DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bangka Tengah Nomor 10 Tahun 2024

Nomor: 10
Tahun: 2024
Ditetapkan: 11 Oktober 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini mengatur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan yang dimana Ketentuan Pasal 1 diubah, Di antara Bab VII dan Bab VIII disisipkan 1 (satu) Bab yakni Bab VIIA dan diantara Pasal 83 dan Pasal 84 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 83A, Di antara Bab VIII dan Bab IX disisipkan 1 bagian yakni Bagian Ketiga dan diantara Pasal 93 dan Pasal 94 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 93A, Di antara Bab XVI dan Bab XVII disisipkan 2 (dua) bab yakni Bab XVIA dan XVIB dan di antara Pasal 135 dan Pasal 136 disisipkan 14 (empat belas) pasal yakni Pasal 135A sampai dengan Pasal 135N, Di antara Bab XIXA dan Bab XX disisipkan 1 (satu) bagian yakni Bagian Ketiga dan di antara Pasal 155B dan Pasal 156 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 155C.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk membentuk generasi unggul dan berprestasi, kualitas pendidikan harus secara terus-menerus ditingkatkan melalui sebuah pembaruan yang dapat dipertanggungjawabkan agar mampu mempersiapkan generasi penerus bangsa sejak dini sehingga memiliki keunggulan kompetitif bagi Kabupaten Bangka Tengah;
c.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagai landasan hukum dalam penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Bangka Tengah, perlu dilakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan Masyarakat, sehingga perlu diubah; 2
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863); 3
8.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864), sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6473);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6762);
12.Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pendidikan Guru Penggerak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 608) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pendidikan Guru Penggerak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 494);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2014 Nomor 185) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 Nomor 293); 4
14.Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 Nomor 290);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2014 Nomor 189), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2017 Nomor 247); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH dan BUPATI BANGKA TENGAH MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2014 Nomor 189), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2017 Nomor 247), diubah sebagai berikut: 5
1.Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.
7.Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara yang diselenggarakan di Kabupaten Bangka Tengah.
8.Pengelolaan Pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
9.Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
10.Jalur Pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
11.Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
12.Jenis Pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan. 6
13.Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelengggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
14.Pendidikan Anak Usia Dini, yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
15.Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
16.Raudhatul Athfal, yang selanjutnya disingkat RA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan agama Islam bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
17.Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
18.Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
19.Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
20.Madrasah Ibtidaiyah, yang selanjutnya disingkat MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar di dalam binaan kementerian agama.
21.Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat.
22.Madrasah Tsanawiyah, yang selanjutnya disingkat MTs adalah adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat. 7
23.Standar Nasional Pendidikan, yang selanjutnya disingkat SNP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan
24.Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat SPM adalah kriteria minimal berupa nilai kumulatif pemenuhan Standar Nasional Pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan.
25.Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan Pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
26.Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
27.Kelompok Belajar adalah satuan pendidikan nonformal yang terdiri atas sekumpulan warga masyarakat yang saling membelajarkan pengalaman dan kemampuan dalam rangka meningkatkan mutu dan taraf kehidupannya.
28.Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, yang selanjutnya disingkat PKBM adalah satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh, dan untuk masyarakat.
29.Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah.
30.Pendidikan Unggulan Daerah adalah pendidikan yang diselenggarakan dengan menggunakan standar pendidikan nasional yang diperkaya dengan standar pendidikan negara maju.
31.Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan/atau sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
32.Pendidikan Berbasis Masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.
33.Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
34.Organisasi Profesi adalah kumpulan anggota masyarakat yang memiliki keahlian di bidang pendidikan yang berbadan hukum dan bersifat nonkomersial.
35.Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan di Daerah. 8
36.Komite Sekolah/Madrasah, yang selanjutnya disebut Dewan Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah/madrasah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
37.Warga Masyarakat adalah penduduk Daerah, penduduk luar Daerah, dan warga negara asing yang tinggal di Daerah.
38.Masyarakat adalah kelompok warga masyarakat nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
39.Budaya Belajar adalah kebiasaaan warga masyarakat yang menggunakan sebagian waktunya sehari-hari secara tepat guna untuk belajar guna meningkatkan pengetahuan.
40.Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan kegiatan usaha yang bersifat tetap, berkelanjutan, didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.
41.Transisi Pendidikan Anak Usia Dini ke Sekolah Dasar, yang selanjutnya disebut Transisi PAUD ke SD adalah gerakan bersama yang mendasari transisi peserta didik PAUD ke SD atau sederajat dengan cara yang menyenangkan dan dimulai sejak tahun ajaran baru.
42.Unit Layanan Disabilitas adalah bagian dari satu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk Penyandang Disabilitas.
43.Program Sekolah Penggerak, yang selanjutnya disingkat PSP adalah program transformasi satuan pendidikan agar dapat meningkatkan capaian hasil belajar peserta didik secara holistik untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila.
44.Guru Penggerak adalah Guru yang telah memiliki sertifikat guru penggerak.
45.Anak Putus Sekolah adalah anak usia sekolah yang tidak lagi terdaftar sebagai siswa dan tidak dapat menamatkan pendidikannya.
46.Anak Tidak Pernah Bersekolah adalah anak usia sekolah dan masyarakat yang tidak pernah menempuh pendidikan baik lembaga formal maupun lembaga non formal.
47.Buta Aksara adalah ketidakmampuan membaca dan menulis baik Bahasa Indonesia maupun bahasa lainnya. 9
2.Di antara Bab VII dan Bab VIII disisipkan 1 (satu) Bab yakni Bab VIIA dan diantara Pasal 83 dan Pasal 84 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 83A, sehingga berbunyi sebagai berikut: BAB VIIA PENYELENGGARAAN TRANSISI PAUD KE SD YANG MENYENANGKAN

