DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Tengah Nomor 1 Tahun 2018

Nomor: 1
Tahun: 2018
Ditetapkan: 7 Februari 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 70

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang Bagian Wilayah Perkotaan (BWP); tujuan penataan BWP; rencana pola ruang; rencana jaring prasarana; penetapan SubBWP yang diprioritaskan penanganannya; dan ketentuan pemanfaatan ruang. Selain itu diatur jugatentang peraturan zonasi; hak, kewajiban, dan peran masyarakat; ketentuan pidana; ketentuan peralihan; dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Peratu dimaksud dalam huruf a, P yang memiliki fungs kegiatan sehingga Peratu Kawasan Perkotaan
c.bahwa berdasarkan pertimbangansebagaimana dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Zonasi Perkotaan Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Indonesia Tahun 1945; 1 BUPATI BANGKA TENGAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG SALINAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH NOMOR 1 TAHUN 201 TENTANG RENCANA DETAILTATA RUANGDANPERATURAN ZONASI KAWASAN PERKOTAAN PANGKALANBARU DAN KAWA KOBA TAHUN 2018-2038 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANGKA TENGAH, bahwa untuk mewujudkan keterpaduan dan keseimbangan dalam Pemanfaatan Ruang, pelaksanaan pembangunan, dan perkembangan antarwilayah di Perkotaan Pangkalanbaru dan Koba, telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2011 bahwa berdasarkan Peratu dimaksud dalam huruf a, Pangkalanbaru dan Koba merupakan yang memiliki fungsi untuk melayani skala kegiatankabupaten ataubeberapa kecamatan sehinggaperludisusun RencanaDetailTata Peraturan ZonasiKawasanPerkotaan Kawasan Perkotaan Koba; bahwa berdasarkan pertimbangansebagaimana dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Zonasi KawasanPerkotaanPangkalanbaru dan Perkotaan Koba Tahun 2018-2038 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; BUPATI BANGKA TENGAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2018 DANPERATURAN ZONASI NGKALANBARU DAN KAWASAN PERKOTAAN 2038 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANGKA TENGAH, bahwa untuk mewujudkan keterpaduan dan keseimbangan , pelaksanaan pembangunan, dan perkembangan antarwilayah di Perkotaan Pangkalanbaru dan Koba, telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 48 Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2031; bahwa berdasarkan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Kawasan Perkotaan merupakan pusat kegiatan lokal i untuk melayani skala aubeberapa kecamatan udisusun RencanaDetailTata Ruangdan KawasanPerkotaan Pangkalanbaru dan bahwa berdasarkan pertimbangansebagaimanadimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruangdan Peraturan KawasanPerkotaanPangkalanbaru danKawasan 2038; Undang Dasar Negara Republik bahwa untuk mewujudkan keterpaduan dan keseimbangan , pelaksanaan pembangunan, dan perkembangan antarwilayah di Perkotaan Pangkalanbaru dan Koba, telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 48 ilayah sebagaimana erkotaan l i untuk melayani skala aubeberapa kecamatan dan Pangkalanbaru dan dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan dan Peraturan Kawasan Undang Dasar Negara Republik 2

