DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Tengah Nomor 4 Tahun 2018

Nomor: 4
Tahun: 2018
Ditetapkan: 8 Mei 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2009 Nomor 107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2014 Nomor 199), yang diubah yaitu: Ketentuan Pasal 1 diubah; Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 6 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4); Ketentuan ayat (5), ayat (7) dan ayat (9) Pasal 17 diubah; Ketentuan Bab V ditambahkan 2 (dua) bagian yakni Bagian Kesebelas dan Bagian Keduabelas serta diantara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 2 Pasal yakni Pasal 33A dan Pasal 33B; dan Ketentuan Bab IX ditambahkan 2 (dua) bagian yakni Bagian Kesatu dan Bagian Kedua serta diantara Pasal 72 dan Pasal 73 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 72A;

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka Administrasi Kependudukan pelayanan Administrasi Kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi dan tidak diskriminatif pelayanan minimal menuju menyeluruh untuk kependudukan, perlu dilakukan beberapa ketentuan dalam Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
b.bahwa Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini diubah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan seba dimaksud dalam huruf a dan huruf b Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2009 Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033); BUPATI BANGKA TENGAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH 2018 PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2009 PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANGKA TENGAH, rangka peningkatan pelayanan Kependudukan sejalan dengan tuntutan Kependudukan yang profesional, teknologi informasi, dinamis, tertib, dalam pencapaian standar menuju pelayanan prima yang mengatasi permasalahan dilakukan penyesuaian terhadap dalam Peraturan Daerah Nomor 15 ahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, sehingga perlu pertimbangan sebagaimana dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas uran Daerah Nomor 15 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; Undang Dasar Negara Republik Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik pelayanan tuntutan Kependudukan yang profesional, dinamis, tertib, standar yang permasalahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 15 ahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sudah perlu gaimana perlu menetapkan atas tentang Undang Dasar Negara Republik Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik 2

3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2009 Nomor 107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2014 Nomor 199); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH dan BUPATI BANGKA TENGAH MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN. 3 Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2009 Nomor 107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2014 Nomor 199), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2.Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4.Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
5.Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
6.Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
7.Penduduk Nonpermanen adalah Penduduk WNI yang bertempat tinggal diluar wilayah kabupaten/kota tempat tinggal tetapnya yang berbeda dengan alamat pada KTP-el yang dimilikinya, dan tidak berniat untuk pindah menetap.
8.Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
9.Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
10.Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan. 4
11.Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
12.Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
13.Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
14.Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
15.Nomor Induk Kependudukan, yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
16.Kartu Keluarga, yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
17.Kartu Tanda Penduduk Elektronik, yang selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
18.KTP-el Berbasis NIK adalah KTP-el yang memiliki spesifikasi dan format KTP-el Nasional dengan sistem pengamanan khusus yang berlaku sebagai identitas resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
19.Penduduk Wajib KTP-el adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin secara sah.
20.Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.
21.Pencatatan Sipil Umum adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana yang dilaporkan sesuai ketentuan waktu yang telah ditetapkan.
22.Pencatatan Sipil Terlambat adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana yang dilaporkan sudah melewati batas ketentuan waktu yang telah ditetapkan. 5
23.Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
24.Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
25.Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
26.Izin Tinggal Sementara adalah izin tinggal yang diberikan kepada penduduk non permanent yang bertempat tinggal sementara suatu wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
27.Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
28.Petugas Registrasi adalah pegawai yang diberi tugas dan tanggungjawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di desa/kelurahan atau nama lainnya.
29.Pengelolaan Informasi dan Pemanfaatan Data Administrasi Kependudukan, yang selanjutnya disingkat PIAK adalah pengelolaan informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan ditingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan serta pemanfaatan data penduduk oleh pihak lain.
30.Sistem Pelayanan Administrasi Penduduk yang selanjutnya disebut Sipelanduk adalah pelayanan menggunakan jaringan telekomunikasi/jaringan seluler dengan menggunakan smartphone/android.
31.Kartu Indentitas Anak yang selanjutnya disingkat menjadi KIA adalah indentitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.
32.Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.
33.Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. 6
34.Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.
35.Pindah Datang/Pindah Jiwa Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat lama ke tempat yang baru.
36.Kutipan Akta Pencatatan Sipil adalah Kutipan dari Akta-Akta Pencatatan Sipil yang diberikan kepada penduduk atau penduduk asing.
37.Pengakuan Anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama dan disetujui oleh ibu kandung anak tersebut.
38.Pelaporan kelahiran adalah pencatatan akta kelahiran dimana data penduduk belum tercatat di database kependudukan atau usia 0-60 hari.
39.Permohonan kelahiran adalah pencatatan akta kelahiran dimana data penduduk sudah terdapat di database kependudukan.
40.Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi wilayah Daerah.
41.Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
42.Pengesahan Anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara.
43.Penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, selanjutnya disebut penghayat kepercayaan adalah setiap orang yang mengakui dan menyakini nilai-nilai penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
44.Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematik, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
45.Kantor Urusan Agama Kecamatan, selanjutnya disingkat KUAKec adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi Penduduk yang beragama Islam.
46.Unit Pelaksana Teknis Instansi Pelaksana, yang selanjutnya disebut UPT Instansi Pelaksana, adalah satuan kerja di tingkat kecamatan yang bertanggungjawab kepada Instansi Pelaksana. 7
2.Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 6 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Petugas Registrasi membantu Kepala Desa atau Lurah dan Instansi Pelaksana dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
(2)Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
(3)Biaya Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengangkatan dan pemberhentian serta tugas dan fungsi Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

