DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Tengah No. 4 Tahun 2014

Nomor: 4
Tahun: 2014
Ditetapkan: 6 Mei 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai: 1. Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam eliminasi malaria, perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sehingga erwujudnya masyarakat yang hidup sehat terbebas dari penularan malaria secara bertahap sampai tahun 2020; 2. Kebijakan dan strategi kegiatan eliminasi malaria; 3. Bupati membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Eliminasi Malaria Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati; 4. Pentahapan dan eliminasi; 5. Sasaran eliminasi malaria dilaksanakan secara bertahap, yaitu Kecamatan Namang dan Pangkalanbaru pada tahun 2016, Kecamatan Koba dan Simpangkatis pada tahun 2018, dan Kecamatan Lubuk Besar dan Sungaiselan pada tahun 2020; 6. Peran serta masyarakat dan swasta; 7. Peran serta unit pelayanan kesehatan dan masyarakat akademis dalam eliminasi malaria; 8. Pelaksanaan program Eliminasi di Daerah dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 293/Menkes/SK/IV/2009 tentang Eliminasi Malaria, dalam rangka mengurangi perkembangan, penyebaran, dan penularan penyakit malaria di Kabupaten Bangka Tengah, perlu dilakukan eliminasi malaria;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Eliminasi Malaria; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033); 2
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH dan BUPATI BANGKA TENGAH MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ELIMINASI MALARIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
4.Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
6.Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah.
7.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah. 3
8.Eliminasi Malaria adalah suatu upaya untuk menghentikan penularan malaria setempat dalam satu wilayah geografis tertentu.
9.Advokasi adalah upaya persuasif yang sistematik dan terorganisir mencakup penyadaran, rasionalisasi, argumentasi dan rekomendasi untuk melancarkan aksi dengan target terjadinya perubahan kebijakan melalui penggalangan dari berbagai pihak.
10.Evaluasi adalah upaya untuk mengetahui hasil kegiatan eliminasi malaria dalam jangka waktu tertentu, misal setiap enam bulan atau satu tahun.
11.Gebrak Malaria yang selanjutnya disingkat GM adalah gerakan daerah seluruh komponen masyarakat untuk memberantas malaria secara intensif melalui kemitraan antara pemerintah, dunia usaha, lembaga swadaya dan badan interdaerah serta penyandang dana.
12.Kasus Indigenous adalah kasus yang berasal dari penularan di wilayah setempat.
13.Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KLB adalah kondisi yang ditandai dengan meningkatnya kejadian kesakitan/kematian yang bermakna secara epidemiologis di suatu daerah dalam kurun waktu tertentu dan merupakan keadaan yang dapat menjurus untuk menjadi wabah.
14.Kemitraan adalah suatu bentuk ikatan bersama antara dua atau lebih pihak yang bekerja sama untuk mencapai tujuan dengan cara berbagai kewenangan dan tanggung jawab dalam bidang kesehatan, saling mempercayai, berbagi pengelolaan, investasi dan sumber daya untuk program kesehatan, memperoleh keuntungan bersama dari kegiatan yang dilakukan.
15.Mitra adalah pihak yang melakukan interaksi dan interrelasi (kerja sama).
16.Pos Malaria Desa yang selanjutnya disebut Posmaldes adalah wadah pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan malaria yang dibentuk dari, oleh dan untuk masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan.
17.Surveilans adalah suatu rangkaian proses pengamatan secara terus menerus, sistematik, dan berkesinambungan melalui pengumpulan, analisa, interpretasi, dan diseminasi data kesehatan dalam upaya untuk memantau suatu peristiwa kesehatan agar dapat dilakukan tindakan penanggulangan yang efektif dan efisien.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam eliminasi malaria, perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan.
(2)Eliminasi malaria bertujuan terwujudnya masyarakat yang hidup sehat terbebas dari penularan malaria secara bertahap sampai tahun 2020. 4

BAB III

KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Pasal 3

(1)Eliminasi Malaria dilakukan secara menyeluruh dan terpadu oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah bersama mitra kerja lintas sektor dan mitra kerja pembangunan termasuk lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, lembaga donor, organisasi profesi, Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga dan organisasi kemasyarakatan lainnya.
(2)Eliminasi Malaria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap di seluruh wilayah Daerah menurut tahapan yang didasarkan pada situasi malaria dan sumber daya yang tersedia.

