DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Tengah Nomor 2 Tahun 2019

Nomor: 2
Tahun: 2019
Ditetapkan: 22 Maret 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 170

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum, Lingkup Wilayah, Batas Wilayah, Strategi Pengembangan Sistem, Strategi Peningkatan Jangkauan,Strategi Pelestarian dan Pemantapan, Strategi Pengoptimalan Pemantapan Ruang, Rencana Struktur Ruang, Sistem Jaringan Transportasi, Sistem Jaringan Sumber Air, Kawasan Perlindungan, Kawasan Konservasi, Kawasan Perkotaan, Kawasan Hutan, Kawasan peruntukkan Budidaya, Kawasan Pertanian, Kawasan Perikanan, Kawasan Industri, Kawasan Pertambangan, Kawasan Pariwisata, Kawasan Pemukiman, Kawasan Pertahanan, Kawasan Perkantoran, Kawasan TPA, Kawasan Strategis, Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Struktur Ruang.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Nomor 48 Tahun 2011 tentang Kabupaten Bangka Tengah 2011 bahwa memperhatikan terjadinya perubahan perundang undangan dan dinamika pembangunan ini serta bertujuan untuk penyelarasan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan kesejahteraan masyarakat dalam kebutuhan ruang Peraturan Daerah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tenga diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b Daerah tentang Perubahan a Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Bangka Tengah 2011-2031;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; BANGKA TENGAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2019 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 48 TAHUN 2011 KABUPATEN BANGKA TENGAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BANGKA TENGAH, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (7) Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Bangka Tengah 2011-2031; memperhatikan terjadinya perubahan perundang undangan dan dinamika pembangunan yang kian pesat saat ini serta bertujuan untuk penyelarasan terhadap ketentuan undangan dan meningkatkan dalam kebutuhan ruang, maka Peraturan Daerah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Bangka Tengah 2011-2031, pe bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf b, perlu menetapkan Peraturan atas Peraturan Daerah Nomor 48 Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Undang Dasar Negara Republik BANGKA TENGAH untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (7) Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah memperhatikan terjadinya perubahan perundang- saat ini serta bertujuan untuk penyelarasan terhadap ketentuan meningkatkan maka Rencana Tata 2031, perlu bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud tapkan Peraturan Nomor 48 Kabupaten Undang Dasar Negara Republik 2
2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 3
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 1503);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5574);
16.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015– 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3); 4
17.Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 107);
18.Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 27);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 464);
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1853);
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1854);
22.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 394);
23.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014–2034 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 52); 5 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH dan BUPATI BANGKA TENGAH MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 48 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANGKA TENGAH 2011-2031. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tengah 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2011 Nomor 168), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 angka 70 diubah dan setelah angka 72 ditambahkan 23 (dua puluh tiga) angka yakni angka 73 sampai dengan angka 95, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Kabupaten adalah Kabupaten Bangka Tengah.
3.Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
4.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5.Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
6.Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
7.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.
8.Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah yang mengatur rencana struktur dan pola Tata Ruang Wilayah Kabupaten.
9.Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang baik direncanakan maupun tidak.
10.Penataan Ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. 6
11.Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
12.Tujuan Penataan Ruang adalah tujuan yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten yang merupakan arahan perwujudan visi dan misi pembangunan jangka panjang Daerah pada aspek keruangan, yang pada dasarnya mendukung terwujudnya ruang Wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.
13.Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten adalah arahan pengembangan Wilayah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten guna mencapai Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.
14.Strategi Penataan Ruang adalah penjabaran kebijakan Penataan Ruang ke dalam langkah pencapaian tindakan yang lebih nyata yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana struktur dan pola ruang Wilayah Kabupaten.
15.Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten adalah rencana yang mencakup sistem perkotaan Wilayah Kabupaten yang berkaitan dengan Kawasan Perdesaan dalam Wilayah pelayanannya dan jaringan prasarana Wilayah Kabupaten yang dikembangkan untuk mengintegrasikan Wilayah Kabupaten selain untuk melayani kegiatan skala Kabupaten yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan ketenagalistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, termasuk seluruh daerah hulu bendungan atau waduk dari daerah aliran sungai, dan sistem jaringan prasarana lainnya.
