DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bangka Tengah Nomor 3 Tahun 2024

Nomor: 3
Tahun: 2024
Ditetapkan: 1 Juli 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 37

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini mengatur tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor yang meliputi ketentuan umum, pengujian kendaraan bermotor, unit yang membidangi pelaksana uji berkala kendaraan bermotor, tenaga penguji, fasilitas dan peralatan pengujian kendaraan bermotor, prosedur dan tata cara uji berkala, sistem informasi uji berkala kendaraan bermotor, pembinaan dan pengawasan, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa guna memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor dan melaksanakan kewenangan pemerintah daerah di bidang perhubungan lalu lintas angkutan jalan diperlukan pedoman penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor secara terpadu, teratur dan berkelanjutan;
c.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 35 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor tidak sesuai dengan perkembangan pengaturan dalam peraturan perundang- undangan lebih tinggi sehingga perlu disempurnakan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642); 3
8.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 531); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH dan BUPATI BANGKA TENGAH MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Perhubungan adalah segala yang bertalian dengan lalu lintas, baik di darat, laut maupun udara sesuai kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6.Unit Pelaksana Teknis Daerah, yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya.
7.Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
8.Uji Berkala adalah pengujian Kendaraan Bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan, yang dioperasikan di jalan. 4
9.Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
10.Uji ulang adalah pengujian yang dilaksanakan terhadap kendaraan bermotor yang pada waktu pengujian tidak lulus uji dan/atau ketika dilakukan pemeriksaan di jalan ditemukan kondisi kendaraan tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang dapat membahayakan pengemudi, penumpang atau pemakai jalan lainnya.
11.Numpang Uji adalah pelaksanaan pemeriksaan bagi kendaraan wajib uji diluar wilayah domisili kendaraan.
12.Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
13.Mobil Penumpang Umum adalah Mobil Penumpang yang digunakan untuk angkutan orang dengan dipungut bayaran.
14.Mobil Bus adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi dan/atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
15.Mobil Barang adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.
16.Rumah-Rumah adalah bagian dari Kendaraan Bermotor jenis Mobil Penumpang, Mobil Bus, Mobil Barang, atau sepeda motor yang berada pada landasan berbentuk ruang muatan, baik untuk orang maupun barang.
17.Kereta Gandengan adalah sarana untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh sarana itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh Kendaraan Bermotor.
18.Kereta Tempelan adalah sarana untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh Kendaraan Bermotor penariknya.
19.Jumlah Berat yang Diperbolehkan, yang selanjutnya disebut JBB adalah berat maksimum Kendaraan Bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
20.Jumlah Berat Kombinasi yang Diperbolehkan, yang selanjutnya disebut JBKB adalah berat maksimum rangkaian Kendaraan Bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
21.Jumlah Berat yang Diizinkan, yang selanjutnya disebut JBI adalah berat maksimum Kendaraan Bermotor berikut muatannya yang diizinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui. 5
22.Jumlah Berat Kombinasi yang Diizinkan, yang selanjutnya disebut JBKI adalah berat maksimum rangkaian Kendaraan Bermotor berikut beserta muatannya yang diizinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui.
23.Penguji Kendaraan Bermotor adalah petugas yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengujian berkala Kendaraan Bermotor.
24.Kalibrasi adalah serangkaian kegiatan mengukur keakuratan alat Pengujian Kendaraan Bermotor berdasarkan kondisi standar.
25.Persyaratan Teknis adalah persyaratan tentang susunan, peralatan, perlengkapan, ukuran, bentuk, karoseri, permuatan, rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya, emisi gas buang, penggandengan dan penempelan kendaraan bermotor.
26.Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan untuk mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan dijalan.
27.Kartu Uji adalah bagian bukti lulus yang berupa kartu pintar atau bentuk lain.
28.Tanda Uji adalah bagian bukti lulus uji yang berupa stiker atau bentuk lain.
29.Surat Tanda Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat STNK adalah tanda bukti pendaftaran dan pengesahan suatu kendaraan bermotor berdasarkan identitas dan kepemilikannya yang telah didaftar.
30.Sertifikat Registrasi Uji Tipe yang selanjutnya disingkat SRUT adalah sertifikat sebagai bukti bahwa setiap Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, yang dibuat dan/atau dirakit dan/atau diimpor memiliki spesifikasi teknis dan unjuk kerja yang sama/sesuai dengan tipe kendaraan yang telah disahkan dan memiliki sertifikat uji tipe.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a.menyiapkan sumber daya manusia yang profesional dan bersertifikasi sebagai penguji;
b.mendukung terwujudnya kelestarian lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan di jalan;
c.menyediakan peralatan uji yang layak dan terjamin akurasinya;
d.menjamin pelaksanaan uji berkala yang akurat dan terpercaya; dan
e.menjamin keselamatan teknis di jalan. 6

BAB II

PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 3

(1)Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan dijalan wajib Uji Berkala wajib dilakukan pengujian oleh pemilik.
(2)Kendaraan Bermotor wajib Uji Berkala, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.mobil penumpang umum;
2. b.mobil bus;
3. c.mobil barang;
4. d.kereta gandengan; dan/atau
5. e.kereta tempelan.

