DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bangka Tengah Nomor 5 Tahun 2024

Nomor: 5
Tahun: 2024
Ditetapkan: 11 Oktober 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 46

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini mengatur mengenai Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 9 Tahun 2018 Pengelolaan Barang Milik Daerah meliputi Ketentuan angka 34 dan angka 44 Pasal 1 diubah, dan diantara angka 1 dan angka 2 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 1a serta Pasal 1 ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 58, Ketentuan huruf c ayat (2) Pasal 7 diubah, Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 24 diubah, Ketentuan ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (9) dan ayat (10) Pasal 37 diubah, Ketentuan ayat (2) dan ayat (4) Pasal 40 diubah, Ketentuan ayat (1) Pasal 47 diubah, Ketentuan ayat (1) huruf b Pasal 63 diubah, Ketentuan ayat (1) Pasal 64 diubah, serta ayat (5) dan ayat (6) Pasal 64 dihapus, Ketentuan Pasal 65 diubah, Ketentuan ayat (2) Pasal 72 diubah, Ketentuan ayat (2) dan ayat (6) Pasal 76 diubah serta ayat (3) Pasal 76 dihapus, Ketentuan Pasal 77 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (8), Ketentuan huruf b ayat (4) Pasal 85 diubah, Ketentuan ayat (3) Pasal 86 diubah, Ketentuan ayat (1) huruf f dan ayat (2) Pasal 94 diubah, Ketentuan ayat (2) Pasal 98 diubah, Ketentuan Pasal 100 diubah, Pasal 101 dihapus, Pasal 102 dihapus, Pasal 103 dihapus, Ketentuan Pasal 104 diubah, Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 124 diubah, Pasal 132 dihapus,dan Ketentuan Pasal 133 diubah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang semakin berkembang dan kompleks belum didukung dengan pengaturan yang komprehensif sehingga perlu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan, agar dalam pelaksanaannya dapat dikelola secara optimal, efektif, dan efesien;
c.bahwa sehubungan dengan perubahan perundang- undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, maka terhadap Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah perlu dilakukan perubahan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5610) sebagaimana telah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6797); 3
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penilai Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 549);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2018 Nomor 259). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH dan BUPATI BANGKA TENGAH MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2018 Nomor 259), diubah sebagai berikut: 4
1.Ketentuan angka 34 dan angka 44 Pasal 1 diubah, dan diantara angka 1 dan angka 2 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 1a serta Pasal 1 ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 58, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah. 1a. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut dengan Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Bangka Tengah.
6.Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah Bupati.
7.Sekretaris Daerah adalah Pengelola Barang Milik Daerah.
8.Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
9.Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan Barang Milik Daerah.
10.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11.Pejabat Penatausahaan Barang adalah kepala Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi Pengelolaan Barang Milik Daerah selaku pejabat pengelola keuangan Daerah.
12.Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah. 5
13.Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan Penggunaan Barang Milik Daerah.
14.Unit Kerja adalah bagian Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program.
15.Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
16.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
17.Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pengguna Barang adalah kepala Unit Kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
18.Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang.
19.Pengurus Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disebut Pengurus Barang adalah pejabat dan/atau jabatan fungsional umum yang diserahi tugas mengurus barang.
20.Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan Barang Milik Daerah pada Pejabat Penatausahaan Barang.
21.Pengurus Barang Pengguna adalah jabatan fungsional umum yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang.
22.Pembantu Pengurus Barang Pengelola adalah Pengurus Barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Pengelola Barang.
23.Pembantu Pengurus Barang Pengguna adalah Pengurus Barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang.
24.Pengurus Barang Pembantu adalah yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan Barang Milik Daerah pada Kuasa Pengguna Barang.
25.Penilai adalah pihak yang melakukan Penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.
26.Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek Penilaian berupa Barang Milik Daerah pada saat tertentu.
27.Penilai Pemerintah adalah Penilai pemerintah pusat dan Penilai Pemerintah Daerah. 6
28.Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi Perencanaan Kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, Penilaian, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Penghapusan, Penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
