DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Tengah Nomor 14 Tahun 2018

Nomor: 14
Tahun: 2018
Ditetapkan: 20 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 2

Lembaga terkait

Ringkasan

Struktur dan besarnyaTarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Besarnya perubahan tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ke 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa U Pasal 18 ayat (6) Undang- Indonesia Tahun 1945; BUPATI BANGKA TENGAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2018 ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2012 JASA USAHA YANG MAHA ESA BUPATI BANGKA TENGAH, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan, perlu didukung dengan sumber pendapatan daerah yang dapat membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah melalui pungutan Retribusi Jasa Usaha kepada masyarakat sebagai wujud peran serta dalam kegiatan pembangunan daerah sebagaimana telah diatur dalam r 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah bahwa Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, sebagaimana telah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2015 atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan saat ini sehingga perlu diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor Retribusi Jasa Usaha; -Undang Dasar Negara Republik ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2012 untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pendapatan daerah yang dapat membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah melalui pungutan Retribusi Jasa Usaha kepada masyarakat sebagai wujud peran serta dalam kegiatan pembangunan daerah sebagaimana telah diatur dalam r 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah bahwa Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang beberapa kali dengan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2015 turan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, sudah tidak sesuai bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan atas Peraturan Daerah Nomor Undang Dasar Negara Republik 2

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
3.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
6.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5049);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atasPeraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5145);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 3
10.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2012 Nomor 170), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhirdengan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2015 Nomor 230); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH dan BUPATI BANGKA TENGAH MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGAATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2012 Nomor 170), sebagaimana telah diubah dengan:

a.Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2014 Nomor 192); dan
b.Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2015 Nomor 230), diubah sebagai berikut: 4 Ketentuanayat (2) Pasal 9diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Struktur dan besarnyaTarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diukur berdasarkan jenis kekayaan yang digunakan dan jangka waktu pemakaian.
(2)Besarnya perubahan tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran A.I yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah. Ditetapkan di Koba pada tanggal 20 Desember 2018 BUPATI BANGKA TENGAH, ttd/dto IBNU SALEH Diundangkan di Koba pada tanggal 20 Desember 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH, ttd/dto S U G I A N T O LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2018 NOMOR 264 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (4.14/2018) 5 Lampiran A.I Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor : 14Tahun2018 Tanggal : 20 Desember2018 STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
1. a.SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN): NO. Jenis Retribusi Besarnya Retribusi Ket
  1. 1.a. Tenda
  2. 1.Ukuran 4m x 6m/kapling: a) UntukKepentingan Umum b) UntukKepentinganDinas
  3. 2.Ukuran 4m x 4m/kapling: a) Untuk KepentinganUmum b) UntukKepentingan Dinas.
2. b.Kursi:
  1. 1.Kursi + Sarung UntukKepentinganUmum
  2. 2.Kursi Tanpa Sarung Untuk Kepentingan
  3. 3.Kursi UntukKepentinganDinas
3. c.Sound System Kepentingan Dinas
4. d.Sound System Kepentingan Umum
5. e.Kipas Blower
6. f.Meja VIP dan Rampel
7. g.Meja Panjang dan Rampel Rp175.000,00 Rp75.000,00 Rp150.000,00 Rp50.000,00 Rp5.000,00 Rp4.000,00 Rp500,00 Rp200.000,00 Rp1.000.000,00 Rp300.000,00 Rp200.000,00 Rp200.000,00 Per hari Per hari Per Hari Per Hari Per Buah Per Buah Per Buah Per Kegiatan Per Kegiatan Per Buah Per Buah Per Buah
  1. 2.Gedung Serba Guna/pertemuan:
8. a.untuk kepentingan umum.
9. b.untuk kepentingan Dinas. Rp3.000.000,00 Rp750.000,00 Per Hari Per Hari
  1. 3.Mess Pemda Untuk KepentinganUmum (tanpamakan). Rp75.000,00 Per Hari
  2. 4.Minibus/L.300/sejenis Rp500.000,00 Per Hari
10. b.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD): NO. Jenis Retribusi Besarnya Retribusi Ket
  1. 1.FasilitasGedungDiklat
11. a.asramakelas I
12. b.asramakelas II
13. c.kamar messwidyaiswara besar
14. d.kamar mess widyaiswara kecil
15. e.ruangBelajar
16. f.ruangmakan
17. g.aula Rp50.000,00 Rp25.000,00 Rp250.000,00 Rp150.000,00 Rp250.000,00 Rp250.000,00 Rp350.000,00 Per orang/Hari Per orang/Hari Per Kamar/Hari Per Kamar/Hari Per Hari Per Hari Per Hari 6
18. c.Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (DPUTRP):
  1. 1.Jasa Unit Laboratorium dan Jasa Penelitian dan Pengembangan Bidang Bahan dan Perkerasan Jalan NO. Jenis Retribusi Besarnya Retribusi Ket
  2. 1.Alat Berat :
19. a.Greader
20. b.Backhoe Loader
21. c.Vibro Roller
22. d.Excavator Mini
23. e.Baby Roller
24. f.Mobil Dump Truk
25. g.Aspal Cutter
26. h.Concrate Mixer
27. i.Stamper
28. j.Plat Rammer Rp250.000 Rp250.000 Rp250.000 Rp150.000 Rp50.000 Rp50.000 Rp25.000 Rp25.000 Rp25.000 Rp25.000 Per Jam Per Jam Per Jam Per Jam Per Jam Per Jam Per Jam Per Jam Per Jam Per Jam
  1. 2.Pemeriksaan Bahan Aspal di Laboratorium
29. a.Aspal Keras
  1. 1.Penetrasi dengan Jarum
  2. 2.Titik Nyala
  3. 3.Berat Jenis
  4. 4.Kelekatan
30. b.Campuran Beraspal:
  1. 1.Ekstraksi (pro analysis)
  2. 2.Ekstraksi (Teknis)
  3. 3.Kadar Aspal
31. c.Agregat Kasar Untuk Campuran Beton dan Aspal:
  1. 1.Analisa Saringan
  2. 2.Berat Jenis dan Penyerapan
  3. 3.Berat Isi
  4. 4.Abrasi
32. d.Agregat Halus Untuk Campuran Beton dan Aspal:
  1. 1.Analisa Saringan
  2. 2.Berat Jenis dan Penyerapan
  3. 3.Berat Isi
  4. 4.Lolos Saringan Nomor 200
  5. 5.Sand Equivalent
33. e.Rencana Campuran Apal Panas: Briket Marshall Laston/Lataston Rp60.000 Rp35.000 Rp35.000 Rp40.000 Rp1.255.000 Rp180.000 Rp50.000 Rp50.000 Rp50.000 Rp50.000 Rp50.000 Rp50.000 Rp50.000 Rp50.000 Rp50.000 Rp105.000 Rp500.000 Persampel Persampel Persampel Persampel Persampel Persampel Persampel Persampel Persampel Persampel Persampel Persampel Persampel Persampel Persampel Persampel Perpaket
34. f.Agregat untuk Base dan Sub Base:
  1. 1.Analisas Saringan
  2. 2.Berat Jenis dan Penyerapan
  3. 3.Berat Isi
  4. 4.Abrasi
  5. 5.Atterberg Limit
  6. 6.Pemadatan Modified
  7. 7.CBR Modified
35. g.Tanah untuk Sub Base :
  1. 1.Analisas Saringan