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alamhayati dan Ekosistemnya (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490); 3
10.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4638);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 26 Tahun 2008 Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomr Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 1503);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
16.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
18.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknik Analisis Aspek Fisik dan Lingkungan, Ekonomi, serta Sosial Budaya dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang; 4
19.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 20/Prt/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruangdan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota;
20.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Negara Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 52;
21.Peraturan Daerah Nomor48 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2011-2031(Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2011 Nomor 168); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH dan BUPATI BANGKA TENGAH MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANGRENCANA DETAILTATA RUANGDANZONASI KAWASAN PERKOTAAN PANGKALANBARU DAN KAWASAN PERKOTAAN KOBATAHUN 2018-2038.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah Bupati Bangka Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadikewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
4.Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
5.Kawasan Perkotaan adalah Kawasan Perkotaan Pangkalanbaru dan Kawasan Perkotaan Koba.
6.Ruang adalah wadah yang meliputi Ruangdarat, Ruanglaut, dan Ruangudara, termasuk Ruangdi dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
7.Rencana Tata Ruang adalah hasil Perencanaan Tata Ruang. 5
8.Penataan Ruangadalah suatu sistem proses Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan pengendalian Pemanfaatan Ruang.
9.Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruangdan Pola Ruangyang meliputi penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang.
10.Struktur Ruangadalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
11.Pola Ruangadalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi budidaya.
12.Pemanfaatan Ruangadalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan pola Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
13.Izin Pemanfaatan Ruangadalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan Pemanfaatan Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14.Pengendalian Pemanfaatan Ruangadalah upaya untuk mewujudkan tertib tata Ruang.
15.Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata Ruang.
16.Penggunaan Lahan adalah fungsi dominan dengan ketentuan khusus yang ditetapkan pada suatu kawasan, blok peruntukan, dan/atau persil.
17.Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Tata Ruang yang bersifat umum dari wilayah, yang merupakan penjabaran dari Rencana Tata Ruang wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan yang berisi tujuan, kebijakan, strategi Penataan Ruang wilayah Daerah rencana Struktur Ruang wilayah Daerah, rencana Pola Ruang wilayah Daerah penetapan, arahan Pemanfaatan Ruang wilayah Daerah dan ketentuan pengendalian Pemanfaatan Ruang wilayah Daerah.
18.Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata Ruang wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten.
19.Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat RTBL adalah panduan rancang bangun suatu lingkungan/kawasan yang dimaksudkan untuk mengendalikan Pemanfaatan Ruang, penataan bangunan dan lingkungan, serta memuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan lingkungan/kawasan. 6
20.Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
21.Bagian Wilayah Perkotaan yang selanjutnya disingkat BWP adalah bagian dari Daerah yang akan atau perlu disusun rencana rincinya, dalam hal ini RDTR, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW yang bersangkutan, dan memiliki pengertian yang sama dengan zona peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
22.Sub Bagian Wilayah Perkotaan yang selanjutnya disebut Sub BWP adalah bagian dari BWP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri dari beberapa blok, dan memiliki pengertian yang sama dengan Subzona peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
23.Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat Permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
24.Kawasan Strategis Kabupaten adalah wilayah yang Penataan Ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Daerah terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
25.Zona Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
26.Zona Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
27.Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di Kawasan Perkotaan atau kawasan perdesaan.
28.Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari pemukiman, baik perkotaan maupun pedesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
29.Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
30.Jaringan adalah keterkaitan antara unsur yang satu dan unsur yang lain. 7
31.Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang- kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, SUTET, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota, dan memiliki pengertian yang sama dengan Blok peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
32.Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
33.Subzona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.
34.Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai Rencana Tata Ruang dan RTBL.
35.Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh Ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai Rencana Tata Ruang dan RTBL.
36.Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai Rencana Tata Ruang dan RTBL.
37.Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan, dihitung dari batas terluar saluran air kotor (riol) sampai batas terluar muka bangunan, berfungsi sebagai pembatas Ruang, atau jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, antara massa bangunan yang lain atau rencana saluran, Jaringan tegangan tinggi listrik, Jaringan pipa gas, dsb (building line).
38.Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
39.Ruang Terbuka Non Hijau yang selanjutnya disingkat RTNH adalah Ruang terbuka di bagian wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras atau yang berupa badan air, maupun kondisi permukaan tertentu yang tidak dapat ditumbuhi tanaman atau berpori.
40.Taman Lingkungan adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain pada tingkat lingkungan. 8
41.Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat penghantar di udara yang digunakan untuk penyaluran tenaga listrik dari pusat pembangkit ke pusat beban dengan tegangan diatas 70 kV sampai dengan 278 kV.
42.Ruang Manfaat Jalan yang selanjutnya disebut Rumaja meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya.
43.Kota Mandiri adalah kota yang direncanakan dan dikembangkan tersendiri, meski fungsinya sama dengan kota-kota yang telah tumbuh dan berkembang, tapi kota- kota ini dikembangkan dengan fungsi khusus berkaitan dengan potensi tertentu.
44.Kota Transit adalahsalah satu pendekatan pengembangan kota yang mengadopsi tata Ruang campuran dan maksimalisasi penggunaan angkutan umum.
45.Kota Bandara adalah suatu kawasan yang di dalamnya terdapat berbagai aktifitas perkotaan yang saling mendukung dengan kegiatan bandar udara.