16.Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten atau beberapa kecamatan.
17.Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disingkat PPK adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
18.Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
19.Rencana Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Kabupaten adalah rencana jaringan prasarana Wilayah yang dikembangkan untuk mengintegrasikan Wilayah Kabupaten dan untuk melayani kegiatan yang memiliki cakupan Wilayah layanan prasarana skala Kabupaten.
20.Rencana Sistem Perkotaan di Wilayah Kabupaten adalah rencana susunan Kawasan Perkotaan sebagai pusat kegiatan di dalam Wilayah Kabupaten yang menunjukkan keterkaitan saat ini maupun rencana yang membentuk hirarki pelayanan dengan cakupan dan dominasi fungsi tertentu dalam Wilayah Kabupaten. 7
21.Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten adalah rencana distribusi peruntukan ruang Wilayah Kabupaten yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budidaya yang dituju sampai dengan akhir masa berlakunya RTRW Kabupaten yang memberikan gambaran pemanfaatan ruang Wilayah Kabupaten hingga 20 (dua puluh) tahun mendatang.
22.Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten adalah arahan pengembangan Wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang Wilayah Kabupaten sesuai dengan RTRW Kabupaten melalui penyusunan dan pelaksanaan program penataan/pengembangan Kabupaten beserta pembiayaannya, dalam suatu Indikasi Program Utama Jangka Menengah Lima Tahunan Kabupaten yang berisi rencana program utama, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan.
23.Indikasi Program Utama Jangka Menengah Lima Tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, waktu pelaksanaan, sumber dana, dan instansi pelaksana dalam rangka mewujudkan ruang Kabupaten yang sesuai dengan rencana tata ruang.
24.Ketentuan Umum Peraturan Zonasi adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang/penataan Kabupaten dan unsur pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang sesuai dengan RTRW Kabupaten.
25.Ketentuan Perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum pemanfaatan ruang, yang digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan keruangan yang tertib sesuai dengan Rencana Tata Ruang yang telah disusun dan ditetapkan.
26.Arahan Sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang yang berlaku.
27.Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
28.Kawasan adalah Wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya.
29.Kawasan Lindung adalah Kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian Lingkungan Hidup yang mencakup sumberdaya alam, sumberdaya buatan, dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
30.Kawasan Hutan adalah Wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. 8
31.Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitarnya maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegahan banjir dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah.
32.Kawasan Budidaya adalah Kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya buatan.
33.Kawasan Permukiman adalah bagian dari Lingkungan Hidup di luar Kawasan Lindung, baik berupa Kawasan Perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai Lingkungan tempat tinggal atau Lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
34.Kawasan Perdesaan adalah Wilayah yang mempunyai kegiatan utama Pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi Kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
35.Kawasan Perkotaan adalah Wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan Pertanian dengan susunan fungsi Kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
36.Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah, maupun yang sengaja ditanam.
37.Kawasan Resapan Air adalah Kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akifer) yang berguna sebagai sumber air.
38.Sempadan Pantai adalah Kawasan perlindungan setempat sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian dan kesucian pantai, keselamatan bangunan, dan tersedianya ruang untuk lalu lintas umum.
39.Sempadan Sungai adalah Kawasan sepanjang kiri-kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
40.Kawasan Sekitar Danau/Waduk adalah Kawasan sekeliling danau atau waduk yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi danau/waduk.
41.Kawasan Suaka Alam adalah Kawasan yang mewakili Ekosistem khas yang merupakan habitat alami yang memberikan perlindungan bagi perkembangan flora dan fauna yang khas dan beraneka ragam. 9
42.Kawasan Cagar Alam Laut adalah Kawasan Suaka Alam laut yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa dan Ekosistemnya atau Ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangan berlangsung secara alami.
43.Kawasan Agropolitan adalah Kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada Wilayah pedesaan sebagai sistem produksi Pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarkis keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
44.Kawasan Strategis Provinsi adalah Wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau Lingkungan.
45.Kawasan Strategis Kabupaten adalah Wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau Lingkungan.
46.Kawasan Pesisir adalah Wilayah pesisir tertentu yang ditunjukan dan/atau ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan kriteria tertentu, seperti karakter fisik, biologi, sosial dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.