Pasal 4

(1)Kegiatan Eliminasi Malaria dilaksanakan dengan:
1. a.melakukan penemuan dini dan pengobatan dengan tepat;
2. b.memberdayakan dan menggerakkan masyarakat untuk mendukung secara aktif eliminasi malaria;
3. c.melakukan komunikasi, informasi, edukasi, advokasi, motivasi dan sosialisasi kepada masyarakat;
4. d.menggalang kemitraaan dan sumber daya baik lokal, nasional maupun internasional secara terkoordinasi dengan seluruh sektor terkait termasuk swasta, organisasi profesi melalui forum kemitraan;
5. e.menyelenggarakan sistem surveilans, monitoring dan evaluasi serta informasi kesehatan;
6. f.meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam eliminasi malaria;
7. g.meningkatkan peran serta masyarakat dalam memelihara lingkungan yang bersih dan sehat di setiap wilayah; dan/atau
8. h.meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi serta dinas instansi terkait dalam pelaksanaan program Eliminasi Malaria agar lebih efisien, efektif, ekonomis dan akuntabel.
(2)Untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan program Eliminasi Malaria dilakukan program pemantauan dan evaluasi oleh Dinas Kesehatan. 5
(3)Bupati melaporkan perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan Eliminasi Malaria tersebut secara berkala kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur dengan tembusan Menteri Kesehatan.

BAB IV

PENGORGANISASIAN

Pasal 5

Bupati membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Eliminasi Malaria Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PENTAHAPAN DAN ELIMINASI

Pasal 6

(1)Eliminasi Malaria dilakukan secara bertahap menurut tahapan yang didasarkan pada situasi malaria dan kondisi sumber daya yang tersedia.
(2)Pelaksanaan Eliminasi Malaria dilakukan melalui 4 (empat) tahapan, yaitu:
1. a.Tahap Pemberantasan;
2. b.Tahap Praeliminasi;
3. c.Tahap Eliminasi; dan
4. d.Tahap Pemeliharaan.
(3)Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(3)Kepala Dinas menyusun program mendesak (crash program) untuk kegiatan tahap eliminasi malaria dan berkoordinasi dengan seluruh SKPD terkait dan organisasi kemasyarakatan lainnya termasuk Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga.

BAB VI

SASARAN

Pasal 7

Sasaran eliminasi malaria dilaksanakan secara bertahap, yaitu:

1.Kecamatan Namang dan Pangkalanbaru pada tahun 2016;
2.Kecamatan Koba dan Simpangkatis pada tahun 2018; dan
3.Kecamatan Lubuk Besar dan Sungaiselan pada tahun 2020. 6

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT DAN SWASTA

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah dan masyarakat perseorangan maupun kelompok bertanggung jawab dalam usaha pencegahan penularan malaria di wilayahnya masing-masing.
(2)Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggung jawab dalam usaha pengendalian vektor dan tempat-tempat perindukan nyamuk di wilayahnya masing-masing.
(3)Pemerintah Daerah dapat memberdayakan masyarakat dalam usaha surveilans aktif dan migrasi pada kasus dan vektor seperti yang diatur dalam petunjuk teknis.
(4)Masyarakat berkewajiban menerima petugas berwenang untuk melakukan penyemprotan dinding rumah dan bangunan di sekitar tempat tinggalnya, sebagai upaya perlindungan penularan malaria di wilayahnya.
(5)Apabila demam, masyarakat berkewajiban memeriksakan diri dan darahnya kepada petugas berwenang untuk dipastikan secara laboratorium apakah masyarakat menderita malaria atau tidak.
(6)Masyarakat berkewajiban diperiksa darah jarinya oleh petugas berwenang apabila jarak 500 (lima ratus) meter dari tempat tinggalnya terdapat penderita malaria positif terkonfirmasi laboratorium yang berstatus kasus lokal.
(7)Bagi masyarakat yang menolak diperiksa darah jarinya, wajib membuat surat pernyataan yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah.
(8)Swasta berperan aktif sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam Eliminasi Malaria.

BAB VIII

PERAN SERTA UNIT PELAYANAN KESEHATAN DAN MASYARAKAT AKADEMIS DALAM ELIMINASI MALARIA

Pasal 9

(1)Unit Pelayanan Kesehatan bertanggung jawab dalam upaya pelayanan diagnosis malaria, pengobatan, penanganan dan pencegahan di lingkungan unit pelayanan kesehatan sesuai dengan standar WHO dan Kementerian Kesehatan.
(2)Unit Pelayanan Kesehatan bertanggung jawab mencatat, menyimpan dan melaporkan upaya pelayanan harian malaria untuk kasus positif, bulanan dan tahunan kepada Bupati melalui Dinas Kesehatan. 7
(3)Masyarakat akademis bertanggung jawab untuk mengikuti kurikulum dengan standar pelayanan diagnosis, pengobatan dan pencegahan malaria sesuai standar.
(4)Masyarakat akademis bertanggung jawab secara aktif dalam eliminasi malaria dengan melakukan penelitian dan penilaian secara akademis seperti yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pelaksanaan program Eliminasi di Daerah dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…