BAB II

BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN

Pasal 2

(1)Wilayah perencanaan RDTRKawasan Perkotaan Pangkalanbaru dan Kawasan Perkotaan Kobasebagai berikut:
1. a.BWP Pangkalanbaru; dan
2. b.BWP Koba.
(2)Lingkup Ruang BWP Pangkalanbaru dan BWP Kobaberdasarkan aspek fungsional dengan luas sebagai berikut:
1. a.lingkup RuangBWP Pangkalanbaru dengan luas kurang lebih3.150,65(tiga ribu seratus lima puluh koma enam puluhlima) hektar,beserta Ruang udara di atasnya dan Ruang di dalam bumi; dan
2. b.BWP Koba dengankurang lebih2.298,56(dua ribu dua ratus sembilan puluh delapan koma limapuluhenam)hektar, beserta Ruang udara di atasnya dan Ruang di dalam bumi.
(3)Batas-batas BWPPangkalanbaru dan BWP Koba sebagai berikut:
1. a.batas BWP Pangkalanbaru meliputi:
  1. 1.sebelah utara berbatasan denganKecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang;
  2. 2.sebelah timur berbatasan dengan Selat Karimata;
  3. 3.sebelah selatan berbatasan dengan Desa Cambai; dan
  4. 4.sebelah Barat berbatasan dengan Desa Mangkol dan Kecamatan Simpangkatis. 9
2. b.batas BWP Koba meliputi:
  1. 1.sebelah utara berbatasan dengan Selat Karimata;
  2. 2.sebelah timur berbatasan dengan Desa Kulur Ilir;
  3. 3.sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bangka Selatan; dan
  4. 4.sebelah barat berbatasan dengan Desa Guntung.
(4)Rencana pembagian BWP Pangkalanbaru dan BWP Koba sebagai berikut:
1. a.BWPPangkalanbaru, terdiri atas:
  1. 1.Desa Kebintik;
  2. 2.Desa Air Mesu;
  3. 3.Desa Air Mesu Timur;
  4. 4.Desa Batu Belubang;
  5. 5.Desa Beluluk;
  6. 6.Desa Benteng;
  7. 7.Desa Jeruk;
  8. 8.Desa Padang Baru; dan
  9. 9.Kelurahan Dul.
2. b.BWP Koba, terdiri atas:
  1. 1.Desa Nibung;
  2. 2.Kelurahan Arung Dalam;
  3. 3.Kelurahan Berok;
  4. 4.Kelurahan Koba;
  5. 5.Kelurahan Padang Mulia; dan
  6. 6.Kelurahan Simpang Perlang.
(5)Rencana pembagian SubBWP Pangkalanbaru dan BWP Koba sebagai berikut:
1. a.BWP Pangkalanbaru dibagi menjadi 4 (empat) Sub BWP yang terdiri atas:
  1. 1.Sub BWP I, terdiri atas Kelurahan Dul dan Desa Beluluk dengan luas kurang lebih 791,14(tujuh ratus sembilan puluh satu koma empat belas) hektaryang meliputi blok I-a dan blok I-b;
  2. 2.Sub BWP II, terdiri atas Desa Kebintik, Desa Batu Belubang, sebagian Desa Beluluk, sebagianDesa Benteng, dan Desa Padang Baru dengan luas kurang lebih 960,88(sembilan ratus enam puluh koma delapan puluh delapan) hektaryang meliputi blok II-a, blok II-b, blok II-c, dan blok II-d;
  3. 3.Sub BWP III, terdiri atas sebagianDesa Batu Belubang, sebagianDesa Benteng, Kelurahan Dul, sebagian Desa Jeruk dan Desa Beluluk dengan luas kurang lebih 1.036, 42(seribu tiga puluh enam koma empat puluh dua) hektaryang meliputi blok III-a, blok III-b, dan blok III-c;dan
  4. 4.Sub BWP IV, terdiri atas Desa Jeruk, sebagianDesa Air Mesu, dan Desa Air Mesu Timur dengan luas kurang lebih 362,21ha (tiga ratus enam puluh dua koma dua puluh satu) hektaryang meliputi blok IV-a dan blok IV-b. 10
2. b.BWP Koba dibagi menjadi 4 (empat) Sub BWP yang terdiri atas:
  1. 1.Sub BWP I, terdiri atas sebagian Kelurahan Arung Dalam, sebagianKelurahan Koba, Kelurahan Berok,sebagian Desa Nibung, sebagianKelurahan Padang Mulia dan sebagian Kelurahan Simpang Perlang dengan luas kurang lebih 587,51(lima ratus delapan puluh tujuh koma lima puluh satu) hektaryang meliputi blok I-a, blok I-b, blok I-c, dan blok I-d;
  2. 2.Sub BWPII, terdiri atas sebagianKelurahan Koba, sebagianKelurahan Berok, dan sebagian KelurahanPadang Mulia dengan luas kurang lebih 643,25 (enam ratus empat puluh tiga koma dua puluh lima) hektaryang meliputi blok II-a dan blok II- b;
  3. 3.Sub BWPIII, terdiri atas sebagian Desa Nibung, sebagian Kelurahan Arung Dalam, sebagian Kelurahan Berok, sebagian Kelurahan Koba dan sebagian Kelurahan Simpang Perlangdengan luas kurang lebih 515,06 (lima ratus lima belas koma nol enam) hektaryang meliputi blok III-a, blok III-b, dan blok III-c;dan
  4. 4.Sub BWPIV, terdiri atas sebagian Desa Nibung, sebagianKelurahan Koba, KelurahanSimpang Perlang dan sebagianKelurahan Padang Muliadengan luas kurang lebih552,74(lima ratus lima puluh dua koma tujuh puluh empat) hektar.

