DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Tengah Nomor 5 Tahun 2020

Nomor: 5
Tahun: 2020
Ditetapkan: 18 September 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Sistematika, Industri Unggulan Daerah, Pelaksanaan, Pembinaan dan Pengawasan, Jangka Waktu, Pembiayaan, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2020-2040; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 2
5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Sistem Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembanguan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
11.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M- IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota;
12.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014–2034 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 52); 3
13.Peraturan Daerah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tengah 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2011 Nomor 168), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tengah 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2019 Nomor 270);
14.Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bangka Tengah Perubahan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016 Nomor 241); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH dan BUPATI BANGKA TENGAH MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2020-2040.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Bangka Tengah. 4
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
6.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.
7.Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumberdaya Industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa Industri.
8.Perindustrian adalah tatanan dana segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan Industri.
9.Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional, yang selanjutnya disebut RIPIN adalah Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional yang telah ditetapkan oleh Pemerintah yang berlaku untuk jangka waktu selama 20 (dua puluh) tahun.
10.Kebijakan Industri Nasional, yang selanjutnya disebut KIN adalah kebijakan Industri nasional yang berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun oleh Menteri Perindustrian setelah berkoordinasi dengan menteri dan kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait serta mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan yang ditetapkan oleh Presiden.
11.Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2020-2040, yang selanjutnya disebut RPIK Tahun 2020-2040 adalah dokumen perencanaan pembangunan industri Kabupaten Bangka Tengah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2020 sampai dengan tahun 2040.
12.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disebut RPJPD Daerah adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
13.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
14.Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang selanjutnya disebut RTRW Provinsi adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah provinsi, yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional. 5
15.Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tengah, yang selanjutnya disebut RTRW Daerah adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional, RTRW Provinsi dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

RPIK merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pelaku Industri dalam perencanaan dan pembangunan Industri di Daerah Tahun 2020-2040.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut:

a.mempercepat pertumbuhan, penyebaran dan pemerataan pembangunan Industri di Daerah;
b.meningkatkan upaya pembangunan Industri yang berwawasan lingkungan;
c.meningkatkan daya saing investasi dan daya saing Industri yang maju dan mandiri;
d.memberikan kepastian hukum lokasi pembangunan Industri sesuai tata ruang Daerah;
e.membuka kesempatan berusaha dan menyerap tenaga kerja bagi masyarakat di Daerah;
f.mewujudkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di Daerah; dan
g.mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan Industri yang dilakukan oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat di Daerah. 6

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.sistematika RPIK:
b.Industri unggulan Daerah;
c.pelaksanaan;
d.pembinaan dan pengawasan;
e.jangka waktu; dan
f.pembiayaan.

BAB IV

SISTEMATIKA

Pasal 5

(1)Sistematika RPIK Tahun 2020-2040 adalah sebagai berikut:
1. a.BAB I
2. b.BAB II
3. c.BAB III
4. d.BAB IV
5. e.BAB V : : : : : Pendahuluan. Gambaran Kondisi Daerah Terkait Pembangunan Industri. Visi dan Misi Pembangunan Daerah, serta Tujuan dan Sasaran Pembangunan Industri Daerah. Strategi dan Program Pembangunan Industri Daerah. Penutup.
(2)Penyusunan sistematika RPIK Tahun 2020-2040 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

INDUSTRI UNGGULAN DAERAH

Pasal 6

(1)Industri unggulan Daerah berdasarkan klasifikasi baku lapangan usaha adalah sebagai berikut:
1. a.Industri pengolahan lada;
2. b.Industri pengolahan kayu gaharu;
3. c.Industri pengolahan karet;
4. d.Industri pengolahan kelapa sawit; dan
5. e.Industri pengolahan hasil perikanan. 7
(2)Selain Industri unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat mengembangkan potensi unggulan Daerah lainnya berdasarkan klasifikasi baku lapangan usaha dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Industri unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

PELAKSANAAN

Pasal 7

RPIK Tahun 2020-2040 dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

a.RIPIN dan KIN;
b.RPIP Provinsi;
c.RTRW Provinsi;
d.RTRW Daerah;
e.RPJPD;
f.RPJMD; dan
g.keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan sosial ekonomi serta daya dukung lingkungan di Daerah.

Pasal 8

RPIK Tahun 2020-2040 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dijadikan acuan bagi Perangkat Daerah dalam merumuskan kebijakan sektoral yang terkait dengan bidang Perindustrian yang dituangkan dalam dokumen rencana strategis di bidang tugasnya sebagai bagian dari RPJMD.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

(1)Untuk kepentingan pembangunan Industri di Daerah, Bupati berwenang melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap penyusunan dan pelaksanaan RPIK melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan di bidang Industri. 8
(2)Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan RPIK kepada Gubernur 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

JANGKA WAKTU

Pasal 10

(1)RPIK Tahun 2020-2040 ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
(2)RPIK Tahun 2020-2040 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun sekali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan dalam pelaksanaan RPIK Tahun 2020-2040, dapat dibebankan pada:

a.anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
b.sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat. 9

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…