47.Kolong adalah cekungan di permukaan tanah yang mempunyai kedalaman tertentu serta terbentuk dari kegiatan penambangan yang digenangi air.
48.Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali Jalan kereta api, Jalan lori, dan Jalan kabel.
49.Bandar Udara adalah Kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkarmuat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
50.Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang Pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi. 10
51.Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam Ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha Perkebunan dan Masyarakat.
52.Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan Lingkungannya secara berkelanjutan, mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis Perikanan.
53.Pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang pengelolaan sumber daya alam hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan Masyarakat.
54.Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin Peternakan, budi daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya.
55.Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral, batubara dan panas bumi yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.
56.Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
57.Kawasan Peruntukan Pertambangan adalah Wilayah yang memiliki sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair atau gas berdasarkan peta/data geologi dan merupakan tempat dilakukannya seluruh tahapan kegiatan Pertambangan yang meliputi: penyelidikan umum, eksplorasi, operasi produksi dan pasca tambang, baik di darat maupun perairan, serta tidak dibatasi oleh penggunaan lahan, baik Kawasan Budidaya maupun Kawasan lindung.
58.Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 11
59.Kawasan Industri adalah Kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri.
60.Kawasan Pariwisata adalah Kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau didirikan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
61.Lingkungan adalah sumberdaya fisik dan biologis yang menjadi kebutuhan dasar agar kehidupan Masyarakat (manusia) dapat bertahan.
62.Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
63.Ekosistem adalah tatanan unsur Lingkungan Hidup yang merupakan kesatuan utuh, menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktifitas Lingkungan Hidup.
64.Konservasi adalah pengelolaan pemanfaatan oleh manusia terhadap biosfer sehingga dapat menghasilkan manfaat berkelanjutan yang terbesar kepada generasi sekarang sementara mempertahankan potensinya untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi generasi akan datang (suatu variasi defenisi pembangunan berkelanjutan).
65.Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui membangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
66.Rawan Bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu Wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
67.Masyarakat adalah Orang perorangan, kelompok Orang termasuk Masyarakat hukum adat, korporasi/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
68.Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif Masyarakat dalam proses perencanaa tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
69.Izin Pemanfaatan Ruang adalah Izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan.
70.Tim Koordinasi Penataan Ruang Kabupaten, yang selanjutnya disingkat TKPRD adalah tim bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam koordinasi Penataan Ruang di Kabupaten. 12
71.Orang adalah Orang perseorangan dan/atau korporasi.
72.Badan Hukum adalah sekumpulan Orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
73.Hutan Lindung adalah Kawasan Hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan system penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah.
74.Hutan Produksi adalah Kawasan Hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
75.Hutan Konservasi adalah Kawasan Hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta Ekosistemnya.
76.Kawasan Hutan Suaka Alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai Kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta Ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai Wilayah sistem penyangga kehidupan.
77.Kawasan Hutan Pelestarian Alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan Ekosistemnya.
78.Cagar Alam adalah Kawasan Suaka Alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa dan Ekosistemnya atau Ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.
79.Garis Sempadan Sungai yang selanjutnya disingkat GSS adalah garis batas luar pengamanan Sungai yang membatasi adanya pendirian bangunan di tepi Sungai dan ditetapkan sebagai perlindungan Sungai.
80.Pembangkit Listrik Tenaga Uap yang selanjutnya disingkat PLTU adalah pembangkit yang mengandalkan energi kinetik dari uap untuk menghasilkan energi listrik. 13
81.Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro yang selanjutnya disingkat PLTMH, adalah suatu pembangkit listrik skala kecil yang menggunakan tenaga air sebagai tenaga penggeraknya seperti, saluran irigasi, sungai atau air terjun alam dengan cara memanfaatkan tinggi terjunan (head) dan jumlah debit air.
82.Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (bare conductor) di udara bertegangan di atas 35 kV sampai dengan 245 kV, sesuai dengan standar dibidang ketenagalistrikan.
83.Tempat Pemrosesan Akhir selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
84.Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disebut IPAL adalah sebuah struktur teknik dan perangkat peralatan beserta perlengkapannya yang dirancang secara khusus untuk memproses atau mengolah cairan sisa proses, sehingga sisa proses tersebut menjadi layak dibuang ke lingkungan.