BAB III

TUJUANPENATAAN BWP

Pasal 3

(1)Penataan BWPPangkalanbaru bertujuan untuk mewujudkan Penataan Ruang Kawasan Perkotaan Pangkalanbaru sebagai Kota mandiri yang terintegrasi dengan konsep kota bandara (aerocity) Bandara Depati Amir yang berkelanjutan dan layak huni, yang didukung oleh:
1. a.tersedianya aksesibilitas internal dan eksternal yang baik;
2. b.tersedianya Jaringan Prasarana dan sarana yang memadai untuk terwujudnya kawasan atau kegiatan perdagangan dan jasa berskala internasional;
3. c.tersedianya fungsi-fungsi ekologis yang cukup dan RTHyang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
4. d.tersedianya peraturan zonasi yang operasional dan sesuai dengan karakteristik dari BWP Pangkalanbaru.
(2)Penataan BWP Koba bertujuan untuk mewujudkan Kota Koba yang berorientasi pada pembangunan Kota transit dengan fungsi pelayanan pemerintahan, perdagangan dan jasa serta pariwisata, yang didukung oleh: 11
1. a.tersedianya aksesibilitas internal dan eksternal yang baik;
2. b.tersedianya Jaringan Prasarana dan sarana yang memadai untuk terwujudnya kawasan atau kegiatan perdagangan dan jasa berskala nasional;
3. c.tersedianya fungsi-fungsi ekologis yang cukup RTH yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
4. d.tersedianya peraturan zonasi yang operasional dan sesuai dengan karakteristik dari BWP Koba.

BAB IV

RENCANA POLA RUANG

Pasal 4

(1)Rencana Pola Ruang terdiri atas:
1. a.Zona Lindung; dan
2. b.Zona Budidaya.
(2)Rencana Pola Ruang Kawasan Perkotaan Pangkalanbaru digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IAyang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(3)Rencana Pola Ruang Kawasan Perkotaan Koba digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IB yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(4)Peta rencana Pola RuangKawasan Perkotaansebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) merupakan peta zonasi bagi Peraturan Zonasi.

