DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Tengah Nomor 6 Tahun 2021

Nomor: 6
Tahun: 2021
Ditetapkan: 6 April 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 96

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum, Nama Dan Kedudukan, Tujuan, Kegiatan Usaha, Sumber Modal, Organ Dan Pegawai, Satuan Pengawas Intern, Komite Audit, Dan Komite Lainnya, Perencanaan, Operasional, dan Pelaporan, Penggunaan Laba, Anak Perusahaan, Penugasan Pemerintah Kepada Perumda Air Minum Tirta Bangka Tengah, Perubahan Bantuk Hukum, Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pembubaran, Kepailitan, Pembinaan Dan Pengawasan, Penetapan Tarif Perumda Air Minum Tirta Bangka Tengah, Asosiasi Perumda Air Minum Tirta Bangka Tengah, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa kebutuhan pokok air minum yang bersih dan sehat semakin meningkat dalam pemenuhan hajat hidup masyarakat, sehingga penyediaan air minum perlu dikelola dan ditangani secara profesional oleh perusahaan yang baik dalam menyelenggarakan kemanfaatan umum dan memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya;
c.bahwa Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bangka Tengah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya berdasarkan Pasal 331 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 4 ayat (3) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, sehingga perlu diganti; 2
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bangka Tengah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 3
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH dan BUPATI BANGKA TENGAH MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BANGKA TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5.Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 4
7.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8.Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BUMD adatah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
9.Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bangka Tengah, yang selanjutnya disingkat Perumda Air Minum Tirta Bangka Tengah adalah BUMD yang bergerak dibidang pelayanan air minum.
10.Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
11.Dewan Pengawas adalah organ Perumda Air Minum Tirta Bangka Tengah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Air Minum Tirta Bangka Tengah.
12.Direksi adalah organ Perumda Air Minum Tirta Bangka Tengah yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Bangka Tengah untuk kepentingan dan tujuan Perumda Air Minum Tirta Bangka Tengah serta mewakili Perumda Air Minum Tirta Bangka Tengah baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
13.Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum Tirta Bangka Tengah adalah dokumen perencanaan dan anggaran yang berisi program, kegiatan serta pendapatan dan belanja dalam 1 (satu) tahun anggaran.
14.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15.Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMD sebagai salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal BUMD guna memperbaiki kinerja dan/atau meningkatkan nilai BUMD.
16.Tata Kelola Perusahaan yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antarpemangku kepentingan. 5

BAB II

NAMA, DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

(1)Perusahaan Daerah yang didirikan dengan Peraturan Daerah Bangka Tengah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bangka Tengah dengan Peraturan Daerah ini diubah menjadi BUMD berbentuk Perumda.
(2)Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan nama Perumda Air Minum Tirta Bangka Tengah.

Pasal 3

(1)Perumda Air Minum Tirta Bangka Tengah berkedudukan dan berkantor pusat di Koba.
(2)Dalam menjalankan usahanya Perumda Air Minum Tirta Bangka Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mendirikan cabang, dan unit pelayanan di wilayah Daerah dengan persetujuan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TUJUAN

Pasal 4

Perumda Air Minum Tirta Bangka Tengah Tengah bertujuan:

a.menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan air minum dan/atau jasa yang bermutu bagi hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik;
b.memberikan manfaat di bidang air minum bagi perkembangan perekonomian Daerah; dan
c.memperoleh laba dan/atau keuntungan. 6

BAB IV

KEGIATAN USAHA

Pasal 5

(1)Kegiatan usaha Perumda Air Minum Tirta Bangka Tengah diprioritaskan dalam rangka menyelenggarakan pemanfaatan umum berupa penyediaan air minum yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah.
(2)Kegiatan usaha Perumda Air Minum Tirta Bangka Tengah dalam bentuk pelayanan yang meliputi:
1. a.memproduksi air minum;
2. b.mendistribusikan air minum kepada pelanggan;
3. c.mendirikan, membangun dan/atau mengelola instalasi air minum; dan
4. d.membentuk dan mengembangkan unit usaha.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan pelayanan Perumda Air Minum Tirta Bangka Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

SUMBER MODAL

Pasal 6

(1)Modal dasar Perumda Air Minum Tirta Bangka Tengah terdiri atas:
1. a.kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
2. b.neraca permulaan Perumda Air Minum Tirta Bangka Tengah yang berasal dari semua aktiva dan pasiva pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bangka Tengah.
(2)Selain modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, Perumda Air Minum Tirta Bangka Tengah dapat memperoleh tambahan modal yang bersumber dari:
1. a.penyertaan modal Pemerintah Daerah;
2. b.pinjaman;
3. c.hibah; dan
4. d.sumber modal lainnya.
(3)Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat bersumber dari:
1. a.APBD; dan/atau
2. b.konversi dari pinjaman. 7
(4)Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat bersumber dari:
1. a.Pemerintah Daerah;
2. b.BUMD lainnya; dan/atau
3. c.sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dapat bersumber dari:
1. a.Pemerintah Pusat;
2. b.Pemerintah Daerah;
3. c.BUMD lainnya; dan/atau
4. d.sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi:
1. a.kapitalisasi cadangan;
2. b.keuntungan; dan
3. c.keuntungan revaluasi aset.
(7)Ketentuan mengenai penetapan modal dasar, modal ditempatkan, modal yang disetor dan/atau perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

ORGAN DAN PEGAWAI

Pasal 7

(1)Pengurusan Perumda Air Minum Tirta Bangka Tengah dilakukan oleh organ Perumda Air Minum Tirta Bangka Tengah.
(2)Organ Perumda Air Minum Tirta Bangka Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
1. a.KPM;
2. b.Dewan Pengawas; dan
3. c.Direksi.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai Organ Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati. 8

Pasal 8

Setiap orang dalam pengurusan Perumda Air Minum Tirta Bangka Tengah dalam 1 (satu) Daerah dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Pasal 9

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda Air Minum Tirta Bangka Tengah apabila dapat membuktikan:

a.tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
b.tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda Air Minum Tirta Bangka Tengah; dan/atau
c.tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda Air Minum Tirta Bangka Tengah secara melawan hukum.

Pasal 10

(1)KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perumda Air Minum Tirta Bangka Tengah.
(2)Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
1. a.rapat tahunan;
2. b.rapat persetujuan rencana kerja anggaran perusahaan umum Daerah; dan
3. c.rapat luar biasa.

Isi peraturan

Teks96PDFHirarki

Memuat teks peraturan…