85.Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada Lingkungan Hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
86.Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
87.Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang selanjutnya disingkat KKOP adalah wilayah daratan dan/atau perairan dan ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.
88.Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut WIUP adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang izin usaha pertambangan.
89.Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
90.Koefisien Dasar Bangunan selanjutnya disingkat KDB adalah angka presentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar Bangunan gedung yang dapat dibangun dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai. 14
91.Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai Bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang.
92.Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar Bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang.
93.Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah sempadan yang membatasi jarak terdekat Bangunan terhadap tepi jalan, dihitung dari batas terluar saluran air kotor (riol) sampai batas terluar muka Bangunan, berfungsi sebagai pembatas ruang, atau jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa Bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, antara masa Bangunan yang lain atau rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas, dan sebagainya.
94.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan pemerintah pusat yang ditetapkan dengan undang- undang.
95.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
2.Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) huruf b Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Lingkup Wilayah perencanaan Kabupaten secara geografis terletak pada 2 o 11’-2 o 46’ Lintang Selatan dan 105 o 48’- 106 o 51’ Bujur Timur, dengan luas daratan paling sedikit 226.902,94 Ha (dua ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus dua koma sembilan puluh empat hektar) ditambah lautan seluas 197.464,62 Ha (seratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh empat koma enam puluh dua hektar) yang merupakan daerah dengan batas yang ditentukan berdasarkan aspek administratif mencakup wilayah daratan, wilayah pesisir dan laut, perairan lainnya, serta wilayah udara. 15
(2)Batas-batas Wilayah meliputi:
1. a.sebelah utara dengan Kabupaten Bangka dan Kota Pangkalpinang;
2. b.sebelah timur dengan Selat Karimata;
3. c.sebelah selatan dengan Kabupaten Bangka Selatan; dan
4. d.sebelah barat dengan Selat Bangka.
(3)Lingkup Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.Kecamatan Koba;
2. b.Kecamatan Pangkalanbaru;
3. c.Kecamatan Sungaiselan;
4. d.Kecamatan Simpangkatis;
5. e.Kecamatan Namang; dan
6. f.Kecamatan Lubuk Besar.
  1. 3.Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Tujuan penyusunan RTRW Kabupaten adalah mewujudkan penataan ruang Negeri Selawang Segantang yang terpadu, berimbang dan berkelanjutan dengan berbasis agropolitan, pariwisata dan bahari serta komoditas unggulan yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

4.Ketentuan ayat (1) huruf e dan huruf h, ayat (2) huruf e dan ayat (4) huruf e Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Strategi untuk Pengembangan sistem pusat permukiman secara hierarkis untuk mendorong tumbuhnya efesiensi keterkaitan hubungan antar kota-desa yang saling menguntungkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri atas:
1. a.menata dan mengendalikan pengembangan Kawasan Perkotaan Kota Koba sebagai pusat pemerintahan;
2. b.mengembangkan Wilayah perkotaan baru di Kecamatan Pangkalanbaru sebagai bagian dari pengembangan Wilayah penyangga ibukota Provinsi;
3. c.meningkatkan interaksi antara Kota Koba sebagai ibukota Kabupaten dengan ibukota kecamatan di Kabupaten maupun dengan kabupaten lainnya;
4. d.melakukan percepatan pembangunan kegiatan perkotaan pada Kawasan pertumbuhan ekonomi dan pusat pelayanan Wilayah; 16
5. e.mengembangkan Kawasan agropolitan;
6. f.mengembangkan Kawasan Perdesaan yang memiliki fungsi pemerintahan ibukota kecamatan;
7. g.mengembangkan Kawasan Perdesaan yang berkembang pesat menjadi pusat kegiatan baru; dan
8. h.mengendalikan pertumbuhan permukiman yang linier di sepanjang Jalan kolektor dan Jalan lokal.
