DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Tengah Nomor 6 Tahun 2019

Nomor: 6
Tahun: 2019
Ditetapkan: 18 Juli 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 105

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum, Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah, Hak dan Kewajiban, Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik, Penyelenggaraan SPALD, Kelembagaan, Kerjasama dan Kemitraan, Pembiayaan, Kompetensi, Pembinaan dan Pengawasan, Peran Serta Masyarakat, Perizinan, Insentif dan Desinsentif, Retribusi, Larangan, Sistem Informasi, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tamb Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033); BANGKA TENGAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2019 AIR LIMBAH DOMESTIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BANGKA TENGAH, bahwa hak asasi manusia atas lingkungan yang baik dan sehat merupakan hak asasi yang dilindungi oleh Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Air Limbah Domestik di Kabupaten Bangka Tengah masih dilakukan secara sederhana dan oleh karenanya akan menimbulkan permasalahan pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan masyarakat; peraturan perundang-undangan pengelolaan merupakan kewenangan Pemerintah dan oleh karenanya setiap masyarakat harus mendapatkan pelayanan yang layak dengan sistem pengelolaan yang memadai melalui tata kelola Pemerintah bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Kabupaten Bangka Tengah tentang Air Limbah Domestik. Undang Dasar Negara Republik Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033); bahwa hak asasi manusia atas lingkungan yang baik dan sehat merupakan hak asasi yang dilindungi oleh Undang- Kabupaten dan oleh karenanya akan menimbulkan permasalahan pencemaran undangan pengelolaan Pemerintah t harus mendapatkan pelayanan yang layak dengan sistem Pemerintahan angan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Kabupaten Bangka Tengah tentang Undang Dasar Negara Republik Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Belitung (Lembaran Negara han 2

3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9.Peraturan Presiden Nomor 185 tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 389);
10.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);
11.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13.1/PRT/M/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 08/PRT/M/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13.1/PRT/M/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 607); 3
12.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8 /2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1323);
13.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456);
14.Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2006 Nomor 13);
15.Peraturan Daerah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tengah 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2011 Nomor 168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tengah 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2019 Nomor 270);
16.Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2014 Nomor 207);
17.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2015 Nomor 211);
18.Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016 Nomor 239); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH dan BUPATI BANGKA TENGAH MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK. 4

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
5.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.
6.Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.
7.Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan Air Limbah Domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan Air Limbah Domestik.
8.Penyelenggaraan SPALD adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana untuk pelayanan Air Limbah Domestik.
9.SPALD Setempat yang selanjutnya disingkat SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah Air Limbah Domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke subsistem Pengolahan Lumpur Tinja.
10.SPALD Terpusat yang selanjutnya disingkat SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan Air Limbah Domestik dari sumber secara kolektif ke sub-sistem pengolahan terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaaan.
11.Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari sub-sistem pengolahan setempat.
12.Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPALD adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengolah Air Limbah Domestik.
13.Sistem Penyedotan Terjadwal adalah penyedotan lumpur tinja yang dilakukan secara periodik oleh instansi yang berwenang yang merupakan program Pemerintah Daerah.
14.Baku Mutu Air Limbah Domestik adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan atau kegiatan. 5
15.Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara SPALD yang selanjutnya disingkat BUMD SPALD adalah badan usaha yang dibentuk untuk melakukan kegiatan penyelenggaraan SPALD yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
16.Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
17.Unit Pelaksana Teknis Daerah Penyelenggara SPALD yang selanjutnya disingkat UPTD SPALD adalah unit yang dibentuk khusus untuk melakukan sebagian kegiatan Penyelenggaraan SPALD oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan sebagian kegiatan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Daerah kabupaten/kota.
18.Badan Usaha SPALD adalah badan usaha berbadan hukum yang kegiatannya menyelenggarakan SPALD.
19.Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Pasal 2

Pengelolaan Air Limbah Domestik berdasarkan pada asas:

a.tanggung jawab;
b.keterpaduan;
c.kelestarian dan keberlanjutan;
d.kehati-hatian;
e.keadilan;
f.partisipatif; dan
g.manfaat.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a.mendorong penyelenggaraan SPALD berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
b.meningkatkan sarana dan prasarana serta pelayanan Air Limbah Domestik yang berkualitas;
c.meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan;
d.melindungi kualitas sumber daya air baku dari pencemaran Air Limbah Domestik;
e.mendorong upaya pemanfaatan hasil pengolahan Air Limbah Domestik; dan
f.memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan SPALD. 6

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Pemerintah Daerah bertugas:

a.menyusun perencanaan SPALD secara menyeluruh;
b.membangun dan/atau mengembangkan prasarana dan sarana SPALD yang menjadi kewenangannya;
c.menerapkan standar pelayanan minimal penyelenggaraan SPALD;
d.mengevaluasi penyelenggaraan SPALD;
e.melaksanakan pengawasan dan pengendalian standar pelayanan minimal penyelenggaraan SPALD; dan
f.melakukan koordinasi antar lembaga Pemerintah, masyarakat, dan penyelenggara SPALD.