Pasal 4

Pelayanan Uji Berkala terhadap kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), terdiri atas:

a.Uji Berkala pendaftaran Kendaraan Bermotor wajib Uji Berkala;
b.Uji Berkala pertama;
c.Uji Berkala perpanjangan masa berlaku; dan/atau
d.Numpang Uji.

BAB III

UNIT YANG MEMBIDANGI PELAKSANA UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 5

Pengujian Kendaraan Bermotor dilaksanakan oleh UPTD yang membidangi Pengujian Kendaraan Bermotor pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan dan memiliki:

a.fasilitas dan peralatan pengujian yang akurat, sistem dan prosedur pengujian, dan sistem informasi manajemen penyelenggaraan pengujian;
b.tenaga penguji yang memiliki Sertifikat Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor; dan
c.akreditasi terkait Pengujian Kendaraan Bermotor dari kementerian perhubungan. 7

Pasal 6

(1)UPTD yang membidangi Pengujian Kendaraan Bermotor pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan dapat berupa lokasi pelayanan yang bersifat tetap dan tidak tetap/keliling.
(2)Lokasi yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan:
1. a.terletak pada daerah yang mudah dijangkau oleh pemilik kendaraan;
2. b.sesuai dengan rencana umum tata ruang Daerah;
3. c.luas areal tanah yang tersedia 1 (satu) unit Pengujian Kendaraan Bermotor paling sedikit 4.000m2 (empat ribu meter persegi); dan
4. d.tidak mengganggu kelestarian lingkungan.
(3)Lokasi yang bersifat tidak tetap/keliling sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan pada lokasi yang memiliki fasilitas paling sedikit:
1. a.pelataran parkir dengan permukaan tanah yang rata;
2. b.terdapat ruang administrasi;
3. c.dipasang papan nama yang menyatakan tempat Uji Berkala; dan
4. d.dipasang papan informasi tentang jadwal dan waktu pelayanan Uji Berkala keliling.

BAB IV

TENAGA PENGUJI

Pasal 7

(1)Uji Berkala harus dilakukan oleh tenaga penguji yang memiliki kompetensi di bidang Pengujian kendaraan Bermotor secara berjenjang yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi dan tanda kualifikasi teknis penguji.
(2)Sertifikat kompetensi dan tanda kualifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan dibidang Pengujian Kendaraan Bermotor serta lulus uji kompetensi Penguji.
(3)Sertifikat kompetensi dan tanda kualifikasi teknis Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan oleh direktur jenderal yang membidangi perhubungan darat. 8

BAB V

FASILITAS DAN PERALATAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 8

(1)Fasilitas Uji Berkala dapat berupa:
1. a.Fasilitas yang dipasang secara tetap; dan/atau
2. b.Fasilitas yang dapat dipindahkan.
(2)Fasilitas Uji Berkala yang dipasang secara tetap sebagimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
1. a.bangunan gedung pengujian;
2. b.bangunan gedung untuk generator set, kompresor dan gudang;
3. c.jalan keluar-masuk;
4. d.lapangan parkir;
5. e.bangunan gedung administrasi;
6. f.pagar;
7. g.fasilitas penunjang untuk umum;
8. h.fasilitas listrik;
9. i.lampu penerangan; dan
10. j.pompa air dan menara air.
(3)Fasilitas Uji Berkala yang dapat dipindahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa kendaraan bermotor khusus yang dirancang untuk digunakan sebagai peralatan pengujian berkala Kendaraan Bermotor.

Pasal 9

(1)Peralatan Uji Berkala, meliputi:
1. a.peralatan utama; dan
2. b.peralatan penunjang.
(2)Peralatan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit meliputi:
1. a.alat uji emisi gas buang; b alat uji ketebalan asap gas buang (smoke tester);
2. c.alat uji kebisingan suara klakson dan/atau knalpot;
3. d.alat uji rem;
4. e.alat uji lampu;
5. f.alat uji kincup roda depan; 9
6. g.alat uji penunjuk kecepatan;
7. h.alat pengukur kedalaman alur ban;
8. i.alat pengukur berat;
9. j.alat pengukur dimensi; dan
10. k.alat uji daya tembus cahaya pada kaca.
(3)Peralatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
1. a.kompresor udara;
2. b.generator set;
3. c.peralatan bantu, antara lain:
  1. 1.palu;
  2. 2.senter;
  3. 3.alat bantu uji dimensi;
  4. 4.alat untuk pengambilan foto berwarna kendaraan wajib uji;
  5. 5.alat untuk mengisi, membaca, mengubah dan menghapus hasil uji pada kartu uji;
  6. 6.alat untuk mengumpulkan dan menyimpan data hasil uji secara digital; dan
  7. 7.toolkit.
(4)Peralatan uji utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengikuti perkembangan teknologi Kendaraan Bermotor.

Pasal 10

(1)UPTD yang membidangi Pengujian Kendaraan Bermotor pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan harus melakukan perawatan, pemeliharaan dan perbaikan terhadap fasilitas dan peralatan Uji Berkala secara berkala dan/atau secara insidentil.
(2)Perawatan, pemeliharaan, dan perbaikan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setiap 1 (satu) tahun.
(3)Perawatan, pemeliharaan, dan perbaikan secara berkala dilakukan oleh pihak ketiga yang memiliki kualifikasi untuk merawat, memelihara, dan memperbaiki peralatan Uji Berkala. 10

Isi peraturan

Teks37PDFHirarki

Memuat teks peraturan…