(2)Strategi untuk peningkatan jangkauan pelayanan jaringan prasarana dan sarana dasar secara terpadu dan merata di dalam Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, terdiri atas:
1. a.memanfaatkan sumber daya air permukaan, air tanah dan air bawah tanah untuk Kawasan permukiman;
2. b.mengembangkan kolam maupun saluran irigasi secara komunal terutama untuk lahan produktif;
3. c.memanfaatkan sumber daya air permukaan dan sumber air bawah tanah secara terbatas untuk Kawasan industri;
4. d.meningkatkan kapasitas produksi melalui penambahan daya distribusi dari pembangkit listrik berdasarkan sistem permukiman penduduk;
5. e.mengembangkan pembangkit listrik dengan mengutamakan energi alternatif;
6. f.mengupayakan peningkatan kapasitas pelayanan depo logistik bahan bakar minyak untuk seluruh Wilayah Kabupaten;
7. g.mengembangkan sistem transportasi darat yang meliputi pengadaan, perbaikan prasarana dan sarana angkutan umum dan angkutan barang serta mewujudkan sistem transportasi multimoda;
8. h.meningkatkan prasarana dan sarana untuk kegiatan perhubungan, informasi, dan komunikasi melalui media pemancar gelombang radio, jaringan kabel dan jaringan nirkabel;
9. i.mengembangkan sistem transportasi laut, sungai dan penyeberangan melalui pembukaan jalur penyeberangan antar kabupaten dan antar kecamatan pada simpul transportasi yang strategis dengan memperbaiki teknologi perkapalan, menambah jumlah dan frekuensi armada, menambah daya tampung Pelabuhan laut dan dermaga sungai, serta membangun Pelabuhan khusus; dan
10. j.mendukung pengembangan sistem transportasi udara di Bandar Udara Depati Amir sebagai pengumpul skala tersier untuk mengantisipasi perkembangan pasar dalam jangka panjang. 17
(3)Strategi untuk pelestarian dan pemantapan fungsi perlindungan dan Konservasi pada Wilayah yang sudah ditetapkan dan/atau Wilayah yang direncanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, terdiri atas:
1. a.mempertahankan dan melestarikan fungsi Kawasan Lindung yang mempunyai nilai ekologis tinggi, terutama pada taman hutan raya Gunung Mangkol dan Hutan Lindung Lubuk Besar dan hutan rawa di Wilayah Kabupaten;
2. b.menghentikan pembangunan Kawasan Permukiman baru, membatasi prasarana dan sarana pendukung, dan memindahkan permukiman penduduk yang sudah ada di dalam Kawasan Lindung yang dinilai telah mengganggu fungsi alamiah dan hidrologis Kawasan tersebut secara bertahap;
3. c.menetapkan persyaratan teknis untuk pengembangan permukiman dan kegiatan produktif lainnya yang bersifat mengubah bentang tanah pada Kawasan rawan bencana;
4. d.menata dan menetapkan ruang yang memiliki nilai adat-istiadat Masyarakat setempat sebagai Kawasan pelestarian budaya melalui peraturan daerah tersendiri;
5. e.menata dan menetapkan Kawasan Lindung oleh Bupati;
6. f.menjaga konsistensi dan keterpaduan pemanfaatan Kawasan Lindung pada daerah perbatasan dengan kabupaten/kota tetangga; dan
7. g.mempertahankan kondisi Lingkungan di luar Kawasan Lindung yang memiliki keanekaragaman hayati endemis.
