DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Tengah No. 3 Tahun 2014

Nomor: 3
Tahun: 2014
Ditetapkan: 6 Mei 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 58

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai: 1. Asas, maksud, dan tujuan penyelenggaraan pelayanan publik; 2. Ruang lingkup Pelayanan Publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif dibidang bidang pendidikan, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perhubungan, sumber daya alam, dan pariwisata; 3. Pembinaan dan penanggung jawab, organisasi penyelenggara, dan penataan pelayanan publik. Pembina pelayanan publik adalah Bupati; 4. Hak, kewajiban, dan larangan; 5. Penyelenggaraan pelayanan publik, meliputi standar pelayanan, sistem informasi pelayanan publik, pengelolaan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik, pelayanan khusus, biaya/tarif pelyanan publik, perilaku pelaksana dalam pelayanan, pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik, pengelolaan pengaduan, dan penilaian kinerja; 6. Peran serta masyarakat. Masyarakat dapat membentuk lembaga pengawasan pelayanan publik; 7. Penyelesaian pengaduan. Masyarakat berhak mengadukan penyelenggaraan pelayanan publik kepada Penyelenggara, Ombudsman, dan/atau DPRD; 8. Ketentuan sanksi; 9. Penyelenggara harus menyusun, menetapkan, dan menerapkan komponen standar pelayanan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Publik; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268); 2
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH dan BUPATI BANGKA TENGAH MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN PUBLIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
4.Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
5.Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
6.Pelayanan Publik adalah segala kegiatan dan/atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. 3
7.Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah penyelenggara pelayanan publik yang dibentuk oleh pemerintahan daerah.
8.Atasan Satuan Kerja Penyelenggara adalah pimpinan satuan kerja yang maembawahi secara langsung satu atau lebih satuan kerja yang melaksanakan pelayanan publik.
9.Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Organisasi Penyelenggara adalah satuan kerja penyelenggara pelayanann publik yang berada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
10.Pelaksana Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas dan setiap orang yang bekerja dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik.
11.Standar Pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan serta acuan penilaian kualitas pelayanan.
12.Penanggung Jawab adalah pimpinan dari masing-masing penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk pembina.
13.Pengaduan adalah pemberitahuan yang menginformasikan terhadap ketidaksesuaian antara pelayanan yang diterima masyarakat dengan standar pelayanan yang telah ditentukan.
14.Sistem Informasi adalah Mekanisme penyampaian informasi dari penyelenggara kepada masyarakat dan sebaliknya, baik dalam bentuk lisan, tulisan maupun dokumen elektronik tentang segala hal yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat.
15.Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, baik yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan badan hukum milik negara serta badan usaha milik swasta maupun perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

BAB II

ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Penyelenggaraan Pelayanan Publik dilaksanakan sesuai dengan asas penyelenggaraan Pelayanan Publik. 4
(2)Asas penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.kepentingan umum;
2. b.kepastian hukum;
3. c.kesamaan hak;
4. d.keseimbangan hak dan kewajiban;
5. e.keprofesionalan;
6. f.partisipatif;
7. g.persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
8. h.keterbukaan;
9. i.akuntabilitas;
10. j.fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
11. k.ketepatan waktu; dan
12. l.kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan.

Pasal 3

(1)Pembentukan Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan Penyelenggara dalam Pelayanan Publik.
(2)Tujuan pembentukan Peraturan Daerah ini, yaitu:
1. a.terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan Pelayanan Publik;
2. b.terwujudnya sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik;
3. c.terpenuhinya penyelenggaraan Pelayanan Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
4. d.terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