Pasal 5

(1)ZonaLindung pada BWP Pangkalanbaru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf aadalah Zona RTH.
(2)ZonaLindung pada BWP Koba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.Zona RTH;
2. b.Zona yang memberikan perlindungan terhadap zona;
3. c.Zona perlindungan setempat; dan
4. d.Zona rawan bencana alam. 12

Pasal 6

(1)Zona RTHpada BWP Pangkalanbaru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1),terdiri atas:
1. a.subzona lapangan;
2. b.subzonamedian jalan;
3. c.subzonapemakaman;
4. d.subzonapulau jalan;
5. e.subzonasempadan pantai;
6. f.subzonasempadan sungai;
7. g.subzonaTaman Lingkungan;
8. h.subzonataman kota;
9. i.subzonalahan parkir;
10. j.subzonalahan cadangan;
11. k.subzonasempadan bandara; dan
12. l.subzonasempadan sekitar kolong/mata air.
(2)Subzona lapangan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf a terdapat di Blok I-a, Blok II-a, dan Blok IV-adengan luas kurang lebih 2,3(dua koma tiga) hektar.
(3)Subzona median jalan sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf b terdapat di Blok I-a, Blok I-b, Blok II-a,Blok II-c, Blok III-a, Blok III-c, Blok IV-a, dan Blok IV-bdengan luas kurang lebih 5,52(lima koma lima puluh dua) hektar.
(4)Subzona pemakaman sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf c terdapat di Blok I-a, Blok II-b,Blok III-a, Blok III-b, dan Blok III-cdengan luas kurang lebih 18,94 (delapan belas koma sembilan puluh empat) hektar.
(5)Subzona pulau jalan sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf d terdapat di Blok I-a, Blok I-b, Blok II-b, Blok III-a, dan Blok III-bdengan luas kurang lebih 0,16 (nol koma enam belas) hektar.
(6)Subzona sempadan pantai sebagaimana dimaksud padaayat
(1)huruf e terdapat di Blok II-b dan Blok II-ddengan luas kurang lebih 22,15(dua puluh dua koma lima belas) hektar.
(7)Subzona sempadan sungai sebagaimana dimaksud padaayat
(1)huruf f terdapat di Blok I-a, Blok I-b, Blok II-b, Blok II-c, Blok III-a,Blok III-b, Blok III-c, Blok IV-a dan Blok IV- bdengan luas kurang lebih 18,27(delapan belas koma dua puluh tujuh)hektar.
(8)SubzonaTaman Lingkungan sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf g terdapat di Blok I-b, Blok II-a, Blok II-b, Blok II-c, Blok II-d,Blok III-a, Blok III-b, Blok III-c dan Blok IV-a dengan luas kurang lebih 46,89(empat puluh enam koma delapan puluh sembilan) hektar. 13
(9)Subzona taman kota sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf h terdapat di Blok I-a, Blok I-b, dan Blok III-adengan luas kurang lebih 33,48 (tiga puluh tiga koma empat puluh delapan) hektar.
(10)Subzona lahan parkir sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf i terdapat di Blok II-a dengan luas kurang lebih 0,01 (nol koma nol satu) hektar.
(11)Subzonalahan cadangan sebagaimana dimaksud padaayat
(1)huruf j terdapat di Blok II-a, Blok II-b, Blok II-d,Blok III-b, Blok III-c, Blok IV-a, dan Blok IV-bdengan luas kurang lebih 333,62(tiga ratus tiga puluh tiga koma enam puluh dua) hektar.
(12)Subzona sempadan bandara sebagaimana dimaksud padaayat (1) hurufk terdapat di Blok I-bdengan luas kurang lebih 106,87 (seratus enam koma delapan puluh tujuh)hektar;dan
(13)Subzonasempadan sekitar kolong/mata air sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf l terdapat diBlokI-a, BlokI-b, BlokII-a, BlokII-b dan BlokIII-adengan luas kurang lebih 28,21(dua puluh delapan koma dua puluh satu) hektar.

