DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Tengah No. 7 Tahun 2015

Nomor: 7
Tahun: 2015
Ditetapkan: 23 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Maksud dan tujuan, Usaha Jasa Konstruksi, Izin Usaha Jasa Konstruksi yang terdiri Badan Usaha, Rekomendasi, Permohonan Pelayanan IUJK, Persyaratan, status Cabang atau Perwakilan, Pemberian IUJK, Masa Berlaku IUJK, Tanda Daftar Orang Perseorangan, Hak dan Kewajiban Pemegang Izin, Laporan Perangkat Daerah Yang Membidangi Perizinan, Pemberdayaan Pengawasan, Sistem Informasi, Sanksi Administrasi, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pertumbuhan dan perkembangan Usaha Jasa Konstruksi sangat penting keberadaannya dan diminati oleh masyarakat, sehingga diperlukan adanya peran Pemerintah Daerah dalam melakukan pengendalian dan Pembinaan agar sesuai dengan kompetensinya dan mampu bersaing secara sehat dan bertanggung jawab;
c.bahwa agar pertumbuhan dan perkembangan Usaha Jasa Konstruksi dapat dikendalikan, perlu mengatur pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi kepada orang perseorangan dan Badan Usaha Jasa Konstruksi di Kabupaten Bangka Tengah;
d.bahwa berdasarkan peetimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2

2.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
3.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95); 3
9.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
12.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 08/PRT/M/2011 tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH dan BUPATI BANGKA TENGAH MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
4.Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan Pekerjaan Konstruksi, layanan jasa pelaksanaan Jasa Konstruksi dan layanan jasa konsultansi pengawasan Pekerjaan Konstruksi. 4
5.Badan Usaha Jasa Konstruksi, yang selanjutnya disingkat BUJK adalah badan usaha yang kegiatan usahanya bergerak di bidang Jasa Konstruksi.
6.Usaha Jasa Konstruksi adalah usaha dalam layanan jasa perencanaan Pekerjaan Konstruksi, layanan jasa pelaksanaan Jasa Konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan jasa Pekerjaan Konstruksi.
7.Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin untuk melakukan usaha di bidang Jasa Konstruksi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
8.Sertifikat Badan Usaha yang selanjutnya disingkat SBU adalah Sertifikat yang dikeluarkan Lembaga kepada perusahaan yang telah lulus sertifikasi sebagai bukti perusahaan mampu melaksanakan pekerjaan pengadaan barang dan jasa sesuai klasifikasi bidang, sub bidang dan Kualifikasi yang tercantum dalam sertifikasi badan usaha.
9.Tim Pembina Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat TPJK adalah tim yang dibentuk untuk melaksanakan koordinasi pembinaan jasa konstruksi yang ditunjuk oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
10.Sertifikat Keahlian yang selanjutnya disingkat SKA adalah Sertifikat yang dikeluarkan oleh asosiasi profesi kepada tenaga ahli perusahaan yang telah lulus sertifikasi sesuai kualifikasinya sebagai ahli muda, ahli madya, dan ahli utama sebagai persyaratan untuk dapat ditetapkan menjadi penanggung jawab teknik dan penanggung jawab bidang dalam permohonan Sertifikat badan usaha dengan Kualifikasi besar, menengah, dan kecil.
11.Sertifikat Keterampilan yang selanjutnya disingkat SKT adalah bukti kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja bidang jasa Pelaksana Konstruksi (kontraktor) yang harus dimiliki tenaga kerja/ahli perusahaan untuk dapat ditetapkan sebagai penanggung jawab teknik dalam permohonan sertifikasi registrasi jasa Pelaksana Konstruksi.
12.Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
13.Perencana Konstruksi adalah penyedia jasa orang- perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan professional di bidang perencanaan Jasa Konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lain.
14.Pelaksana Konstruksi adalah penyedia jasa orang- perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan profesional dibidang pelaksanaan pekerjaan Jasa Konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lainnya. 5
15.Pengawas Konstruksi adalah penyedia jasa orang- perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan profesional dibidang pengwasan Jasa Konstruksi, yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan.
16.Domisili adalah tempat pendirian dan/atau kedudukan/alamat badan usaha yang tetap dalam melakukan kegiatan Usaha Jasa Konstruksi.
17.Sertifikat adalah:

a.tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan Kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha dibidang Jasa Konstruksi, baik yang berbentuk orang perseorangan atau badan usaha; atau
b.tanda bukti pengakuan ataus kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang Jasa Konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian dan/atau keahlian tertentu.
1. 18.Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang Jasa Konstruksi menurut bidang dan sub bidang pekerjaan atau penggolongan profesi ketrampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang Jasa Konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian dan/atau keahlian masing-masing.
2. 19.Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang Jasa Konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang Jasa Konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian.
3. 20.Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan yang dilakukan Pemerintah Daerah bagi penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat.
4. 21.Lembaga adalah Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi.

BAB II

ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pemberian IUJK berlandaskan pada asas kejujuran dan keadilan, manfaat, keserasian, keseimbangan, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan, dan keselamatan demi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Pasal 3

Maksud ditetapkannya peraturan Daerah ini adalah untuk mengatur pelaksanaan pemberian IUJK.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

a.memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas;
b.mewujudkan tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia dalam hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.mewujudkan peningkatan peran masyarakat di bidang jasa konstruksi;
d.mewujudkan tertib pelaksanaan pemberian IUJK sesuai dengan persyaratan ketentuan peraturan perundang- undangan guna menunjang terwujudnya iklim usaha yang baik;
e.menjamin keterpaduan pengaturan dan Pembinaan Usaha Jasa Konstruksi;
f.memberikan pedoman dalam Pembinaan Jasa Konstruksi;
g.menunjang terwujudnya iklim usaha yang lebih sehat;
h.melindungi kepentingan masyarakat dan Pembinaan di bidang Jasa Konstruksi;
i.mewujudkan peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumberdaya dalam pembangunan sarana dan prasarana fisik; dan
j.mendukung penyediaan pelayanan dasar dan pencapaian target standar pelayanan minimal dibidang Jasa Konstruksi. 7

Pasal 5

Ruang Lingkup peraturan Daerah ini meliputi Usaha Jasa Konstruksi, IUJK, hak dan kewajiban pemegang IUJK, laporan pertanggungjawaban unit kerja/instansi yang memberikan IUJK, pemberdayaan dan pengawasan, sanksi administrasi, dan sistem informasi.

BAB III

USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 6

Usaha Jasa Konstruksi mencakup :

a.jenis usaha;
b.bentuk usaha; dan
c.bidang Usaha Jasa Konstruksi.

Pasal 7

Jenis usaha konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi jasa perencanaan, jasa pelaksanaan dan jasa pengawasan konstruksi.

Pasal 8

(1)Bentuk Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi usaha orang perseorangan dan badan usaha.
(2)Bidang Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
1. a.bidang usaha perencanaan;
2. b.bidang usaha pelaksanaan; dan
3. c.bidang usaha pengawasan.
(3)Bidang usaha perencanaan dan pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c, terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum dan spesialis yang meliputi:
1. a.arsitektur;
2. b.rekayasa (engineering);
3. c.penataan ruang; dan
4. d.jasa konsultasi lainnya. 8

Pasal 9

(1)Bidang usaha jasa Pelaksana Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum, spesialis, dan keterampilan tertentu, yang dapat dibedakan sebagai berikut:
1. a.bangunan gedung;
2. b.bangunan sipil;
3. c.instalasi mekanikal dan elektrikal; dan
4. d.jasa pelaksanaan lainnya.
(2)Bentuk usaha yang dilakukan orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selaku Pelaksana Konstruksi hanya dapat melaksanakan Pekerjaan Konstruksi beresiko kecil, berteknologi sederhana, dan berbiaya kecil.
(3)Bentuk usaha yang dilakukan orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selaku Perencana Konstruksi atau Pengawas Konstruksi hanya dapat melaksanakan Pekerjaan Konstruksi yang sesuai dengan bidang keahliannya.

Pasal 10

(1)Untuk dapat melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Perencana Konstruksi, Pelaksana Konstruksi, dan Pengawas Konstruksi yang berbentuk badan usaha wajib memiliki IUJK.
(2)IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan klasifikasi dan Kualifikasi Usaha Jasa Konstruksi.
(3)Klasifikasi dan Kualifikasi Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan yang tercantum dalam SBU.

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…