DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Tengah No. 8 Tahun 2015

Nomor: 8
Tahun: 2015
Ditetapkan: 23 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 40

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Badan Usaha Milik Desa, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Menetapkan pendirian Badan Usaha Milik Desa, pengurusan dan pengelolaan BUM Desa, Modal BUM Desa, Klasifikasi jenis usaha BUM Desa, Strategi Pengelolaan BUM Desa, Alokasi Hasil Usaha BUM Desa, Kerjasama BUM Desa antar Desa.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa agar pelaksanaan pendirian, pengurusan, dan pengelolaan badan usaha milik desa dapat terlaksana secara terencana, terpadu, berkesinambungan, dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan badan usaha milik Desa, perlu mengatur badan usaha milik Desa di Kabupaten Bangka Tengah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033); 2
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443);
7.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3
11.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
16.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH dan BUPATI BANGKA TENGAH 4 MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
4.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5.Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
6.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis
8.Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
10.Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
11.Badan Usaha Milik Desa Bersama yang selanjutnya disebut BUM Des Bersama adalah badan usaha milik Desa yang dibentuk oleh 2 (dua) Desa atau lebih. 5

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud pendirian BUM Desa adalah sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa, gabungan 2 (dua) Desa atau lebih, dan/atau kerja sama antar-Desa.
(2)Tujuan pendirian BUM Desa adalah:
1. a.meningkatkan perekonomian Desa;
2. b.mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
3. c.meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
4. d.mengembangkan rencana kerja sama usaha antar-desa dan/atau dengan pihak ketiga;
5. e.menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
6. f.membuka lapangan kerja;
7. g.meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
8. h.meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan pendapatan asli Desa.

BAB III

PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA

Pasal 3

(1)Desa dapat mendirikan BUM Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa berdasarkan peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa dengan berpedoman pada Peraturan Daerah ini.
(2)Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat materi mengenai :
1. a.maksud dan tujuan pendirian BUM Desa, pendirian, nama, tempat kedudukan dan wilayah usaha;
2. b.asas, fungsi dan usaha;
3. c.modal;
4. d.kepemilikan;
5. e.organisasi;
6. f.hak dan kewajiban; dan
7. g.penetapan dan penggunaan laba. 6
(3)Desa dapat mendirikan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
1. a.inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa;
2. b.potensi usaha ekonomi Desa;
3. c.sumber daya alam di Desa;
4. d.sumber daya manusia yang mampu mengelola BUM Desa; dan
5. e.penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa.

Pasal 4

(1)Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disepakati melalui Musyawarah Desa dengan Mekanisme pengambilan keputusan musyawarah Desa.
(2)Pokok bahasan yang dibicarakan dalam musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.pendirian BUM Desa sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat;
2. b.organisasi pengelola BUM Desa;
3. c.modal usaha BUM Desa; dan
4. d.anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa.
(3)Hasil kesepakatan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dan BPD untuk menetapkan peraturan Desa tentang pendirian BUM Desa.

BAB IV

PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN

Pasal 5

(1)BUM Desa dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum.
(2)Unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUM Desa dan masyarakat.
(3)Dalam hal BUM Desa tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUM Desa didasarkan pada peraturan Desa tentang pendirian BUM Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3). 7
(4)Desa dapat membentuk unit usaha meliputi:
1. a.perseroan terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUM Desa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang perseroan terbatas;
2. b.Comanditer Venootschap (CV); dan
3. c.lembaga keuangan mikro dengan andil BUM Desa sebesar 60% (enam puluh persen), sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang lembaga keuangan mikro.

Pasal 6

Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa.

Pasal 7

(1)Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa terdiri dari:
1. a.penasihat;
2. b.pelaksana operasional; dan
3. c.pengawas.
(2)Susunan kepengurusan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih oleh masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sesuai dengan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah Desa.

Pasal 8

(1)Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dijabat secara ex officio oleh kepala Desa yang bersangkutan.
(2)Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
1. a.memberikan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa;
2. b.memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa; dan
3. c.mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa. 8
(3)Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
1. a.meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Desa; dan
2. b.melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Desa.

Pasal 9

(1)Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
(2)Susunan Pelaksana Operasional terdiri dari:
1. a.ketua;
2. b.ketua bidang pemasaran;
3. c.ketua bidang keuangan;
4. d.ketua bidang umum.
(3)Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berkewajiban:
1. a.melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa;
2. b.menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan pendapatan asli Desa; dan
3. e.melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga perekonomian desa lainnya.
(4)Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berwenang:
1. a.membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;
2. b.membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;
3. c.memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa kepada masyarakat Desa melalui musyawarah Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 10

(1)Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pelaksana Operasional dapat menunjuk Anggota Pengurus sesuai dengan kapasitas bidang usaha, khususnya dalam mengurus pencatatan dan administrasi usaha dan fungsi operasional bidang usaha. 9
(2)Pelaksana Operasional dapat dibantu karyawan sesuai dengan kebutuhan dan harus disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan tanggung jawab, pembagian peran dan aspek pembagian kerja lainnya.
(3)Struktur, tugas, dan fungsi Pelaksana Operasional diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks40PDFHirarki

Memuat teks peraturan…