DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Tengah No. 5 Tahun 2016

Nomor: 5
Tahun: 2016
Ditetapkan: 22 Juli 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: penyertaan modal pemerintah Kabupaten Bangka Tengah pada PDAM Tirta Bangka Tengah, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Menetapkan bahwa asas, maksud dan tujuan diadakannya penyertaan modal daerah, penambahan penyertaan modal, pembagian keuntungan, tata cara pencairan dan sanksi apabila melanggar perda ini.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bangka Tengah Tahun Anggaran 2016; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 3
10.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14.Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2006 Nomor 10);
15.Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Bangka Tengah Pada Badan Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2006 Nomor 17);
16.Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok- pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 70), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016 Nomor 233); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH dan BUPATI BANGKA TENGAH 4 MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA BANGKA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
4.Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.
5.Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bangka Tengah yang selanjutnya disebut PDAM Tirta Bangka Tengah adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang melakukan kegiatan usaha penyediaan air minum yang sehat dan memenuhi syarat bagi masyarakat dalam Daerah.
6.Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal Daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal Daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
7.Modal Daerah adalah modal dalam bentuk uang dan/atau kekayaan Daerah (yang belum dipisahkan) yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya yang dimiliki oleh daerah yang merupakan kekayaan Daerah.
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Tahunan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Asas dalam pelaksanaan penyertaan modal Daerah ini adalah:
1. a.asas tertib yaitu bahwa penyertaan modal Daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan; 5
2. b.asas taat pada peraturan perundang-undangan yaitu bahwa pengelolaan penyertaan modal Daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
3. c.asas transparan yaitu penyertaan modal Daerah dilakukan berdasarkan keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-Iuasnya tentang penyertaan modal Daerah;
4. d.asas bertanggung jawab yaitu penyertaan modal Daerah dilakukan berdasarkan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan;
5. e.asas keadilan yaitu penyertaan modal Daerah dilaksanakan berdasarkan keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif;
6. f.asas kepatutan yaitu penyertaan modal Daerah dilaksanakan berdasarkan tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional; dan
7. g.asas manfaat untuk masyarakat yaitu penyertaan modal Daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.
(2)Maksud ditetapkannya peraturan Daerah ini adalah sebagai landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penyertaan modal pada PDAM Tirta Bangka Tengah untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan sosial.
(3)Tujuan ditetapkannya peraturan Daerah ini adalah:
1. a.meningkatkan kemampuan operasional/penguatan kelembagaan PDAM Tirta Bangka Tengah;
2. b.salah satu sumber pendapatan asli Daerah dalam rangka pelayanan masyarakat;
3. c.membantu pertumbuhan ekonomi Daerah; dan
4. d.meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk uang pada PDAM Tirta Bangka Tengah tahun anggaran 2016 dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.
(2)Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan. 6

Pasal 4

Jumlah penyertaan modal Daerah tahun anggaran 2016 sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

BAB IV

PEMBAGIAN KEUNTUNGAN (LABA)

Pasal 5

(1)Pembagian keuntungan pada PDAM Tirta Bangka Tengah dilaksanakan dengan cara bagi hasil keuntungan setelah dikurangi pajak sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bangka Tengah.
(2)Pembagian keuntungan dari hasil usaha menjadi hak Pemerintah Daerah yang diperoleh selama 1 (satu) tahun buku perusahaan PDAM Tirta Bangka Tengah.
(3)Pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), disetorkan ke Kas Daerah.

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 6

(1)Bupati dapat menunjuk pejabat yang akan mewakili Pemerintah Daerah untuk melakukan pengawasan atas Penyertaan Modal Daerah PDAM Tirta Bangka Tengah.
(2)Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memahami wawasan usaha secara profesional dan bertanggung jawab kepada Bupati.
(3)Pejabat yang mewakili Pemerintah Daerah untuk melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

TATA CARA PENCAIRAN

Pasal 7

Pencairan penyertaan modal Daerah ini dilakukan dengan cara pemindahbukuan dana dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening kas PDAM Tirta Bangka Tengah. 7

BAB VII

KETENTUAN SANKSI

Pasal 8

Setiap orang atau badan yang melanggar Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah. Ditetapkan di Koba pada tanggal 22 Juli 2016 BUPATI BANGKA TENGAH, Cap/dto ERZALDI ROSMAN Diundangkan di Koba pada tanggal 22 Juli 2016 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH, Cap/dto I R W A N LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2016 NOMOR 235 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (4.5/2016)

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…