(1)Ruang lingkup Pelayanan Publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif. 5
(2)Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pendidikan;
2. b.pengajaran;
3. c.pekerjaan dan usaha;
4. d.tempat tinggal;
5. e.komunikasi dan informasi;
6. f.lingkungan hidup;
7. g.kesehatan;
8. h.jaminan sosial;
9. i.energi;
10. j.perhubungan;
11. k.sumber daya alam;
12. l.pariwisata; dan
13. m.sektor lain yang terkait.
(3)Pelayanan barang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah;
2. b.pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan daerah dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
3. c.pengadaan dan penyaluran barang publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan daerah dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi misi daerah yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
(4)Pelayanan jasa publik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi:
1. a.penyediaan jasa publik oleh Pemerintah Daerah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah;
2. b.penyediaan jasa publik oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan daerah dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
3. c.penyediaan jasa publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan daerah dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi misi daerah yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. 6
(5)Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi skala kegiatan yang didasarkan pada ukuran besaran biaya tertentu yang digunakan dan jaringan yang dimiliki dalam kegiatan Pelayanan Publik untuk dikategorikan sebagai Penyelenggara Pelayanan Publik.
(6)Pelayanan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi tindakan administratif yang diwajibkan oleh Pemerintah Daerah dan diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda.
(7)Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PEMBINA DAN PENANGGUNG JAWAB, ORGANISASI PENYELENGGARA, DAN PENATAAN PELAYANAN PUBLIK

Pasal 5

(1)Pembina Pelayanan Publik adalah Bupati.
(2)Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dari penanggung jawab.
(3)Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan hasil perkembangan kinerja Pelayanan Publik masing-masing kepada DPRD dan Gubernur.

Pasal 6

(1)Penanggung Jawab adalah pimpinan dari masing-masing penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk pembina.
(2)Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
1. a.mengoordinasikan kelancaran penyelenggaraan Pelayanan Publik sesuai dengan standar pelayanan pada setiap satuan kerja unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
2. b.melakukan evaluasi penyelenggaraan Pelayanan Publik; dan
3. c.melaporkan kepada Bupati pelaksanaan penyelenggaraan Pelayanan Publik. 7

Pasal 7

(1)Organisasi Penyelenggara/satuan kerja unit pelayanan berkewajiban menyelenggarakan Pelayanan Publik sesuai dengan tujuan pembentukan.
(2)Penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya meliputi:
1. a.pelaksanaan pelayanan;
2. b.pengelolaan pengaduan masyarakat;
3. c.pengelolaan informasi;
4. d.pengawasan internal;
5. e.penyuluhan kepada masyarakat; dan
6. f.pelayanan konsultasi.
(3)Penyelenggara dan seluruh bagian Organisasi Penyelenggara bertanggung jawab atas ketidakmampuan, pelanggaran, dan kegagalan penyelenggaraan pelayanan.

Pasal 8

(1)Penyelenggara berkewajiban melaksanakan evaluasi terhadap kinerja pegawai secara berkala dan berkelanjutan.
(2)Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara berkewajiban melakukan upaya peningkatan kapasitas pegawai.
(3)Evaluasi terhadap kinerja Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan indikator yang jelas dan terukur dengan memperhatikan perbaikan prosedur dan/atau penyempurnaan organisasi sesuai dengan asas Pelayanan Publik dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Penyelenggara berkewajiban melakukan penyeleksian dan promosi pelaksana secara transparan, tidak diskriminatif, dan adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2)Penyelenggara wajib memberikan penghargaan kepada Pelaksana yang memiliki prestasi kerja. 8
(3)Penyelenggara wajib memberikan hukuman kepada Pelaksana yang melakukan pelanggaran ketentuan internal Penyelenggara.
(4)Ketentuan mengenai mekanisme pemberian penghargaan dan hukuman ditentukan oleh Penyelenggara.

Pasal 10

(1)Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan, dapat dilakukan kerja sama antarpenyelenggara.
(2)Kerjasama antarpenyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan yang berkaitan dengan teknis operasional pelayanan dan/atau pendukung pelayanan.
(3)Dalam hal Penyelenggara yang memiliki lingkup kewenangan dan tugas pelayanan publik tidak dapat dilakukan sendiri karena keterbatasan sumber daya dan/atau dalam keadaan darurat, Penyelenggara dapat meminta bantuan kepada penyelenggara lain yang mempunyai kapasitas memadai.
(4)Dalam keadaan darurat, permintaan Penyelenggara lain wajib dipenuhi oleh Penyelenggara pemberi bantuan sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Penyelenggara berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks58PDFHirarki

Memuat teks peraturan…