29.Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.
30.Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat RKBMD, adalah dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
31.Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
32.Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
33.Sewa adalah Pemanfaatan Barang Milik Daerah oleh Pihak Lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
34.Pinjam Pakai adalah penyerahan Penggunaan Barang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antarpemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola Barang atau Pengguna Barang.
35.Kerja Sama Pemanfaatan yang selanjutnya disingkat KSP adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh Pihak Lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan Daerah atau sumber pembiayaan lainnya.
36.Bangun Guna Serah, yang selanjutnya disingkat BGS adalah Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah oleh Pihak Lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh Pihak Lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
37.Bangun Serah Guna, yang selanjutnya disingkat BSG adalah Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah oleh Pihak Lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh Pihak Lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati. 7
38.Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur, yang selanjutnya disingkat KSPI adalah kerjasama antara pemerintah dan badan usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
39.Penanggung Jawab Proyek Kerjasama, yang selanjutnya disingkat PJPK adalah Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah, atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah sebagai penyedia atau penyelenggara infrastruktur berdasarkan peraturan perundang- undangan.
40.Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah.
41.Penjualan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah kepada Pihak Lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
42.Tukar Menukar adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan Pemerintah Daerah, antarPemerintah Daerah, atau antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Lain, dengan menerima penggantian utama dalam bentuk barang, paling sedikit dengan nilai seimbang.
43.Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah, antarPemerintah Daerah, atau dari pemerintah Daerah kepada Pihak Lain, tanpa memperoleh penggantian.
44.Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham/aset neto/kekayaan bersih milik daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.
45.Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan Barang Milik Daerah.
46.Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik Daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
47.Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, Inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
48.Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan Barang Milik Daerah.
49.Dokumen Kepemilikan adalah dokumen sah yang merupakan bukti kepemilikan atas Barang Milik Daerah. 8
50.Daftar Barang Milik Daerah adalah daftar yang memuat data seluruh Barang Milik Daerah.
51.Daftar Barang Pengguna adalah daftar yang memuat data Barang Milik Daerah yang digunakan oleh masing- masing Pengguna Barang.
52.Daftar Barang Kuasa Pengguna adalah daftar yang memuat data Barang Milik Daerah yang dimiliki oleh masing-masing Kuasa Pengguna Barang.
53.Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki Pemerintah Daerah dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri sipil Pemerintah Daerah.
54.Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
55.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
56.Pihak Lain adalah pihak-pihak selain kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah.
57.Keadaan Kahar atau Force Majeur adalah suatu kejadian terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya seperti peperangan kerusuhan, bencana alam, pemogokan, kebakaran, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru hara, adanya tindakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter,bencana lainnya yang harus dinyatakan oleh pejabat/instansi yang berwenang.
2.Ketentuan huruf c ayat (2) Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Bupati adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah.
(2)Pemegang kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang dan bertanggung jawab:
1. a.menetapkan kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah;
2. b.menetapkan kebijakan Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah;
3. c.menetapkan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan atau Penghapusan Barang Milik Daerah;
4. d.menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan Barang Milik Daerah; 9
5. e.mengajukan usul Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan DPRD;
6. f.menyetujui usul Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah sesuai batas kewenangannya;
7. g.menyetujui usul Pemanfaatan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan; dan
8. h.menyetujui usul Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk KSPI.
  1. 3.Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

