DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bangka Tengah Nomor 12 Tahun 2024

Nomor: 12
Tahun: 2024
Ditetapkan: 4 November 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur mengenai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 yakni meliputi ketentuan umum, ruang lingkup RPJPD, Sistematika RPJPD, Pengendalian dan Evaluasi, dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang berfungsi sebagai dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada rencana pembangunan jangka panjang nasional dan rencana tata ruang wilayah; 2
c.bahwa untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintah Daerah, pembangunan Daerah dan pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat berjalan efektif, efisien dan bersasaran, maka perlu disusun dokumen Perencanaan pembangunan jangka panjang Daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat Visi, Misi dan arah pembangunan Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaannya;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 3
6.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 4
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
13.Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016 Nomor 240), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023 Nomor 315); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH dan BUPATI BANGKA TENGAH MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045.

BAB I

: Pendahuluan.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom. 5
3.Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025–2045 yang selanjutnya disebut sebagai RPJPD Tahun 2025–2045 adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
6.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan program kepala Daerah dengan berpedoman pada RPJPD Tahun 2025–2045 serta memerhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.
7.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode Perencanaan.
8.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
9.Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
10.Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi Pemerintah Daerah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari Tujuan.

BAB II

: Gambaran Umum Kondisi Daerah.

Pasal 2

(1)RPJPD Tahun 2025–2045 adalah rencana 20 (dua puluh) tahun yang menggambarkan:
1. a.Visi, Misi, Arah Kebijakan dan Sasaran pokok pembangunan Daerah; dan
2. b.tahapan pembangunan jangka panjang.
(2)RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam Penyusunan RPJMD yang memuat Visi, Misi dan Program kepala daerah terpilih. 6

BAB III

: Permasalahan dan Isu Strategis.

Pasal 3

Sistematika penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045, disusun sebagai berikut:

BAB VI

: Penutup.

Pasal 4

RPJPD Tahun 2025–2045 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

RPJPD Tahun 2025–2045 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD.
(2)Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan RPJPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang undangan. 7

Pasal 7

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka

a.Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2006 Nomor 14); dan
b.Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bangka Tengah Perubahan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016 Nomor 241).

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah. Ditetapkan di Koba pada tanggal 4 November 2024 Plt. BUPATI BANGKA TENGAH, ttd/dto ERA SUSANTO Diundangkan di Koba pada tanggal 4 November 2024 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH, ttd/dto AHMAD SYARIFULLAH NIZAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2024 NOMOR 331 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (12.53/2024) 1 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH NOMOR 12 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045 I. UMUM Bahwa Pemerintahan Negara dibentuk dalam rangka melindungi segenap Bangsa dan Seluruh Tumpah Darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan Bangsa dan ikut melaksanakan Ketertiban Dunia. Untuk terwujudnya tujuan tersebut diatas, maka tugas Pemerintah selanjutnya adalah dengan mengisi, melaksanakan dan menyempurnakan upaya untuk mewujudkan kondisi sebagaimana yang diharapkan dengan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan sehingga untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien dan bersasaran, maka perlu disusun suatu perencanaan. Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan dokumen Perencanaan pembangunan jangka panjang Daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaannya, penyusunan perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional beserta perubahannya dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. 2 Peraturan Perundang-Undangan tersebut diatas merupakan pedoman/landasan hukum dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan, baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, sehingga perencanaan pembangunan baik rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang akan dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintahan di Pusat dan Daerah berada dalam satu kesatuan/sinergis. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Kabupaten Bangka Tengah memerlukan Perencanaan pembangunan jangka panjang sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang akan dilakukan secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagaimana diamanatkan oleh Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ditetapkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Sebagai pelaksanaan ketentuan tersebut diatas, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045. Pembentukan Peraturan Daerah tersebut dimaksudkan:

a.dalam rangka menindaklanjuti ketentuan dan peraturan perundang- undangan;
b.sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah yang harus dipedomani untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun kedepan; dan
c.untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan di Kabupaten Bangka Tengah (Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha) dalam menyelenggarakan Pemerintahan, Pengelolaan Pembangunan dan Pelayanan kepada Masyarakat. Sedangkan tujuan pembentukan Peraturan Daerah dimaksud yaitu:
a.sebagai upaya dalam rangka mewujudkan kehidupan yang demokratis, transparan, partisipatif, akuntabel, berkeadilan sosial, melindungi hak asasi manusia, menegakkan supremasi hukum dalam tatanan masyarakat daerah yang beradab, berakhlak mulia, mendiri, bebas, maju dan sejahtera dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun kedepan; dan
b.sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tengah. Berdasarkan hal tersebut, Visi RPJPD Kabupaten Bangka Tengah juga memiliki peran terhadap perwujudan Visi Nasional Tahun 2045, mewujudkan negara nusantara berdaulat maju dan berkelanjutan, serta visi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2045 yaitu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Berkelanjutan, Transformasi, Unggul, Andal dan Harmoni. Sedangkan untuk itu Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2025-2045 yakni “BANGKA TENGAH SEJATI: SEJAHTERA DAN LESTARI” yang merupakan akumulasi rumusan dari berbagai perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang lebih terarah dan berlangsung sesuai dengan yang diinginkan masyarakat. 3 Visi pembangunan daerah tahun 2025-2045 mengarah pada pencapaian tujuan pembangunan Daerah yang harus dapat diukur untuk dapat mengetahui tingkat kemandirian, kemajuan dan kesejahteraan yang ingin dicapai. Visi ini merupakan akumulasi rumusan dari berbagai perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang lebih terarah dan berlangsung sesuai dengan yang diinginkan masyarakat. Hal tersebut tidak lain dalam rangka untuk mewujudkan kondisi masyarakat yang sejahtera dengan menerima manfaat sebesar-besarnya dari pelaksanaan kegiatan pembangunan. Sedangkan Misi dalam mewujudkan visi pembangunan daerah ditempuh 5 (lima) misi pembangunan pembangunan jangka panjang Kabupaten Bangka Tengah tahun 2025-2045 sebagai berikut:
1. 1.Bangka Tengah Maju dan Produktif;
2. 2.Bangka Tengah Kreatif dan Berkualitas;
3. 3.Bangka Tengah Andal dan Integratif;
4. 4.Bangka Tengah Berkelanjutan dan Adaptif; dan
5. 5.Bangka Tengah Inovatif dan Responsif. Oleh karena itu, Kabupaten Bangka Tengah akan melaksanakan sistem pembangunan yang bertujuan untuk mencapai kemajuan dan kemakmuran daerah, serta kesejahteraan masyarakat secara merata, adil dan berkelanjutan. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…