DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Tengah Nomor 5 Tahun 2018

Nomor: 5
Tahun: 2018
Ditetapkan: 8 Mei 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak yang diubah, yaitu ketentuan Pasal 5 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2); ketentuan huruf g Pasal 29 dihapus dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2); Ketentuan Pasal 43 diubah; di antara Pasal 43 dan Pasal 44 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 43A; dan Ketentuan ayat (1) Pasal 64 diubah.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah telah

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak;

b.bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 Negeri Nomor 65 Tahun 2017 Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pemilihan Kepala Desa Nomor 15 Tahun 2015 tentang Secara Serentak, perlu diubah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan huruf b Peraturan Daerah tentang Daerah Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pemilihan Desa Secara Serentak;
1. 1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945;
2. 2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033); BUPATI BANGKA TENGAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH 2018 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2015 PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA SERENTAK TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANGKA TENGAH, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak; Putusan Mahkamah Konstitusi XIII/2015 dan Peraturan Menteri Dalam 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 entang Pemilihan Kepala Desa, maka Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa , perlu diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Undang Dasar Negara Republik Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik ayat (1) Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2015 tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Peraturan Menteri Dalam tas Nomor 112 Tahun 2014 , maka Peraturan Daerah Pemilihan Kepala Desa sebagaimana menetapkan tas Peraturan Kepala Republik Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik 2
3. 3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. 4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. 5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. 6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. 8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
9. 9.Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2015 Nomor 225); 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH dan BUPATI BANGKA TENGAH MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA SERENTAK. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2015 Nomor 225), diubah sebagai berikut :
10. 1.Ketentuan Pasal 5 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Panitia Pemilihan Daerah mempunyai tugas meliputi :
1. a.merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Daerah;
2. b.melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa;
3. c.menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
4. d.memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
5. e.menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
6. f.memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa tingkat Daerah;
7. g.melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati; dan
8. h.melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan. 4
(2)Tugas panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e dalam hal pelaksanaannya dapat ditugaskan kepada Desa yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

2.Ketentuan huruf g Pasal 29 dihapus dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

(1)Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan :
1. a.warga negara Republik Indonesia;
2. b.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. c.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
4. d.berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
5. e.berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
6. f.bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
7. g.dihapus;
8. h.tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
9. i.tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang- ulang;
10. j.tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
11. k.sehat jasmani dan rohani;
12. l.tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak berturut-turut; dan
13. m.tidak terdaftar sebagai anggota/pengurus partai politik.
(2)Bagi calon Kepala Desa terpilih yang berasal dari luar Desa, harus bersedia menjadi warga Desa setempat dan bertempat tinggal di Desa setempat. 5

3.Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 43

Suara untuk Pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila:

a.surat suara ditandatangani oleh ketua panitia;
b.tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon;
c.tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan;
d.tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon;
e.tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; dan/atau
f.tanda coblos lebih dari satu tetapi tidak terkena calon lain.
1. 4.Diantara Pasal 43 dan Pasal 44 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 43A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 43A

Suara untuk Pemilihan Kepala Desa dinyatakan tidak sah apabila :

a.surat suara tidak ditandatangani oleh ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa;
b.tanda coblos tidak terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon;
c.tanda coblos terdapat lebih dari satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; dan/atau
d.tanda coblos lebih dari satu, tetapi tidak terdapat di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.
1. 5.Ketentuan ayat (1) Pasal 64 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 64

(1)Biaya pemilihan kepala Desa dan tugas panitia pemilihan kabupaten yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa dibebankan pada APBD.
(2)Biaya Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui Musyawarah Desa dibebankan pada APBDesa. 6 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah. Ditetapkan di Koba pada tanggal 8 Mei 2018 BUPATI BANGKA TENGAH, ttd/dto IBNU SALEH Diundangkan di Koba pada tanggal 8 Mei 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH, ttd/dto SUGIANTO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2018 NOMOR 255 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (4.5/2018)

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…