(1)Status Penggunaan Barang Milik Daerah ditetapkan dalam rangka menunjang tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan.
(2)Status Penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.
(3)Bupati dapat melimpahkan penetapan status Penggunaan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan dengan kondisi tertentu kepada Pengelola Barang.
(4)Penetapan status Penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan secara tahunan.

4.Ketentuan ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (9) dan ayat (10) Pasal 37 diubah, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

(1)Barang Milik Daerah dapat disewakan kepada Pihak Lain.
(2)Jangka waktu Sewa Barang Milik Daerah paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
(3)Jangka waktu Sewa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat lebih dari 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk:
1. a.kerjasama infrastruktur;
2. b.kegiatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan waktu Sewa lebih dari 5 (lima) tahun; atau
3. c.ditentukan lain dalam undang-undang. 10
(4)Formula tarif/besaran Sewa Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(5)Besaran Sewa atas Barang Milik Daerah berupa kerja sama infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, atau untuk kegiatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan waktu Sewa lebih dari 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (b) dapat mempertimbangkan nilai keekonomian dari masing-masing jenis infrastruktur.
(6)Formula tarif/besaran Sewa Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah.
(7)Sewa Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan perjanjian, paling sedikit memuat:
1. a.para pihak yang terikat dalam perjanjian;
2. b.jenis, luas atau jumlah barang, besaran Sewa, dan jangka waktu;
3. c.tanggung-jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu Sewa; dan
4. d.hak dan kewajiban para pihak.
(8)Hasil Sewa Barang Milik Daerah merupakan penerimaan daerah dan seluruhnya wajib disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah.
(9)Penyetoran uang Sewa harus dilakukan sekaligus secara tunai sebelum ditandatanganinya perjanjian Sewa Barang Milik Daerah.
(10)Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (9), penyetoran uang Sewa Barang Milik Daerah dapat dilakukan secara bertahap dengan persetujuan Pengelola Barang atas:
1. a.Sewa untuk kerjasama infrastruktur, dan/atau
2. b.Sewa untuk Barang Milik Daerah dengan karakteristik/sifat khusus.
  1. 5.Ketentuan ayat (2) dan ayat (4) Pasal 40 diubah, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

(1)Pinjam Pakai Barang Milik Daerah dilaksanakan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. 11
(2)Jangka waktu Pinjam Pakai Barang Milik Daerah paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
(3)Pelaksanaan Pinjam Pakai Barang Milik Daerah dituangkan dalam perjanjian serta ditandatangani oleh:
1. a.peminjam pakai dan Bupati, untuk Barang Milik Daerah yang berada pada Pengelola Barang; dan
2. b.peminjam pakai dan Pengelola Barang, untuk Barang Milik Daerah yang berada pada Pengguna Barang.
(4)Pinjam Pakai Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang paling sedikit memuat:
1. a.para pihak yang terikat dalam perjanjian;
2. b.dasar perjanjian;
3. c.jenis, luas atau jumlah barang yang dipinjamkan, dan jangka waktu;
4. d.tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman;
5. e.hak dan kewajiban para pihak; dan
6. f.persyaratan lain yang dianggap perlu.
  1. 6.Ketentuan ayat (1) Pasal 47 diubah, sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

(1)Jangka waktu pelaksanaan BGS atau BSG paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani.
(2)Pemilihan mitra BGS atau mitra BSG dilaksanakan melalui tender.
(3)Mitra BGS atau mitra BSG yang telah ditetapkan, selama jangka waktu pelaksanaan BGS atau BSG:
1. a.wajib membayar kontribusi ke rekening Kas Umum Daerah setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian, yang besaran ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh Pejabat yang berwenang;
2. b.wajib memelihara objek BGS/BSG; dan
3. c.dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan:
  1. 1.tanah yang menjadi objek BGS/BSG;
  2. 2.bangunan beserta fasilitas yang berasal dari pelaksanaan BGS yang digunakan langsung untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah; dan/atau;
  3. 3.hasil BSG.
(4)Mitra BGS Barang Milik Daerah harus menyerahkan objek BGS beserta hasil BGS kepada Bupati pada akhir jangka waktu pelaksanaan, setelah dilakukan audit oleh aparat pengawasan intern pemerintah. 12

7.Ketentuan ayat (1) huruf b Pasal 63 diubah, sehingga Pasal 63 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63

(1)Penilaian Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka Pemanfaatan atau Pemindahtanganan dilakukan oleh:
1. a.Penilai Pemerintah; atau
2. b.Penilai publik.
(2)Penilai Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah Penilai selain Penilai Pemerintah yang mempunyai izin praktik Penilaian dan menjadi anggota asosiasi Penilai yang diakui oleh pemerintah.
(3)Penilaian Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4)Nilai wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang diperoleh dari hasil Penilaian menjadi tanggung jawab Penilai.