(4)Strategi untuk pengoptimalan pemanfaatan ruang untuk kegiatan produksi dan permukiman yang disesuaikan dengan daya dukung dan daya tampung Lingkungan serta keserasian antar sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d terdiri atas:
1. a.mengembangkan Kawasan Budidaya hutan melalui pengelolaan hutan tanaman industri, Hutan Produksi tetap, agroforestry atau hutan wisata pada Kawasan Hutan secara berkelanjutan;
2. b.mengembangkan Kawasan Budidaya Pertanian dengan intensifikasi dan ekstensifikasi lahan Pertanian, yang memiliki kesesuaian lahan untuk Pertanian dan daya dukung Lingkungan melalui keterpaduan program antarsektor terkait;
3. c.mengembangkan Kawasan Budidaya Perkebunan melalui keterpaduan pengembangan Perkebunan besar dengan Perkebunan rakyat pada lahan Perkebunan dan lahan yang memiliki kesesuaian lahan untuk Perkebunan atau Pertanian lahan kering serta daya dukung Lingkungan; 18
4. d.mengembangkan Kawasan Peternakan melalui pola Peternakan rakyat pada lahan datar dan berumput di dalam Kawasan Perdesaan baik secara mandiri maupun terintegrasi dengan Kawasan Pertanian;
5. e.mengembangkan Kawasan Perikanan yang ramah Lingkungan dan pola pengembangan budidaya Perikanan laut, budidaya Perikanan air payau (tambak) dan budidaya Perikanan air tawar (kolam) yang ramah lingkungan;
6. f.mengembangkan Kawasan Industri melalui pembukaan lahan yang strategis untuk Industri pengolahan hasil Pertanian dan Industri rumah tangga serta peningkatan keterkaitan Industri sektor lainnya;
7. g.mengembangkan Kawasan jasa dan perdagangan melalui peningkatan akses maupun prasarana dan sarana Wilayah pada lokasi Kawasan yang sedang tumbuh dan berada dalam jaringan rantai pemasaran secara berjenjang dan saling menguntungkan;
8. h.mengembangkan Kawasan penggalian dan/atau Pertambangan melalui pemanfaatan sumber daya mineral secara bijaksana dan berwawasan Lingkungan pada lokasi yang memiliki deposit galian strategis; dan
9. i.mengembangkan Kawasan berbasis Mitigasi bencana dengan meminimalisir resiko bencana melalui pendekatan sosial, budaya, lingkungan, infrastruktur dan penataan Kawasan terutama pada Kawasan bencana dan Kawasan yang berpotensi menimbulkan bencana.
  1. 5.Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten terdiri atas:
1. a.sistem perkotaan; dan
2. b.sistem jaringan prasarana.
(2)Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten digambarkan dalam perubahan peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

6.Ketentuan ayat (2) huruf a dan huruf b, ayat (3) dan ayat (4) Pasal 9 diubah serta ayat (1) Pasal 9 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Dihapus. 19
(2)Sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
1. a.Pusat Kegiatan Wilayah (PKW);
2. b.PKL;
3. c.PPK; dan
4. d.PPL.
(3)Pusat kegiatan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berlokasi di Kawasan Perkotaan Koba.
(4)Pusat kegiatan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berlokasi di Kawasan Perkotaan Sungaiselan dan Kawasan Perkotaan Pangkalanbaru.
(5)Pusat kegiatan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berlokasi di Desa Namang, Desa Simpangkatis dan Kawasan Strategis Tanjung Berikat.
(6)Pusat kegiatan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, berlokasi di Desa Keretak, Desa Kemingking, dan Desa Lubuk Besar.

7.Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Sistem jaringan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

a.sistem jaringan transportasi;
b.sistem jaringan ketenagalistrikan;
c.sistem jaringan telekomunikasi;
d.sistem jaringan sumberdaya air; dan
e.sistem jaringan prasarana lainnya.
1. 8.Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, terdiri atas:

a.sistem jaringan transportasi darat;
b.sistem jaringan transportasi laut; dan
c.sistem jaringan transportasi udara. 20
1. 9.Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, terdiri atas:
1. a.sistem jaringan jalan; dan
2. b.sistem jaringan sungai dan penyeberangan.
(2)Sistem Jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
1. a.jaringan jalan nasional merupakan jaringan Jalan Kolektor Primer 1 (JKP-1), meliputi:
  1. 1.batas Kota Pangkalpinang-Namang;
  2. 2.Namang-Koba; dan
  3. 3.Koba-batas Kabupaten (dengan Kabupaten Bangka Selatan).
2. b.jaringan Jalan Provinsi merupakan jaringan Jalan Kolektor Primer 2 (JKP-2), meliputi:
  1. 1.Pangkalpinang-Simpangkatis;
  2. 2.Simpangkatis-Sungaiselan;
  3. 3.Namang-Puput;
  4. 4.Puput-Simpangkatis;
  5. 5.Puput-Lampur (Simpang Gedong);
  6. 6.Lampur-Sungaiselan;
  7. 7.Lampur-Kemingking;
  8. 8.Kemingking-Payung (Kabupaten Bangka Selatan);
  9. 9.Jalan Koba-Lubuk Besar;
  10. 10.Jalan Lubuk Besar-Tanjung Berikat;
  11. 11.Jalan Pulau Pelepas komplek perkantoran Gubernur;
  12. 12.Jalan Pulau Bangka komplek perkantoran Gubernur;
  13. 13.Jalan Simpang Desa Benteng–Kebintik; dan
  14. 14.ruas Jalan Simpang Pasir Garam-Penagan (Kabupaten Bangka)-Tanjung Pura.
