DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Tengah Nomor 13 Tahun 2021

Nomor: 13
Tahun: 2021
Ditetapkan: 20 September 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Penambahan Penyertaan Modal Daerah, Pembagian Deviden, Pengawasan, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah pada Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung Tahun 2021 – 2025; 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12.Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Bangka Tengah pada Badan Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2006 Nomor 17); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH dan BUPATI BANGKA TENGAH MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH BANGKA BELITUNG TAHUN 2021 – 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Bangka Tengah. 4
4.Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah Bangka Tengah.
5.Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan Modal Daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan Modal Daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
6.Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung, yang selanjutnya disebut PT BPRS Babel adalah perusahaan yang menjalankan usaha di bidang perbankan, khususnya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dengan usaha-usaha menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan kegiatan lainnya yang diperoleh sesuai dengan peraturan yang berlaku serta memberikan pembiayaan bagi pengusaha kecil dan/atau masyarakat.
7.Deviden adalah bagian laba yang diberikan kepada para Pemegang Saham oleh PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung.
8.Modal Daerah adalah modal dalam bentuk uang dan/atau kekayaan Daerah (yang belum dipisahkan) yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya yang dimiliki oleh Daerah yang merupakan kekayaan Daerah.
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tengah, yang selanjutnya disebut APBD adalah anggaran tahunan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.
10.Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak dberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang dan/atau anggaran dasar pendirian PT BPRS Babel.
11.Saham adalah surat bukti kepemilikan bagian modal perseroan terbatas yang memberi hak atas Deviden dan lain- lain menurut besar kecilnya modal yang disetor.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penyertaan modal pada PT BPRS Babel.
(2)Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:
1. a.salah satu sumber pendapatan asli Daerah dalam rangka pelayanan masyarakat;
2. b.membantu pertumbuhan ekonomi Daerah; dan
3. c.penguatan kelembagaan PT BPRS Babel. 5

BAB III

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL Daerah

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk uang pada PT BPRS Babel dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.
(2)Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pasal 4

Penyertaan modal kepada PT BPRS Babel sampai dengan Tahun 2020 sebesar Rp10.549.913.350,00 (sepuluh milyar lima ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus tiga belas ribu tiga ratus lima puluh rupiah) atau 1.054.991 (satu juta lima puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh satu) lembar saham.

Pasal 5

(1)Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan paling lama 5 (lima) tahun anggaran dan dapat dianggarkan mulai tahun anggaran 2021 sampai dengan tahun anggaran 2025 dengan total paling banyak sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
(2)Jumlah Penyertaan Modal Daerah setiap tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan rincian sebagai berikut:
1. a.tahun anggaran 2021 paling banyak sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
2. b.tahun anggaran 2022 paling banyak sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
3. c.tahun anggaran 2023 paling banyak sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
4. d.tahun anggaran 2024 paling banyak sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); dan
5. e.tahun anggaran 2025 sebesar kekurangan untuk dapat memenuhi besaran Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d. 6

BAB IV

PEMBAGIAN DEVIDEN

Pasal 6

(1)Pembagian Deviden dari Penyertaan Modal Daerah dihitung berdasarkan persentase perimbangan modal yang dimiliki pada PT BPRS Babel.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembagian laba atau hasil usaha Penyertaan Modal Daerah diatur dalam RUPS.
(3)Pembagian Deviden dari hasil usaha PT BPRS Babel menjadi hak Pemerintah Daerah yang diperoleh selama 1 (satu) tahun buku perusahaan PT BPRS Babel.
(4)Pembagian Deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah dan dialokasikan dalam APBD sebagai Pendapatan Daerah.

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 7

(1)Bupati dapat menunjuk pejabat yang akan mewakili Pemerintah Daerah untuk melakukan pengawasan atas Penyertaan Modal Daerah pada PT BPRS Babel.
(2)Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memahami wawasan usaha secara profesional dan bertanggung jawab kepada Bupati.
(3)Pejabat yang mewakili Pemerintah Daerah untuk melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati. 7

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah. Ditetapkan di Koba pada tanggal 20 September 2021 BUPATI BANGKA TENGAH, ttd/dto ALGAFRY RAHMAN Diundangkan di Koba pada tanggal 20 September 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH, ttd/dto SUGIANTO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2021 NOMOR 299 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG ( 13.46/2021) Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. BANGKA TENGAH, AFRIZAL, SH PEMBINA NIP. 19810411 200501 1 006

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Tengah Nomor 13 Tahun 2021

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL Daerah

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

PEMBAGIAN DEVIDEN

Pasal 6

PENGAWASAN

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL Daerah

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

PEMBAGIAN DEVIDEN

Pasal 6

PENGAWASAN

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019