Pasal 7

(1)Zona RTH pada BWP Koba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf aterdiri atas:
1. a.subzona lapangan;
2. b.subzonamedian jalan;
3. c.subzonapemakaman;
4. d.subzonapulau jalan;
5. e.subzonasempadan pantai;
6. f.subzonasempadan sungai;
7. g.subzonaTaman Lingkungan;
8. h.subzonataman kota;
9. i.subzonalahan parkir;
10. j.subzonahalaman hijau; dan
11. k.subzonataman kantor.
(2)Subzona lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di Blok I-b, Blok II-a dan Blok IV-b dengan luas kurang lebih 3,92(tiga koma sembilan puluh dua) hektar.
(3)Subzona median jalansebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufb terdapat di Blok I-b, Blok I-c, Blok I-d, Blok II-a, Blok II-b, Blok III-a,Blok III-c, Blok IV-a dan Blok IV-b dengan luas kurang lebih 2,96(dua koma sembilan puluh enam) hektar. 14
(4)Subzona pemakamansebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di Blok I-b, Blok I-d, Blok II-b dan Blok III-c dengan luas kurang lebih10,73(sepuluh koma tujuh puluh tiga) hektar.
(5)Subzona pulau jalansebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat di Blok II-a dan Blok IV b dengan luas kurang lebih 0,03(nol koma nol tiga) hektar.
(6)Subzona sempadan pantaisebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf e terdapat pada Blok I-a dan Blok II-a dengan luas kurang lebih 26,54(dua puluh enam koma lima puluh empat) hektar.
(7)Subzona sempadan sungaisebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf f terdapat di Blok I-a, Blok I-c, Blok I-d, Blok II-a, Blok II-b, Blok III-a, dan Blok III-c dengan luas kurang lebih 36,92(tiga puluh enam koma sembilan puluh dua) hektar.
(8)Subzona Taman Lingkungansebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdapat di Blok I-b, Blok I-d,Blok II-a, Blok II-b, Blok III-a, Blok III-b, Blok III-c, Blok IV-a dan Blok IV-b dengan luas kurang lebih 143,13(seratus empat puluh tiga koma tiga belas) hektar.
(9)Subzona taman kotasebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h terdapat di Blok I-b, Blok I-d, Blok II-a, Blok-II-b, Blok III-a, Blok III-c, Blok-IV-a, dan Blok IV-b dengan luas kurang lebih 238,53 (dua ratus tiga puluh delapan koma limapuluh tiga) hektar.
(10)Subzona lahan parkirsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i terdapat di Blok IV-a dan Blok IV-b dengan luas kurang lebih 2,26 (dua koma dua puluh enam) hektar.
(11)Subzonahalaman hijausebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf jterdapat di Blok II a dengan luas kurang lebih 4,15(empat koma lima belas) hektar.
(12)Subzona taman kantorsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf kterdapat di Blok IV-b dengan luas kurang lebih 5,12(lima koma dua belas) hektar.

Pasal 8

Zona yang memberikan perlindungan terhadap zona di bawahnya pada BWP Koba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b adalah berupa Subzona Resapan Air terdapat di Blok II-a dengan luas kurang lebih 4,17 (empat koma tujuh belas) hektar. 15

Pasal 9

Zona Perlindungan Setempat pada BWP Koba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c terdapat pada Subzona Waduk/Lokasi Bozem yang terdapatdi Blok I-ddan Blok II-a dengan luas kurang lebih 62.62 (enam puluh dua koma enam puluh dua) hektar;

Pasal 10

(1)ZonaBudidayapada BWP Pangkalanbarusebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
1. a.zona perdagangan dan jasa;
2. b.zona campuran;
3. c.zona perkantoran;
4. d.zona Perumahan;
5. e.zona sarana pelayanan umum;
6. f.zona industri; dan
7. g.zonakhusus.
(2)Zona Budidayapada BWP Koba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
1. a.zona campuran;
2. b.zona perkantoran;
3. c.zona Perumahan;
4. d.zona sarana pelayanan umum;
5. e.zona industri;
6. f.zona khusus; dan
7. g.zonalainnya.

Isi peraturan

Teks70PDFHirarki

Memuat teks peraturan…