3. c.Jalan desa meliputi Rencana Pembangunan jalan baru terdiri atas:
  1. 1.Ruas Jalan Sungaiselan–Tanjung Pura;
  2. 2.Ruas Jalan Makorem-Jelutung;
  3. 3.Ruas Jalan Jelutung-Air Kuning–Celuak-Cambai;
  4. 4.Ruas Jalan Katis-Keretak;
  5. 5.Ruas Jalan Belilik-Kerakas;
  6. 6.Ruas Jalan Terak-Beluluk;
  7. 7.Ruas Jalan Belimbing-Nadi-C2;
  8. 8.Ruas Jalan Guntung-Bemban;
  9. 9.Ruas Jalan Tanjung Berikat–Lubuk Besar;
  10. 10.Ruas Jalan Beruas-Jelutung;
  11. 11.Ruas Jalan Dusun Sadap-Air Terjun;
  12. 12.Ruas Jalan Komplek Pemerintah Daerah–Tanjung Langka;
  13. 13.Ruas jalan Trans Bangka Belitung; dan
  14. 14.Ruas jalan lingkar Nibung–Namang. 21
4. d.terminal penumpang meliputi pengembangan terminal tipe C di Kecamatan Koba, pengembangan terminal tipe B di Kecamatan Pangkalanbaru dan pengembangan terminal tipe C di Kecamatan Sungaiselan.
(3)Sistem jaringan sungai dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
1. a.alur dan lintas penyeberangan meliputi:
  1. 1.Sungaiselan-Pulau Sumatera; dan
  2. 2.Sungaiselan-Pulau Jawa.
2. b.pelabuhan penyeberangan meliputi:
  1. 1.Pelabuhan pengumpan regional Sungaiselan di Kelurahan Sungaiselan;
  2. 2.Pelabuhan pengumpan lokal Kurau di Desa Kurau;
  3. 3.pembangunan Pelabuhan pengumpan regional Sungaiselan II di Desa Tanjung Pura; dan
  4. 4.pembangunan pelabuhan pengumpan lokal di Kawasan Strategis Tanjung Berikat.
  5. 10.Pasal 13 dihapus.
  6. 11.Pasal 14 dihapus.
  7. 12.Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Pengembangan sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, meliputi:

a.pembangunan pelabuhan pengumpan lokal di Tanjung Berikat;
b.pembangunan pelabuhan regional di Kecamatan Sungaiselan; dan
c.Pelabuhan khusus terdiri atas:
1. 1.pengembangan Pelabuhan khusus di Desa Perlang Kecamatan Lubuk Besar; dan
2. 2.pembangunan Pelabuhan khusus di Desa Tanjung Gunung Kecamatan Pangkalanbaru.
3. 13.Ketentuan Paragraf 1 Bagian Keempat BAB V diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
4. 14.Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1)Pengembangan sistem jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, dilakukan dengan memanfaatkan potensi sumber energi primer, terutama sumber energi terbarukan dan atau sumber energi baru.
(2)Rencana pembangunan prasarana pembangkit energi listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.PLTMH Sadap di Kecamatan Lubuk Besar;
2. b.rencana pembangunan PLTMH Bukit Pading di Kecamatan Lubuk Besar;
3. c.pemanfaatan tenaga surya dan energi alternatif lainnya; dan
4. d.rencana pembangunan PLTU dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lahan.
(3)Pengembangan sistem jaringan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.pengembangan SUTT 150 KV jalur Pangkalpinang- Koba dan SUTT 150 KV jalur Koba-Toboali; dan
2. b.rencana pengembangan SUTT dan jaringan distribusi tegangan menengah di Kecamatan Koba dan Kecamatan Lubuk Besar.
  1. 15.Pasal 18 dihapus.
  2. 16.Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks170PDFHirarki

Memuat teks peraturan…