Pasal 83A

(1)Pemerintah Daerah menyelenggarakan Transisi PAUD ke SD yang menyenangkan.
(2)Transisi PAUD ke SD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direncanakan dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan yang melibatkan kerja sama dan peran serta dengan pihak:
1. a.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak;
2. b.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
3. c.unsur lain sesuai yang dibutuhkan.
(3)Transisi PAUD ke SD yang menyenangkan harus dilaksanakan oleh PAUD dan SD.
(4)Kepala satuan PAUD dan kepala SD di Daerah melaksanakan pengenalan lingkungan sekolah bagi peserta didik baru dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengenalan lingkungan sekolah.
(5)Pemerintah Daerah membentuk forum komunikasi antara PAUD dan SD sebagai wadah koordinasi dan kerja sama antara pemangku kepentingan satuan PAUD dan SD di Daerah.
(6)Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak, dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mendorong peran serta para orang tua yang memiliki anak usia 5 (lima) tahun untuk dapat mengikuti PAUD atau pra sekolah dalam penyelenggaraan Transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. 10
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan Transisi PAUD ke SD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menyenangkan, diatur dengan Peraturan Bupati.
(8)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan forum komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diatur dengan Peraturan Bupati.

3.Di antara Bab VIII dan Bab IX disisipkan 1 bagian yakni Bagian Ketiga dan diantara Pasal 93 dan Pasal 94 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 93A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 93A

(1)Untuk mendukung Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif bagi peserta didik penyandang disabilitas, Pemerintah Daerah dapat membentuk Unit Layanan Disabilitas bidang Pendidikan.
(2)Unit Layanan Disabilitas bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di bawah koordinasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.

4.Di antara Bab XVI dan Bab XVII disisipkan 2 (dua) bab yakni Bab XVIA dan XVIB dan di antara Pasal 135 dan Pasal 136 disisipkan 14 (empat belas) pasal yakni Pasal 135A sampai dengan Pasal 135N, sehingga berbunyi sebagai berikut: BAB XVIA PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK DAN PENDIDIKAN GURU PENGGERAK

Pasal 135A

Program Sekolah Penggerak merupakan upaya untuk mewujudkan visi Pendidikan Indonesia dalam mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila. 11

Pasal 135B

Sasaran Program Sekolah Penggerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135A adalah sebagai berikut:

a.Guru atau pendidik jenjang PAUD, SD dan SMP di Daerah; dan
b.Pengawas sekolah jenjang PAUD, SD dan SMP di Daerah.

Pasal 135C

(1)Pendidikan Guru Penggerak bertujuan untuk menghasilkan profil Guru Penggerak.
(2)Sasaran Pendidikan Guru Penggerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi Guru pada tingkat:
1. a.TK;
2. b.SD; dan
3. c.SMP.
(3)Pemerintah Daerah dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan Pendidikan Guru Penggerak dapat berkerja sama dengan Direktorat Jenderal melalui unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Pendidikan dan/atau masyarakat. BAB XVIB PENCEGAHAN, PENANGANAN DAN PEMBINAAN ANAK PUTUS SEKOLAH, BUTA AKSARA, DAN ANAK TIDAK PERNAH BERSEKOLAH

Pasal 135D

(1)Pencegahan Anak Putus Sekolah merupakan upaya untuk mengaktifkan kembali anak usia Pendidikan Dasar yang terancam putus sekolah.
(2)Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui tahapan yang meliputi:
1. a.pembinaan terhadap anak terancam putus sekolah beserta orang tua/walinya; dan
2. b.bantuan pembiayaan bagi anak terancam putus sekolah dari keluarga miskin. 12
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencegahan Anak Putus Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati.

