lintas di Jalan; 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH dan BUPATI BANGKA TENGAH MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN LALU LINTAS JALAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Kabupaten adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
5.Kepolisian adalah Kepolisian Resor Bangka Tengah dan/atau Kepolisian Resor Pangkalpinang untuk wilayah hukum Kecamatan Pangkalanbaru.
6.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku Penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing- masing.
7.Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang diruang lalu lintas jalan.
8.Analisis Dampak Lalu Lintas adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas. 4
9.Kawasan Tertib Lalu Lintas adalah suatu kawasan yang dibangun, dibina dan dibentuk serta diawasi untuk menjadi suatu kawasan yang mencerminkan dan mengimplementasikan bagaimana berlalu lintas yang baik dan benar.
10.Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
11.Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
12.Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.
13.Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan.
14.Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas.
15.Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas.
16.Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas yang selanjutnya disingkat APILL adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur Lalu Lintas orang dan/atau Kendaraan di persimpangan atau pada ruas Jalan.
17.Alat Pengendali dan Pengaman Pemakai Jalan yang selanjutnya disingkat APPPJ adalah bagian dari perlengkapan jalan yang berupa alat pembatas kecepatan dan alat pembatas lebar dan tinggi kendaraan.
18.Pengguna Jalan adalah orang yang memakai Jalan untuk berlalu lintas.
19.Pejalan Kaki adalah setiap orang yang berjalan di Ruang Lalu Lintas Jalan. 5
20.Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
21.Kecepatan adalah kemampuan untuk menempuh jarak tertentu dalam satuan waktu, dinyatakan dalam kilometer per jam.
22.Pusat kegiatan adalah bangunan untuk kegiatan perdagangan, perkantoran, industri, fasilitas pendidikan, fasilitas pelayanan umum dan/atau kegiatan lain yang menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.
23.Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini sebagai dasar hukum dalam perencanaan, pengaturan, perekayasaan, pemberdayaan, dan pengawasan penyelenggaraan lalu lintas jalan di wilayah Kabupaten.
(2)Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk terwujudnya kondisi lalu lintas yang selamat, aman, tertib, lancar, dan berhasil guna bagi masyarakat.

BAB III

MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS

Pasal 3

(1)Manajemen dan rekayasa lalu lintas pada jalan Kabupaten merupakan tanggung jawab Bupati. 6
(2)Manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
1. a.perencanaan;
2. b.pengaturan;
3. c.perekayasaan;
4. d.pemberdayaan; dan
5. e.pengawasan.

Pasal 4

(1)Perencanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, meliputi:
1. a.identifikasi masalah lalu lintas;
2. b.inventarisasi dan analisis situasi arus lalu lintas;
3. c.inventarisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang dan barang;
4. d.inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung jalan;
5. e.inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung kendaraan;
6. f.inventarisasi dan analisis angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas;
7. g.inventarisasi dan analisis dampak lalu lintas;
8. h.penetapan tingkat pelayanan; dan
9. i.penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas.
(2)Perencanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati melalui satuan kerja yang menangani urusan lalu lintas dan angkutan jalan setelah mendapatkan rekomendasi dari instansi terkait yang memuat pertimbangan sesuai kewenangannnya.
(3)Instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
1. a.satuan kerja yang menangani urusan jalan; dan
2. b.kepolisian. 7

Pasal 5

(1)Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dilakukan melalui penetapan kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas.
(2)Kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas meliputi :
1. a.perintah, larangan, peringatan, dan/atau petunjuk yang bersifat umum di semua ruas jalan Kabupaten; dan
2. b.perintah, larangan, peringatan, dan/atau petunjuk yang berlaku pada masing-masing ruas jalan Kabupaten.
(3)Perintah, larangan, peringatan, dan/atau petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 6

Perekayasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, meliputi:

a.perbaikan geometrik ruas jalan dan/atau persimpangan serta perlengkapan jalan yang tidak berkaitan langsung dengan pengguna jalan dilakukan oleh Bupati melalui satuan kerja yang menangani urusan jalan;
b.pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan dilakukan oleh Bupati melalui satuan kerja yang menangani urusan lalu lintas dan angkutan jalan; da
c.optimalisasi operasional rekayasa lalu lintas untuk meningkatkan ketertiban, kelancaran, dan efektivitas penegakan hukum dilakukan oleh Kepolisian. 8

Pasal 7

Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d dilakukan oleh Bupati melalui satuan kerja yang menangani urusan lalu lintas dan angkutan jalan, dalam bentuk pemberian:

a.arahan;
b.bimbingan;
c.penyuluhan; dan
d.pelatihan.

Pasal 8

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e, meliputi:

a.penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan;
b.tindakan korektif terhadap kebijakan; dan
c.tindakan penegakan hukum.

Pasal 9

Penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan oleh Bupati melalui satuan kerja yang menangani urusan lalu lintas dan angkutan jalan dalam bentuk pemantauan dan analisis terhadap efektivitas pelaksaan kebijakan.

Pasal 10

Tindakan korektif terhadap kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilakukan oleh Bupati melalui satuan kerja yang menangani urusan lalu lintas dan angkutan jalan berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dalam bentuk penyempurnaan atau pencabutan kebijakan penggunaan jalan dan gerakan lalu lintas. 9

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…