3.Ketentuan ayat (5), ayat (7) dan ayat (9) Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1)KTP-el mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat elemen data penduduk, yaitu NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el, dan tandatangan pemilik KTP-el.
(2)NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi nomor identitas tunggal untuk semua urusan pelayanan publik.
(3)Pemerintah menyelenggarakan semua pelayanan publik dengan berdasarkan NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4)Untuk menyelenggarakan semua pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah melakukan integrasi nomor identitas yang telah ada dan digunakan untuk pelayanan publik paling lambat 5 (lima) tahun sejak Undang-Undang 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disahkan 8
(5)Elemen data penduduk tentang agama bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.
(6)Dalam KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersimpan cip yang memuat rekaman elektronik data perseorangan.
(7)KTP-el untuk:
1. a.Warga Negara Indonesia masa berlakunya seumur hidup;
2. b.Orang Asing masa berlakunya disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap; dan
3. c.Penduduk non permanent masa berlakunya disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Sementara.
(8)Dalam hal terjadi perubahan elemen data, rusak, atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana untuk dilakukan perubahan atau penggantian.
(9)Dalam hal KTP-el hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melapor kepada Instansi Kepolisian setempat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah terjadinya kehilangan.
(10)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perubahan elemen data penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.
(11)Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh KTP-el diatur dengan Peraturan Bupati.

4.Ketentuan Bab V ditambahkan 2 (dua) bagian yakni Bagian Kesebelas dan Bagian Keduabelas serta diantara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 2 Pasal yakni Pasal 33A dan Pasal 33B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33A

(1)Warga Negara Indonesia yang tinggal diluar tempat domisili sesuai KTP-el didata sebagai penduduk non permanen dan wajib memiliki kartu non permanen. 9
(2)Penduduk non permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan perpanjangang masa berlaku atau pengganti kartu non permanen kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal masa berlaku Izin Tinggal Sementara berakhir.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai Penduduk Non Permanen diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 33B

(1)Khusus Anak umur 0 tahun sampai dengan umur 17 tahun dapat diberikan KIA.
(2)KIA diterbitkan bersamaan dengan penerbitan akta kelahiran oleh Instansi Pelaksana atas permintaan orang tua atau wali.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai KIA diatur dengan Peraturan Bupati.

5.Ketentuan Bab IX ditambahkan 2 (dua) bagian yakni Bagian Kesatu dan Bagian Kedua serta diantara Pasal 72 dan Pasal 73 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 72A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IX

PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DATA

Pasal 71

(1)Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan dan pemanfaatan data dilakukan oleh Instansi Pelaksana dengan pihak terkait.
(2)Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pembangunan SIAK.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai SIAK dan pengelolaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati. 10
(4)Pengkajian dan pengembangan SIAK dilakukan oleh Instansi Pelaksana.
(5)Pedoman pengkajian dan pengembangan SIAK sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur lebih lajut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 72

(1)Data Penduduk yang dihasilkan oleh SIAK dan tersimpan di dalam database kependudukan dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan.
(2)Pemanfaatan data Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapatkan izin penyelenggara.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 72A

(1)Sistem penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dapat dilaksanakan dengan menggunakan jaringan telekomunikasi/jaringan seluler.
(2)Sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 11 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah. Ditetapkan di Koba pada tanggal 8 Mei 2018 BUPATI BANGKA TENGAH, ttd/dto IBNU SALEH Diundangkan di Koba pada tanggal 8 Mei 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH, ttd/dto SUGIANTO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2018 NOMOR 254 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (4.4/2018)

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Tengah Nomor 4 Tahun 2018

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 6

Pasal 17

Pasal 33A

Pasal 33B

PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DATA

Pasal 71

Pasal 72

Pasal 72A

Dasar hukum (2)

Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2009

Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2009

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 6

Pasal 17

Pasal 33A

Pasal 33B

PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DATA

Pasal 71

Pasal 72

Pasal 72A

Dasar hukum (2)

Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2009

Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2009