Pasal 135E

(1)Pengentasan Buta Aksara merupakan upaya untuk mengentaskan masyarakat dalam mengembangkan kemampuan membaca, menulis, berhitung dan berbahasa Indonesia dengan kandungan nilai fungsional bagi peningkatan kualitas hidup dan penghidupan kaum Buta Aksara.
(2)Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui tahapan yang meliputi:
1. a.pembinaan terhadap masyarakat yang Buta Aksara; dan
2. b.bantuan pembiayaan bagi para pihak penyelenggara kegiatan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencegahan Buta Aksara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati. Pasal 135F
(1)Pencegahan Anak Tidak Pernah Bersekolah merupakan upaya untuk memberikan pengertian kepada masyarakat akan pentingnya Pendidikan bagi anak usia Pendidikan Dasar yang tidak pernah bersekolah.
(2)Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui tahapan yang meliputi:
1. a.pembimbingan, pendampingan dan pembinaan terhadap Anak Tidak Pernah Bersekolah beserta orang tua/walinya;
2. b.pemberian fasilitas bagi anak usia Pendidikan Dasar yang tidak pernah bersekolah; dan/atau
3. c.bantuan pembiayaan bagi anak usia Pendidikan Dasar yang tidak pernah bersekolah bagi keluarga miskin.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencegahan Anak Tidak Pernah Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati. 13 Pasal 135G
(1)Penanganan Anak Putus Sekolah merupakan upaya untuk mengembalikan Anak Putus Sekolah Pendidikan Dasar kembali ke sekolah melalui jalur formal maupun non formal.
(2)Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui tahapan yang meliputi:
1. a.pembinaan terhadap Anak Putus Sekolah beserta orang tua/walinya; dan
2. b.bantuan pembiayaan bagi Anak Putus Sekolah dari keluarga miskin.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penanganan Anak putus Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati. Pasal 135H
(1)Penanganan masyarakat Buta Aksara dilakukan melalui jalur non formal.
(2)Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pembinaan PKBM terhadap masyarakat Buta Aksara.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penanganan Buta Aksara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati.

Pasal 1351

(1)Penanganan Anak Tidak Pernah Bersekolah dilakukan melalui jalur non formal. 14
(2)Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pembinaan PKBM terhadap Anak Tidak Pernah Bersekolah serta terhadap wali/orang tua anak.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penanganan Anak Tidak Pernah Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati. Pasal 135J
(1)Pembinaan terhadap Anak Putus Sekolah beserta orang tua/walinya dilakukan oleh Kepala Desa atau Lurah, Kepala Sekolah tempat anak bersekolah sebelumnya, dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan melalui unit pelaksana teknis Daerah dan pengawas sekolah.
(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kunjungan rumah untuk membahas faktor yang menyebabkan Anak Putus Sekolah dan membuat komitmen bersama untuk mendukung anak kembali ke tempat Pembelajaran formal atau non formal.
(3)Komitmen yang dihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan dimuat dalam sebuah berita acara kesepakatan bersama dengan ditandatangani para pihak yang terkait.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan Anak Tidak Putus Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati. Pasal 135K
(1)Pembinaan terhadap masyarakat Buta Aksara dilakukan oleh Kepala Desa atau Lurah, para pihak penyelenggara Kegiatan setempat dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan. 15
(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kunjungan rumah untuk membahas faktor yang menyebabkan masyarakat Buta Aksara dan membuat komitmen bersama untuk mengentaskan masyarakat Buta Aksara melalui jalur Pembelajaran non formal.
(3)Komitmen yang dihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dimuat dalam sebuah berita acara kesepakatan bersama dengan ditandatangani para pihak yang terkait.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan masyarakat Buta Aksara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati. Pasal 135L
(1)Pembinaan terhadap Anak Tidak Pernah Bersekolah beserta orang tua/walinya dilakukan oleh Kepala Desa atau Lurah, dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan melalui unit pelaksana teknis Daerah dan pengawas sekolah.
(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kunjungan rumah untuk membahas faktor yang menyebabkan Anak Tidak Pernah Bersekolah dan membuat komitmen bersama untuk mendukung anak untuk mau bersekolah ke tempat Pembelajaran formal atau non formal.
(3)Komitmen yang dihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan dimuat dalam sebuah berita acara kesepakatan bersama dengan ditandatangani para pihak yang terkait.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan Anak Tidak Pernah Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati.

Pasal 135

(1)Untuk mendukung pencegahan, penanganan dan pembinaan Anak Putus Sekolah, Buta Aksara, Dan Anak Tidak Pernah Bersekolah, Pemerintah Daerah dapat membentuk satuan gugus tugas. 16
(2)Satuan gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit terdiri dari:
1. a.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
2. b.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak;
3. c.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
4. d.unsur lain sesuai yang dibutuhkan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai satuan gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati.

5.Di antara Bab XIXA dan Bab XX disisipkan 1 (satu) bagian yakni Bagian Ketiga dan di antara Pasal 155B dan Pasal 156 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 155C, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bangka Tengah Nomor 10 Tahun 2024

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 83A

Pasal 93A

Pasal 135A

Pasal 135B

Pasal 135C

Pasal 135D

Pasal 135E

Pasal 1351

Pasal 135

Dasar hukum (3)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Tengah No. 5 Tahun 2014

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 3 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 83A

Pasal 93A

Pasal 135A

Pasal 135B

Pasal 135C

Pasal 135D

Pasal 135E

Pasal 1351

Pasal 135

Dasar hukum (3)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Tengah No. 5 Tahun 2014

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 3 Tahun 2017