(1)Pengentasan Buta Aksara merupakan upaya untuk mengentaskan masyarakat dalam mengembangkan kemampuan membaca, menulis, berhitung dan berbahasa Indonesia dengan kandungan nilai fungsional bagi peningkatan kualitas hidup dan penghidupan kaum Buta Aksara.
(2)Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui tahapan yang meliputi:
a.pembinaan terhadap masyarakat yang Buta Aksara;
dan
b.bantuan pembiayaan bagi para pihak penyelenggara kegiatan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencegahan Buta Aksara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati.
Paragraf 3 Pencegahan Anak Tidak Pernah Sekolah Pasal 135F
(1)Pencegahan Anak Tidak Pernah Bersekolah merupakan upaya untuk memberikan pengertian kepada masyarakat akan pentingnya Pendidikan bagi anak usia Pendidikan Dasar yang tidak pernah bersekolah.
(2)Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui tahapan yang meliputi:
a.pembimbingan, pendampingan dan pembinaan terhadap Anak Tidak Pernah Bersekolah beserta orang tua/walinya;
b.pemberian fasilitas bagi anak usia Pendidikan Dasar yang tidak pernah bersekolah; dan/atau
c.bantuan pembiayaan bagi anak usia Pendidikan Dasar yang tidak pernah bersekolah bagi keluarga miskin.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencegahan Anak Tidak Pernah Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati.
13 Bagian Kedua Penanganan Anak Putus Sekolah, Buta Aksara dan Anak Tidak Pernah Bersekolah Paragaraf 1 Penanganan Anak Putus Sekolah Pasal 135G
(1)Penanganan Anak Putus Sekolah merupakan upaya untuk mengembalikan Anak Putus Sekolah Pendidikan Dasar kembali ke sekolah melalui jalur formal maupun non formal.
(2)Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui tahapan yang meliputi:
a.pembinaan terhadap Anak Putus Sekolah beserta orang tua/walinya; dan
b.bantuan pembiayaan bagi Anak Putus Sekolah dari keluarga miskin.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penanganan Anak putus Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati.
Paragraf 2 Penanganan Buta Aksara Pasal 135H
(1)Penanganan masyarakat Buta Aksara dilakukan melalui jalur non formal.
(2)Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pembinaan PKBM terhadap masyarakat Buta Aksara.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penanganan Buta Aksara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati.
Paragraf 3 Penanganan Anak Tidak Pernah Sekolah