DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bangka Tengah Nomor 4 Tahun 2025

Nomor: 4
Tahun: 2025
Ditetapkan: 25 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 72

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini mengatur mengenai Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif yakni meliputi Ketentuan Umum, Pendidikan Inklusif, Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, Unit Layanan Disabilitas, Sumber Daya Manusia Dan Layanan Pada Unit Layanan Disabilitas, Sarana dan Prasarana, Akomodasi Yang Layak, Penghargaan, Peran Serta Masyarakat Dan Orang Tua, Peran Pemerintah Daerah, Pemantauan Dan Evaluasi, Pendanaan, dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa setiap peserta didik berkebutuhan khusus mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk bersekolah pada satuan, jalur, jenis dan jenjang pendidikan melalui sistem pendidikan inklusif sehingga Pemerintah Daerah berkewajiban untuk memberikan layanan dan mendorong masyarakat khususnya peserta didik berkebutuhan khusus untuk mengakses pendidikan inklusif;
c.bahwa diperlukan penguatan peraturan perundang- undangan di Daerah agar kebijakan dan program pendidikan inklusif yang telah dan/atau akan dijalankan di Kabupaten Bangka Tengah mampu menjangkau semua pihak sehingga perlu diatur dalam peraturan daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif; 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793); 3
8.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6473);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
11.Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 612);
12.Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 612);
13.Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016 Nomor 240), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023 Nomor 315); 4 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH dan BUPATI BANGKA TENGAH MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik termasuk yang memiliki kelainan dan memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam 1 (satu) lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
6.Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelengggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
7.Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
8.Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
9.Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. 5
10.Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
11.Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
12.Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
13.Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat.
14.Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
15.Peserta Didik Berkebutuhan Khusus adalah peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena hambatan fisik, emosional, mental, intelektual, sosial, dan/atau memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa.
16.Anak Berkebutuhan Khusus adalah anak yang mengalami keterbatasan/keluarbiasaan baik fisik, mental-intelektual, sosial, maupun emosional yang berpengaruh secara signifikan dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain seusianya.
17.Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa adalah potensi bidang intelektual umum, akademik khusus, kreatif produktif, seni kinestetik, psikososial/kepemimpinan, dan psikomotorik/olahraga.
18.Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
19.Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan. 6
20.Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang perlu dan sesuai, dengan tidak memberikan beban tambahan yang tidak proporsional atau tidak semestinya, apabila diperlukan dalam kasus tertentu, guna menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.
21.Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
22.Pendidik adalah Tenaga Kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
23.Guru Pembimbing Khusus adalah pendidik yang memenuhi kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikasi pendidik bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus pada Satuan Pendidikan Khusus dan Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusif.
24.Unit Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan yang selanjutnya disebut Unit Layanan Disabilitas adalah bagian dari satu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas pendidikan untuk penyandang disabilitas.

BAB II

PENDIDIKAN INKLUSIF

Pasal 2

(1)Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat melakukan penyelenggaraan Pendidikan Inklusif pada jenjang pendidikan usia dini dan pendidikan dasar non keagamaan.
(2)Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada semua jalur pendidikan, jenjang pendidikan, dan jenis pendidikan.
(3)Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara teknis operasional oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan. 7

Pasal 3

(1)Jalur Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) meliputi:
1. a.jalur Pendidikan Formal;
2. b.jalur Pendidikan Nonformal; dan
3. c.jalur Pendidikan Informal.
(2)Pendidikan Inklusif pada jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan melalui:
1. a.TK;
2. b.SD; dan
3. c.SMP.
(3)Pendidikan Inklusif pada jalur pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diselenggarakan melalui:
1. a.kelompok bermain;
2. b.taman penitipan anak;
3. c.PAUD;
4. d.program kelompok belajar terdiri dari:
  1. 1.paket A;
  2. 2.paket B; atau
  3. 3.paket C.
5. e.Satuan Pendidikan lain yang sejenis dan setara.
(4)Pendidikan Inklusif pada jalur Pendidikan Informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diselenggarakan di dalam keluarga, komunitas, dan/atau lingkungan tempat tinggal.

Pasal 4

Jenjang Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) meliputi:

a.jenjang prasekolah; dan
b.jenjang pendidikan dasar.

Pasal 5

(1)Jenis Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilaksanakan pada jenis pendidikan umum.
(2)Jenis pendidikan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk mempersiapkan Peserta Didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. 8

Pasal 6

(1)Setiap sekolah penyelenggara Pendidikan Inklusif berkewajiban menerima Peserta Didik Berkebutuhan Khusus.
(2)Penerimaan Peserta Didik untuk calon Peserta Didik Berkebutuhan Khusus di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dilakukan dengan jalur afirmasi.
(3)Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat proses pendaftaran dan pada saat seleksi.
(4)Calon Peserta Didik Penyandang Disabilitas dikecualikan dari ketentuan persyaratan batas usia.

Pasal 7

(1)Terhadap Peserta Didik Penyandang Disabilitas diberlakukan kurikulum pendidikan umum yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan berdasarkan ragam disabilitasnya.
(2)Terhadap Peserta Didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa diberlakukan kurikulum pendidikan umum yang disesuaikan dengan potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewanya.

Pasal 8

(1)Pembelajaran di sekolah penyelenggara Pendidikan Inklusif dilaksanakan dengan mempertimbangkan potensi, karakteristik, dan kebutuhan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus.
(2)Peserta Didik Berkebutuhan Khusus mengikuti kegiatan pembelajaran bersama-sama dengan Peserta Didik lainnya dalam 1 (satu) kelas. 9

Pasal 9

(1)Penilaian hasil belajar bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas mengacu pada kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
(2)Penilaian hasil belajar bagi Peserta Didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa mengacu pada kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
(3)Peserta Didik yang menyelesaikan pendidikan dan lulus ujian dengan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mendapatkan ijazah kelulusan.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai kurikulum, pembelajaran, dan penilaian disusun oleh Kepala Sekolah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks72PDFHirarki

Memuat teks peraturan…