DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Tengah Nomor 12 Tahun 2021

Nomor: 12
Tahun: 2021
Ditetapkan: 20 September 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 44

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Prinsip, Jenis Usaha, Bentuk Intensif Dan Kemudahan, Kriteria, Tata Cara Pemberian Intensif Dan Kemudahan Investasi, Dasar Penilaian, Hak, Kewajiban, Dan Tanggung Jawab, Pelaporan Dan Evaluasi, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Tahun 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268); 2
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Berinvestasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 930);
11.Peraturan Daerah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2011 Nomor 168), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2019 Nomor 270); 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH dan BUPATI BANGKA TENGAH MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau Investor untuk meningkatkan Investasi di Daerah.
7.Pemberian Kemudahan adalah Penyediaan fasilitas nonfiscal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan di Daerah.
8.Masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang merupakan warga negara Republik Indonesia yang mempunyai dan/atau melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9.Investor adalah penanam modal perseorangan atau Badan Usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing. 4
10.Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Investasi adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Masyarakat dan/atau Investor dalam negeri maupun Masyarakat dan/atau Investor asing untuk melakukan usaha di Daerah.
11.Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesarbesarnya kemakmuran rakyat.
12.Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
13.Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.
14.Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi, yang selanjutnya disebut Tim adalah Tim yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati untuk melaksanakan proses verifikasi dan penilaian dalam rangka Pemberian Insentif dan kemudahan Investasi.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.jenis usaha atau kegiatan Investasi yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan;
b.bentuk insentif dan/atau kemudahan yang diberikan;
c.jangka waktu dan frekuensi Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan dalam melakukan Investasi;
d.kriteria Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan;
e.tata cara Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan; dan
f.evaluasi dan pelaporan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan. 5

BAB III

PRINSIP

Pasal 3

Pemberian Insentif dan/atau pemberian kemudahan Investasi dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

a.kepastian hukum;
b.kesetaraan;
c.transparansi;
d.akuntabilitas; dan
e.efektif dan efisien.

BAB IV

JENIS USAHA

Pasal 4

(1)Jenis usaha yang dapat memperoleh insentif dan kemudahan antara lain:
1. a.Usaha Mikro;
2. b.usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
3. c.usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
4. d.usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
5. e.usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
6. f.usaha yang terbuka dalam rangka Investasi yang memprioritaskan keunggulan Daerah;
7. g.usaha yang telah mendapatkan fasilitas Investasi dari Pemerintah Pusat; dan/atau
8. h.usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.sektor perdagangan, jasa dan industri, diprioritaskan pada yang mendukung ekspor;
2. b.sektor industri kreatif;
3. c.sektor industri ramah lingkungan;
4. d.sektor pariwisata dan kebudayaan, termasuk sektor pendukungnya;
5. e.sektor pendidikan, diprioritaskan pada usaha yang mendukung pengembangan fasilitas pendidikan;
6. f.sektor kesehatan meliputi sarana dan prasarana pendukung pelayanan;
7. g.sektor pertanian diprioritaskan pada budidaya dan jasa pertanian dan perikanan;
8. h.sektor energi baru terbarukan;
9. i.sektor persampahan;
10. j.sektor penyediaan air bersih;
11. k.sektor infrastruktur perumahan dan permukiman; dan/atau
12. l.sektor perhubungan dan telekomunikasi. 6

BAB V

BENTUK INSENTIF DAN KEMUDAHAN

Pasal 5

(1)Pemberian Insentif dapat berbentuk:
1. a.pengurangan, keringanan, atau pembebasan Pajak;
2. b.pengurangan, keringanan, atau pembebasan Retribusi;
3. c.pemberian bantuan Modal kepada Usaha Mikro;
4. d.bantuan untuk riset dan pengembangan untuk Usaha Mikro;
5. e.bantuan fasilitas pelatihan vokasi Usaha Mikro; dan/atau
6. f.bunga pinjaman rendah.
(2)Pemberian Kemudahan dapat berbentuk:
1. a.penyediaan data dan informasi peluang Investasi;
2. b.penyediaan sarana dan prasarana;
3. c.fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
4. d.pemberian bantuan teknis;
5. e.penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
6. f.kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
7. g.kemudahan Investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah;
8. h.pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah;
9. i.kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. j.kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil; dan/atau
11. k.fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.

Pasal 6

Dalam rangka Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), ketentuan mengenai klasifikasi dan batasan Pemberian Insentif dengan memperhatikan:

a.kemampuan keuangan Daerah;
b.jumlah dan jenis kriteria yang dipenuhi oleh Masyarakat dan/atau Investor;
c.besaran insentif; dan
d.jangka waktu Pemberian Insentif. 7

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi dan batasan pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

(1)Pemberian Kemudahan dalam bentuk penyediaan data dan informasi peluang Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, antara lain:
1. a.potensi ekonomi Daerah;
2. b.rencana tata ruang wilayah Daerah; dan
3. c.rencana strategis dan skala prioritas Daerah.
(2)Dalam memberikan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah memberikan kemudahan akses dalam memperoleh data dan informasi melalui sarana dan prasarana sesuai kemampuan Daerah.

Pasal 9

Pemberian Kemudahan penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, paling sedikit dapat diberikan dalam bentuk:

a.jaringan listrik;
b.jalan;
c.transportasi;
d.jaringan air bersih; dan/atau
e.jaringan telekomunikasi.

Pasal 10

(1)Pemberian Kemudahan dalam bentuk penyediaan lahan atau lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c diarahkan kepada:
1. a.kawasan yang menjadi prioritas pengembangan ekonomi Daerah; dan
2. b.sesuai dengan peruntukannya berdasarkan rencana tata ruang wilayah Daerah.
(2)Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 8

Isi peraturan

Teks44PDFHirarki

Memuat teks peraturan…