  2. 2.Berat Jenis
  3. 3.Atterberg Limit
  4. 4.Pemadatan Standard
  5. 5.CBR Standard Rp50.000 Rp50.000 Rp50.000 Rp50.000 Rp40.000 Rp90.000 Rp120.000 Rp50.000 Rp40.000 Rp40.000 Rp50.000 Rp110.000 Persampel Persampel Persampel Persampel Persampel Persampel Persampel Persampel Persampel Persampel Persampel Persampel 7 NO. Jenis Retribusi Besarnya Retribusi Ket
  6. 3.Pengujian Perekerasan di Lapangan:
  7. 1.California Bearing Ratio (CBR) dengan Dynamic Cone Penetrometer (DCP)
  8. 2.Pengambilan Sample Inti (Core Drill)
  9. 3.Kepadatan dengan Sand Cone
  10. 4.CBR Lapangan (Field CBR) Rp45.000 Rp75.000 Rp50.000 Rp65.000 Pertitik Pertitik Pertitik Pertitik
  11. 2.Jasa Penelitian dan Pengembangan Bidang Geoteknik Jalan NO. Jenis Retribusi Besarnya Retribusi Ket
  12. 1.Pengujian Tanah di Laboratorium
36. a.Index Properties: 1) Atterberg Limit 2) Shrinkage Limit 3) Berat Isi 4) Berat Jenis Tanah 5) Kadar Air
37. b.Soil Compaction: 1) Pemadatan Standard 2) Pemadatan Modified 3) CBR Standard Soaked 4) CBR Standard Unsoaked 5) CBR Modified Soaked 6) CBR Modifiet Unsoaked
38. c.Mecahanical Properties (Sifat Teknis) 1) Kuat Tekan Bebas 2) Kuat Geser Langsung Manual 3) Konsolidasi Manual Rp40.000 Rp20.000 Rp50.000 Rp40.000 Rp10.000 Rp50.000 Rp90.000 Rp55.000 Rp45.000 Rp65.000 Rp55.000 Rp50.000 Rp50.000 Rp85.000 Persampel Persampel Persampel Persampel Persampel Persampel Persampel Persampel Persampel Persampel Persampel Persampel Persampel Persampel
  1. 2.Pengujian Tanah dan Batuan di Lapangan:
39. a.Sondir Ringan 2,5 ton
40. b.Pengambilan Contoh dengan Tabung
41. c.Bor Tangan Rp250.000 Rp50.000 Rp75.000 Pertitik Pertitik Pertitik
  1. 3.Jasa Penelitian dan Pengembangan Bidang Jembatan dan Bangunan NO. Jenis Retribusi Besarnya Retribusi Ket
  2. 1.Pengujian Bahan di Laboratorium
42. a.Agregat Kasar untuk Campuran Beton dan Semen 1) Analisa Saringan 2) Berat Jenis dan Penyerapan 3) Berat Isi 4) Abrasi
43. b.Agregat Halus untuk Campuran Beton dan Semen 1) Analisa Saringan 2) Berat Jenis dan Penyerapan 3) Berat Isi 4) Lolos Saringan Nomor 200 5) Kotoran Organik 6) Perencanaan Campuran Beton untuk Benda Uji (8 unit) 7) Kuat Tekan Rp50.000 Rp50.000 Rp55.000 Rp50.000 Rp50.000 Rp50.000 Rp50.000 Rp50.000 Rp80.000 Rp210.000 Rp25.000 Persampel Persampel Persampel Persampel Persampel Persampel Persampel Persampel Persampel Persampel Persampel
  1. 2.Pengujian Beton dan Jembatan di Lapangan - Hammer Tes Rp90.000 Pertitik 8
44. d.Dinas Perikanan (Diperkan): NO. Jenis Retribusi Besarnya Retribusi Ket
  1. 1.PenggunaanFasilitas Solar Packed Dealer untukNelayan (SPDN) di PPI Kurau Rp400.000,00 Per bulan
  2. 2.RumahDinas di PPI Kurautipe 60 Rp750.000,00 Per Unit/Tahun
  3. 3.Rumah Dinas Koppel 3 (tiga) Petak di PPI Kurau Rp500.000,00 Per Petak/Tahun
  4. 4.Kapal Pengawas Dinas Kelautan dan Perikanan (tidak termasuk bahan bakar/solar dan jasa nahkoda) Rp500.000,00 Per hari
45. e.Dinas Pertanian (Diperta): NO. Jenis Retribusi Besarnya Retribusi Ket
  1. 1.Traktor (pengolahantanah) Rp100.000,00 Per Jam
46. f.Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan (Diperkimhub): NO. Jenis Retribusi Besarnya Retribusi Ket
  1. 1.BusPemerintah Daerah Non AC untuk Masyarakat Umum(tidak termasuk Bahan Bakar Minyak)
47. a.Rp500.000,00
48. b.Rp50.000,00 ≤ 8jam Perjam berikutnya
  1. 2.Bus Pemerintah Daerah AC untuk Masyarakat Umum (tidak termasuk Bahan Bakar Minyak)
49. a.Rp600.000,00
50. b.Rp100.000,00 ≤ 8 jam Per jam berikutnya
  1. 3.Bus Trans Bagi Pegawai Negeri Sipil Rute Pangkalanbaru-Kompleks Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Rp10.000,00 Per Sekali Naik
  2. 4.Bus Sekolah bagi Pelajar di Kabupaten Bangka Tengah dengan Rute di Masing-masing Kecamatan Rp1.000,00 Per Sekali Naik
51. g.Dinas Pendidikan (Dindik): NO. Jenis Retribusi Besarnya Retribusi Ket
  1. 1.Gedung Sekolah Untuk Kepentingan Kursus. Rp25.000,00 Per hari/lokal 9
52. h.Kecamatan/Kelurahan: NO. Jenis Retribusi Besarnya Retribusi Ket 1. 2. GedungSerbagunaKecamatan. GedungSerbagunaKelurahan. Rp500.000,00 Rp200.000,00 Per Hari Per Hari
53. i.Lain-Lain NO. Jenis Retribusi Besarnya Retribusi Ket 1 Pemakaian Lapangan Bola Kaki Untuk Kegiatan Pertunjukan dan Pameran. Rp75.000,00 Per Hari
  1. 2.SaranaPanggungMediaLuarRuangan
54. a.untukkegiatanberskalalokal;
55. b.untukkegiatanberskalanasional. Rp50.000,00 Rp100.000,00 Per Hari Per Hari BUPATI BANGKA TENGAH, IBNU SALEH

Isi peraturan

Teks2PDFHirarki

Memuat teks peraturan…