Pasal 5

Pemerintah Daerah berwenang:

a.menetapkan kebijakan dan strategi SPALD;
b.melaksanakan SPALD skala kota yang menjadi kewenangannya sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
c.memberikan izin kepada Badan Usaha SPALD dan BUM Desa penyelenggara SPALD berdasarkan rekomendasi Perangkat Daerah terkait;
d.melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja penyelenggaraan SPALD;
e.melaksanakan pengembangan kelembagaan penyelenggaraan SPALD; dan
f.menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat SPALD sesuai dengan kewenangannya;
g.menjalin kerja sama dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan pelaku usaha dalam penyelenggaraan pengelolaan Air Limbah Domestik;
h.menetapkan retribusi pelayanan pengelolaan Air Limbah Domestik sesuai dengan tingkatan pelayanan dengan berpedoman ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
i.memberikan sanksi bagi Setiap Orang yang melakukan pelanggaran dalam pengelolaan Air Limbah Domestik. 7

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

Setiap Orang berhak:

a.mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat;
b.mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan Air Limbah Domestik yang layak dari Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab;
c.mendapatkan pembinaan pola hidup b e r s i h d a n sehat dan pengelolaan Air Limbah Domestik yang berwawasan lingkungan; dan
d.memperoleh informasi tentang kebijakan dan rencana pengelolaan Air Limbah Domestik.

Pasal 7

Pengelola atau penanggung jawab permukiman atau kawasan tertentu berhak:

a.mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain yang berwenang;
b.menarik dan mengelola iuran dari masyarakat permukiman atau kawasan tertentu atas pelayanan pengelolaan Air Limbah Domestik yang diberikan;
c.mendapatkan dukungan dari Pemerintah Daerah untuk pengembangan prasarana dan sarana SPALD; dan
d.mendapatkan informasi rencana pengembangan SPALD dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengelolaan Air Limbah Domestik.

Pasal 8

Setiap Orang wajib:

a.mengelola Air Limbah Domestik dengan menyediakan tangki septik dan/atau IPALD sesuai persyaratan teknis;
b.melakukan pembuangan lumpur tinja ke IPLT secara berkala dengan sistem layanan lumpur tinja terjadwal;
c.menjaga dan memelihara prasarana dan sarana pengelolaan Air Limbah Domestik yang disediakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain di lingkungannya;
d.membayar retribusi atas layanan pengelolaan Air Limbah Domestik yang diberikan Pemerintah atau pihak lain yang diberi tanggung jawab; dan
e.memberikan keterangan atau informasi penyelenggaraan pengelolaan Air Limbah Domestik di lingkungannya kepada petugas yang berwenang. 8

Pasal 9

Pengelola atau penanggung jawab permukiman atau kawasan tertentu wajib:

a.menyediakan prasarana dan sarana pengelolaan Air Limbah Domestik bagi lingkungannya;
b.melakukan pembuangan lumpur tinja ke IPLT secara berkala dengan sistem terjadwal;
c.menyalurkan Air Limbah Domestik ke SPALD-S atau SPALD-T.
d.memeriksa Baku Mutu Air Limbah Domestik secara periodik pada prasarana dan sarana yang disediakannya;
e.memberikan kesempatan kepada petugas yang berwenang untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan Air Limbah Domestik; dan
f.memberikan informasi atau keterangan penyelenggaraan pengelolaan Air Limbah Domestik kepada petugas yang berwenang.

Pasal 10

(1)Setiap Orang atau Pengelola atau penanggung jawab permukiman atau kawasan tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9, dikenakan sanksi administratif berupa:
1. a.teguran tertulis;
2. b.paksaan Pemerintah Daerah;
3. c.penghentian sementara kegiatan;
4. d.penghentian tetap kegiatan;
5. e.pencabutan sementara izin;
6. f.pencabutan tetap izin; dan
7. g.pemberlakuan desinsentif.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Pasal 11

(1)Air Limbah Domestik terdiri dari:
1. a.air kakus; dan
2. b.air non kakus.
(2)SPALD terdiri dari:
1. a.SPALD-S; dan
2. b.SPALD-T. 9
(3)Pemilihan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit mempertimbangkan:
1. a.kepadatan penduduk;
2. b.kedalaman muka air tanah;
3. c.kemiringan tanah;
4. d.permeabilitas tanah; dan
5. e.kemampuan pembiayaan.

Isi peraturan

Teks105PDFHirarki

Memuat teks peraturan…