DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Tengah No. 9 Tahun 2015

Nomor: 9
Tahun: 2015
Ditetapkan: 23 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Kerja Sama Desa, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Kerja sama desa adalah rangkaian kegiatan bersama antar-Desa atau Desa dengan pihak ketiga dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Ruang lingkup kerja sama Desa meliputi kerja sama antar-Desa, kerja sama Desa dengan pihak ketiga dan Badan Kerja Sama antar Desa (BKAD). Mengatur juga tentang tata cara kerja sama, perubahan dan berakhirnya kerja sama Desa, penyelesaian perselisihan, pembiayaan dan pembinaan dan pengawasan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa agar pelaksanaan kerja sama antar-Desa atau Desa dengan pihak ketiga dapat terlaksana dengan baik, Pemerintah Daerah memandang perlu mengatur pelaksanaan kerja sama antar-Desa atau pihak ketiga dalam wilayah Kabupaten Bangka Tengah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Kerja Sama Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033); 2
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Desa Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kerjasama Desa; 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH dan BUPATI BANGKA TENGAH MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KERJA SAMA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
4.Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Bangka Tengah.
5.Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
9.Kerja Sama Desa adalah suatu rangkaian kegiatan bersama antar-Desa atau Desa dengan pihak ketiga dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. 4
10.Pihak Ketiga adalah Lembaga, Badan Hukum dan perorangan di luar Pemerintahan Desa.
11.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12.Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13.Musyawarah Antar-Desa yang selanjutnya disingkat MAD adalah forum lintas Desa yang dibentuk secara sukarela atas dasar kesepakan antar-Desa disatu wilayah dalam satu Kecamatan dengan suatu maksud dan tujuan tertentu.
14.Badan Kerja Sama Antar-Desa yang selanjutnya disingkat BKAD adalah badan kerja sama yang dibentuk oleh masyarakat antar-Desa sebagai organisasi masyarakat Kecamatan yang beraktivitas dengan menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat.
15.Musyawarah Desa yang selanjutnya disebut Musdes adalah forum musyawarah masyarakat yang dilaksanakan ditingkat Desa.
16.Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Kerja Sama Desa dimaksudkan untuk kepentingan Desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

(1)Kerja Sama Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar- Desa.
(2)Kerja Sama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berorientasi pada kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. 5

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Kerja Sama Desa meliputi:

a.kerja sama antar-Desa;
b.kerja sama Desa dengan pihak ketiga; dan
c.BKAD.

Pasal 5

(1)Desa dapat melakukan kerja sama dengan Desa lain sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.
(2)Desa dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga.

Pasal 6

(1)Kerja sama antar-Desa meliputi:
1. a.pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing;
2. b.kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat antar-Desa; dan/atau
3. c.bidang ketentraman dan ketertiban.
(2)Kerja sama antar-Desa dituangkan dalam peraturan bersama kepala Desa melalui kesepakatan musyawarah antar-Desa.
(3)Kerja sama antar-Desa dilaksanakan oleh BKAD yang dibentuk melalui peraturan bersama kepala Desa.
(4)Musyawarah antar-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)membahas hal yang berkaitan dengan:
1. a.pembentukan lembaga antar-Desa;
2. b.pelaksanaan program Pemerintah, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan Pemerintah Daerah yang dapat dilaksanakan melalui skema kerja sama antar-Desa;
3. c.perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program pembangunan antar-Desa;
4. d.pengalokasian anggaran untuk pembangunan Desa, antar-Desa, dan kawasan perdesaan; 6
5. e.masukan terhadap program Pemerintah Daerah tempat Desa tersebut berada; dan
6. f.kegiatan lainnya yang dapat diselenggarakan melalui kerja sama antar-Desa.
(5)Dalam melaksanakan kerja sama antar-Desa, BKAD dapat membentuk kelompok/lembaga sesuai dengan kebutuhan.
(6)Dalam pelayanan usaha antar-Desa dapat dibentuk BUM Desa bersama yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih.
(7)Peraturan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) paling sedikit memuat:
1. a.ruang lingkup kerja sama;
2. b.bidang kerja sama;
3. c.tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama;
4. d.jangka waktu;
5. e.hak dan kewajiban;
6. f.pendanaan;
7. g.tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan; dan
8. h.penyelesaian perselisihan.

Pasal 7

Kerja sama antar-Desa dapat dilakukan antara:

a.Desa dengan Desa dalam 1 (satu) Kecamatan; dan
b.Desa dengan Desa di lain Kecamatan dalam satu Daerah.

Pasal 8

Apabila Desa dengan Desa dalam 1 (satu) atau di luar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengadakan kerja sama, maka harus mengikuti ketentuan kerja sama antar Daerah.

Pasal 9

(1)Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga dilakukan untuk mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 7
(2)Kerja sama dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimusyawarahkan dalam Musyawarah Desa.
(3)Pelaksanaan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga diatur dengan perjanjian bersama.
(4)Perjanjian bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memuat:
1. a.ruang lingkup kerja sama;
2. b.bidang kerja sama;
3. c.tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama;
4. d.jangka waktu;
5. e.hak dan kewajiban;
6. f.pendanaan;
7. g.tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan;
8. h.keadaan kahar (force majeur); dan
9. i.penyelesaian perselisihan.
(5)Camat atas nama Bupati memfasilitasi pelaksanaan kerja sama antar-Desa ataupun kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga.

Pasal 10

Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dapat dilakukan dalam bidang:

a.peningkatan perekonomian masyarakat Desa;
b.peningkatan pelayanan pendidikan;
c.kesehatan;
d.sosial budaya;
e.ketentraman dan ketertiban;
f.pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
g.tenaga kerja;
h.pekerjaan umum; dan
i.lain-lain kerja sama yang menjadi kewenangan Desa.

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…