DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Tengah Nomor 18 Tahun 2018

Nomor: 18
Tahun: 2018
Ditetapkan: 31 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 40

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum, Asas dan Tujuan, Subjek dan Objek Zakat, Organisasi Pengelola Zakat, Pengumpulan, Pendistribusian,Pendayagunaan, dan Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan, Peran Serta Masyarakat, Sanksi Administratif, Larangan, Ketentuan Pidana, dan Ketentuan Peralihan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah harus dikelola secara baik, benar dan profesional sesuai syariat Islam untuk lebih berdaya guna serta dapat dipertanggungjawabkan;
c.bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum, perlindungan hukum, pembinaan dan pelayanan terhadap para Muzakki, Mustahik dan Amil Zakat serta terlaksananya maksud sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu adanya pengaturan yang mengatur tentang Pengelolaan Zakat;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH dan BUPATI BANGKA TENGAH MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT. 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2.Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
5.Kantor Kementerian Agama Kabupaten adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangka Tengah.
6.Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan Pengelolaan Zakat secara nasional.
7.Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten yang selanjutnya disebut BAZNAS Daerah adalah Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bangka Tengah
8.Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disebut LAZ adalah institusi pengelola Zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak dibidang dakwah, pendidikan, sosial dan kemahslahatan umat islam.
9.Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS Daerah pada setiap masjid untuk membantu pengumpulan Zakat.
10.Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pelaporan Zakat termasuk didalamnya Infak dan sedekah.
11.Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
12.Muzakki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan Zakat.
13.Mustahik adalah orang yang berhak menerima Zakat, Infak dan sedekah.
14.Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar Zakat untuk kemaslahatan umum.
15.Sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar Zakat untuk kemaslahatan umum.
16.Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
17.Hak Amil adalah bagian tertentu dari Zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam Pengelolaan Zakat sesuai syariat Islam.
18.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. 4
19.Rikaz adalah Zakat yang wajib dikeluarkan untuk barang yang ditemukan terpendam di dalam tanah.
20.Hadiah adalah pemberian harta milik seseorang kepada orang lain tanpa adanya imbalan.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan Zakat berasaskan:

a.syariat Islam:
b.amanah;
c.kemanfaatan;
d.keadilan;
e.kepastian hukum;
f.terintegrasi; dan
g.akuntabilitas.

Pasal 3

Pengelolaan Zakat bertujuan:

a.meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam Pengelolaan Zakat;
b.meningkatkan manfaat Zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan; dan
c.meningkatkan pelayanan bagi masyarakat yang menunaikan Zakat sesuai dengan ketentuan agama Islam.

BAB III

SUBJEK DAN OBJEK ZAKAT

Pasal 4

(1)Subjek Zakat adalah:
1. a.setiap warga beragama Islam yang sudah memenuhi syarat;
2. b.setiap pimpinan dan karyawan beragama Islam yang sudah memenuhi syarat terdiri dari:
  1. 1.lembaga Pemerintah Daerah dan DPRD;
  2. 2.lembaga instansi vertikal (kementerian/non kementerian);
  3. 3.perusahaan Daerah/negara;
  4. 4.perusahaan swasta pertambangan, perkebunan dan lain- lain;
  5. 5.badan usaha milik orang islam.
(2)Objek Zakat adalah Zakat maal. 5
(3)Zakat maal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
1. a.emas, perak, dan logam mulia lainnya;
2. b.uang dan surat berharga lainnya;
3. c.perniagaan;
4. d.pertanian, perkebunan, dan kehutanan;
5. e.peternakan dan perikanan;
6. f.pertambangan;
7. g.perindustrian;
8. h.pendapatan/profesi dan jasa;
9. i.Rikaz; dan
10. j.Hadiah.
(4)Zakat maal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan harta yang dimiliki oleh Muzakki perseorangan atau badan usaha.
(5)Syarat dan tata cara penghitungan Zakat maal menurut nishab, kadar dan waktunya dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam.
(6)Syarat dan tata cara penghitungan Zakat maal sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT

Pasal 5

(1)Dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Zakat pada tingkat Daerah dibentuk BAZNAS Daerah.
(2)BAZNAS Daerah dibentuk oleh Direktur Jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Zakat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama atas usul Bupati setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
(3)Dalam hal Bupati tidak mengusulkan pembentukan BAZNAS Daerah, Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat membentuk BAZNAS Daerah setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.

Pasal 6

BAZNAS Daerah merupakan lembaga pemerintah yang bersifat non struktural yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan BAZNAS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 6

Pasal 7

BAZNAS Daerah merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas Pengelolaan Zakat di Daerah.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BAZNAS Daerah menyelenggarakan fungsi:

1.perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat;
2.pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat;
3.pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat; dan
4.pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan Pengelolaan Zakat.

Pasal 9

(1)Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS Daerah dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, perusahaan swasta, kelurahan/desa.
(2)UPZ masjid memberikan data Mustahik 1 (satu) kali per tahun ke BAZNAS Daerah.

Pasal 10

Ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja BAZNAS Daerah, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks40PDFHirarki

Memuat teks peraturan…