DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Tengah Nomor 16 Tahun 2018

Nomor: 16
Tahun: 2018
Ditetapkan: 31 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 44

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum, Kedudukan , Tugas, dan Fungsi Serta Wewenang BPD, Hak, Kewajiban, dan Larangan, Pengisian, Peresmian dan Pemberhentian Anggota BPD, Pengisian Keanggotaan BPD Antar Waktu, Kelembagaan BPD, Musyawarah, Keuangan dan Administratif, Keanggotaan BPD Akibat Pembentukan dan Perubahan Status Desa, Tata Cara Menggali, Menampung, Mengelola dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat, Hubungan Kerja Sama Dengan Kepala Desa Dan Lembaga Kemasyarakatan, Pelaporan Administrasi Keuangan, Pendanaan, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan tentang Badan Permusyawaratan Desa; Undang Dasar Negara Republik Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268); bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (2) ketentuan dalam Pasal 72 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun Undang Nomor 6 sebagaimana telah diubah dengan dan Pasal 73 entang perlu menetapkan Peraturan Undang Dasar Negara Republik Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor a Republik Indonesia Nomor Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan 2

4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6.PeraturanPemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH dan BUPATI BANGKA TENGAH MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA. 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadikewenangan Daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
6.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.
7.Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
8.Camat adalah pimpinan Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan di Kabupaten Bangka Tengah.
9.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki bataswilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurusurusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistempemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantuPerangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
13.Badan Permusyawaratan Desayang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14.Perangkat Desa adalah sekretaris Desa, pelaksana kewilayahaan dan pelaksana teknis sebagai unsur pembantu Kepala Desa.
15.Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat seperti rukun tetangga, rukun warga, pemberdayaan kesejahteraan keluarga, karang taruna, dan lembaga pemberdayaan masyarakat. 4
16.Unsur Masyarakat adalah kelompok-kelompok masyarakat Desa yang masing-masing kelompok memiliki kepentingan yang sama serta keterkaitan satu sama lain sebagai anggota kelompok.
17.Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan Unsur Masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
18.Musyawarah BPD adalah musyawarah yang dipimpin oleh ketua BPD yang dihadiri oleh minimal 2/3 dari jumlah anggota BPD untuk mengambil keputusan yang dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat.
19.Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
20.Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
21.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
22.Pengawasan kinerja Kepala Desa adalah proses monitoring dan evaluasi BPD terhadap pelaksanaan tugas Kepala Desa.
23.Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat LKPPD atau yang disebut dengan nama lain adalah laporan Kepala Desa kepada BPD atas capaian pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam satu tahun anggaran.
24.Tata Tertib BPD adalah aturan yang mengikat bagi anggota BPD dalam menjalankan tugas, fungsi, hak dan kewajiban sebagai anggota BPD.
25.Hari adalah Hari kerja.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA WEWENANG BPD

Pasal 2

BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desayang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang ditetapkan secara demokratis. 5

Pasal 3

(1)BPD berkedudukan sebagai lembaga yang melaksanakan tugas:
1. a.menggali aspirasi masyarakat;
2. b.menampung aspirasi masyarakat;
3. c.mengelola aspirasi masyarakat;
4. d.menyalurkan aspirasi masyarakat;
5. e.menyelenggarakan Musyawarah BPD;
6. f.menyelenggarakan Musyawarah Desa;
7. g.membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
8. h.menyelenggarakan Musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
9. i.membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
10. j.melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
11. k.melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
12. l.menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan
13. m.melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD berfungsi sebagai berikut:
1. a.membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
2. b.menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
3. c.melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Pasal 4

BPD berwenang:

a.mengadakan pertemuan dengan mayarakat untuk mendapatkan aspirasi;
b.menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa secara lisan dan tertulis;
c.mengajukan rancangan Peraturan Desa yang menjadi kewenangannya;
d.melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa;
e.meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa; 6
f.menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
g.mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta mempelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik;
h.menyusun peraturan tata tertib BPD;
i.menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidentil kepada Bupati melalui Camat;
j.menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD secara tertulis kepada Kepala Desa untuk dialokasikan dalam rancangan APB Desa.
k.mengelola biaya operasional BPD;
l.mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa kepada Kepala Desa; dan
m.melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB III

HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Pasal 5

BPD mempunyai hak:

a.mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
b.menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
c.mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari APB Desa; dan
d.memperoleh penghargaan bagi pimpinan dan/atau anggota BPD yang berprestasi.

Pasal 6

(1)Anggota BPD berhak:
1. a.mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
2. b.mengajukan pertanyaan;
3. c.menyampaikan usul dan/atau pendapat;
4. d.memilih dan dipilih;
5. e.mendapatkan tunjangan dari APBDesa; 7
6. f.memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan yang dilakukan di dalam negeri; dan
7. g.memperoleh penghargaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah bagi anggota BPD yang berprestasi.
(2)Hak anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d, digunakan dalam musyawarah BPD.

Pasal 7

Ketentuan mengenai penghargaan bagi anggota dan/atau pimpinan BPD yang berprestasi, diatur dengan peraturan Bupati.

Pasal 8

(1)BPD wajib:
1. a.menyampaikan laporan kinerja minimal satu kali dalam 1 (satu) tahun kepada masyarakat yang dilaksanakan dalam musyawarah Desa, yang dihadiri oleh unsur Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Unsur Masyarakat; dan
2. b.menatausahakan administrasi BPD.
(2)Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dengan sistematika:
1. a.dasar hukum;
2. b.pelaksanaan tugas; dan
3. c.penutup.
(3)Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lama 4 (empat) bulan setelah selesai tahun anggaran.
(4)Laporan hasil kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disampaikan secara tertulis kepada Camat dan diteruskan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Desa untuk evaluasi kinerja BPD serta pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
(5)Laporan kinerja BPD yang disampaikan kepada Bupati melalui Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), digunakan untuk evaluasi kinerja BPD serta pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 8
(6)Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), selanjutnya disampaikan kepada Kepala Desa dan forum Musyawarah Desa secara tertulis dan/atau lisan merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas BPD kepada masyarakat Desa.
(7)Format jenis Laporan Kinerja BPD dan buku administrasi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan peraturan Bupati.

Pasal 9

Anggota BPD wajib:

a.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
b.melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
c.menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa;
d.mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan/atau golongan;
e.menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa;
f.menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan
g.mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta mempelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Pasal 10

Anggota BPD dilarang:

a.merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat Desa;
b.melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
c.menyalahgunakan wewenang;
d.melanggar sumpah/janji jabatan;
e.merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa; 9
f.merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
g.sebagai pelaksana proyek Desa;
h.menjadi pengurus partai politik; dan/atau
i.menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

BAB IV

PENGISIAN, PERESMIAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BPD

Pasal 11

(1)Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa yang mencerminkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.
(2)Persyaratan calon anggota BPD adalah sebagai berikut:
1. a.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. b.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
3. c.berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
4. d.berpendidikan serendah-rendahnya tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
5. e.bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
6. f.bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
7. g.wakil penduduk Desa setempat yang dipilih secara demokratis;
8. h.berkelakuan baik, jujur dan adil;
9. i.bertempat tinggal di wilayah pemilihan; dan
10. j.sehat jasmani, rohani dan bebas narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah. 10

Isi peraturan

Teks44PDFHirarki

Memuat teks peraturan…