8.Ketentuan ayat (1) Pasal 64 diubah, serta ayat (5) dan ayat (6) Pasal 64 dihapus, sehingga Pasal 64 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

(1)Penilaian Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan dalam rangka Pemanfaatan atau Pemindahtanganan dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh Bupati, atau menggunakan Penilai.
(2)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah panitia penaksir harga yang unsurnya terdiri dari Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait.
(3)Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Penilai pemerintah atau Penilai publik.
(4)PenilaianBarang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk mendapatkan:
1. a.nilai wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
2. b.nilai taksiran untuk penilaian yang dilakukan oleh tim.
(5)dihapus.
(6)dihapus. 13

9.Ketentuan Pasal 65 diubah, sehingga Pasal 65 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

(1)Dalam kondisi tertentu Pengelola Barang dapat melakukan Penilaian kembali atas nilai Barang Milik Daerah yang telah ditetapkan dalam neraca Pemerintah Daerah.
(2)Penilaian kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses revaluasi sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan yang metode Penilaiannya dilaksanakan sesuai standar Penilaian.
(3)Penilaian kembali atas nilai Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan Pemerintah yang berlaku secara nasional.
(4)Ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk seluruh entitas Pemerintah Daerah.

10.Ketentuan ayat (2) Pasal 72 diubah, sehingga Pasal 72 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72

(1)Tanah dan/atau bangunan yang diperuntukkan bagi kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf d, adalah tanah dan/atau bangunan yang digunakan untuk kegiatan yang menyangkut kepentingan bangsa dan negara, masyarakat luas, rakyat banyak/bersama, dan/atau kepentingan pembangunan, termasuk diantaranya kegiatan Pemerintah Daerah dalam lingkup hubungan persahabatan antaranegara/daerah dengan negara lain atau masyarakat/lembaga internasional.
(2)Kategori bidang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.Jalan umum termasuk akses jalan sesuai peraturan perundangan, jalan tol, terowongan dan jalur kereta api;
2. b.waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembungan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;
3. c.rumah sakit Pemerintah/Pemerintah Daerah dan pusat kesehatan masyarakat;
4. d.Pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta api, fasilitas operasi kereta api, atau terminal; 14
5. e.tempat ibadah;
6. f.Prasarana Pendidikan atau sekolah Pemerintah/Pemerintah Daerah;
7. g.Pasar umum dan lapangan parkir umum;
8. h.Tempat pemakaman umum Pemerintah/Pemerintah Daerah;
9. i.Fasilitas keselamatan umum, antara lain tanggul penanggulangan bahaya banjir, lahar dan lain-lain bencana;
10. j.jaringan telekomunikasi dan informatika Pemerintah;
11. k.prasarana olahraga Pemerintah/Pemerintah Daerah;
12. l.stasiun penyiaran radio dan televisi beserta sarana pendukungnya untuk lembaga penyiaran publik;
13. m.kantor pemerintah pusat/daerah/desa, perwakilan negara asing, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan lembaga internasional di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa;
14. n.rumah susun sederhana;
15. o.penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa;
16. p.tempat pembuangan dan pengolahan sampah;
17. q.cagar alam dan cagar budaya;
18. r.fasilitas sosial, fasilitas umum dan ruang terbuka hijau publik;
19. s.panti sosial;
20. t.lembaga pemasyarakatan;
21. u.pembangkit, transmisi, gardu, jaringan dan distribusi tenaga listrik; dan
22. v.infrastruktur minyak, gas dan panas bumi dari kegiatan hulu sampai dengan hilir.
  1. 11.Ketentuan ayat (2) dan ayat (6) Pasal 76 diubah serta ayat (3) Pasal 76 dihapus, sehingga Pasal 76 berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks46PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bangka Tengah Nomor 5 Tahun 2024

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 7

Pasal 24

Pasal 37

Pasal 40

Pasal 47

Pasal 63

Pasal 64

Pasal 65

Pasal 72

Dasar hukum (3)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2020

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 7

Pasal 24

Pasal 37

Pasal 40

Pasal 47

Pasal 63

Pasal 64

Pasal 65

Pasal 72

Dasar hukum (3)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2020

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018