DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Tengah Nomor 1 Tahun 2020

Nomor: 1
Tahun: 2020
Ditetapkan: 28 April 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan, Dan Evaluasi, Serta Pembinaan, Penghargaan, dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Pengarusutamaan Gender merupakan salah satu strategi untuk menciptakan kondisi yang setara dan seimbang bagi laki-laki dan perempuan dalam memperoleh peluang/kesempatan, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan, sehingga Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah memandang perlu mengatur Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277); 2
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
6.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927); 3
10.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2014 Nomor 186); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH dan BUPATI BANGKA TENGAH MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2.Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5.Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
7.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.
8.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tengah untuk periode 5 (lima) tahun. 4
9.Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10.Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode1 (satu) tahun.
11.Gender adalah konsep yang mengacu pada pembedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
12.Pengarusutamaan Gender, yang selanjutnya disingkat dengan PUG adalah salah satu strategi pembangunan yang dilakukan untuk mencapai kesetaraan dan Keadilan Gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan, dan program, proyek dan kegiatan di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan.
13.Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak- haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
14.Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil secara proporsional terhadap laki- laki dan perempuan.
15.Analisis Gender adalah proses analisis data Gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki- laki dan perempuan.
16.Responsif Gender adalah memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis terhadap perbedaan-perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam masyarakat dengan suatu pandangan yang ditujukan kepada kesetaraan dan keadilan.
17.Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan Keadilan Gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
18.Gender Budget Statement, yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah Responsif Gender terhadap isu Gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan Gender.
19.Focal Point PUG adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan PUG di unit kerjanya masing masing.
20.Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender, yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak PUG dari berbagai instansi/lembaga di Daerah. 5

Pasal 2

PUG dalam pembangunan Daerah didasarkan pada asas:

a.non diskriminasi;
b.pemberdayaan;
c.kemanusiaan;
d.kebangsaan;
e.partisipatif;
f.keadilan;
g.kepastian hukum; dan
h.keseimbangan, keserasian dan keselarasan.

Pasal 3

PUG dalam Peraturan Daerah ini bertujuan:

a.terwujudnya Kesetaraan Gender dalam berbagai bidang pembangunan dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
b.menerapkan PUG sebagai strategi pembangunan di Daerah;
c.memberikan acuan bagi semua pihak, baik Pemerintah Daerah, pihak swasta, dunia usaha, organisasi masyarakat, dan organisasi politik dalam menyusun strategi pengintegrasian Gender;
d.mewujudkan perencanaan dan penganggaran yang Responsif Gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki;
e.menghapus prasangka, kebiasaan dan segala praktik lainnya yang didasarkan atas inferioritas atau superioritas salah satu jenis kelamin atau berdasarkan peranan bagi perempuan dan laki-laki;
f.meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan tanggung jawab perempuan dan laki-laki sebagai insan dan sumberdaya pembangunan; dan
g.meningkatkan kualitas dan perlindungan terhadap perempuan di segala bidang kehidupan dan pembangunan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.perencanaan;
b.pelaksanaan;
c.pengawasan dan pelaporan;
d.pemantauan dan evaluasi;
e.pembinaan; dan
f.penghargaan. 6

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah merumuskan kebijakan dan pedoman tentang pelaksanaan PUG yang dituangkan dalam RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, dan Renja Perangkat Daerah.
(2)Perumusan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang Responsif Gender melalui metode alur kerja Analisis Gender (Gender Analisys Pathway) atau metode analisis lain.
(3)Kebijakan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi kebijakan, dan program pembangunan Daerah.
(4)Penyusunan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melibatkan unsur organisasi masyarakat dan dunia pendidikan yang berfungsi sebagai pusat rujukan, informasi, kajian, advokasi, pendidikan dan pelatihan.
(5)Dalam hal merumuskan kebijakan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melaksanakan:
1. a.PUG dalam penyusunan perencanaan, monitoring, laporan dan evaluasi serta pengendalian pembangunan Daerah;
2. b.PUG dalam komunikasi, informasi, edukasi, advokasi dan sosialisasi; dan
3. c.PUG dalam menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan.

Pasal 6

(1)Analisis Gender terhadap RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah, dapat dilakukan kerja sama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.
(2)Hasil Analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam penyusunan GBS. 7
(3)Hasil Analisis Gender yang terdapat dalam GBS menjadi dasar Perangkat Daerah dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan dokumen rencana kerja dan anggaran/dokumen pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah.

Pasal 7

(1)Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang perencanaan pembangunan Daerah mengoordinasikan penyusunan RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, dan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah yang Responsif Gender.
(2)Penyusunan RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, dan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Penentuan strategi kebijakan PUG, dilaksanakan melalui berbagai kegiatan yang meliputi:
1. a.peningkatan pelaksanaan dan penguatan kelembagaan PUG pada semua bidang pembangunan;
2. b.pelaksanaan tindakan khusus melalui penyusunan program yang Responsif Gender oleh semua perencana pembangunan, baik di lembaga Pemerintah maupun non Pemerintah; dan
3. c.harmonisasi peraturan perundang-undangan dan perumusan kebijakan pembangunan berperspektif Gender.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan penentuan strategi pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati. 8

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah melaksanakan Analisis Gender dalam perumusan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang Responsif Gender.
(2)Analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang perencanaan pembangunan Daerah.
(3)Hasil Analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipublikasikan secara luas kepada masyarakat oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang perencanaan pembangunan Daerah melalui Perangkat Daerah terkait.

Pasal 10

Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan PUG di Daerah.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…