DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Tengah Nomor 7 Tahun 2021

Nomor: 7
Tahun: 2021
Ditetapkan: 8 April 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Kewajiban dan Tanggung Jawab Orangtau/Wali, Kewajiban dan tanggung jawab Masyarakat terhadap Perlindungan Anak, Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perlindungan, Peran organisasi kemasyarakatan dan lembaga pendidikan, Peran Media Massa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah, Kewajiban dan Tanggung Jawab Dunia Usaha, Penyelenggaraan Perlindungan Anak dalam memenuhi kebutuhan Hak Anak, Setiap Anak mendapat perlindungan untuk beribadah, Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Perlindungan Anak di bidang sipil, Perlindungan Anak di bidang Kesehatan, Penyelenggaraan Perlindungan Anak di bidang pendidikan, Pemerintah Daerah dan lembaga lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak, Tata cara Layanan Pencegahan, pengurangan resiko, dan Penanganan Kasus pada Perlindungan Khusus Anak, dan Penyelenggaraan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Anak.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa perlindungan dan pemenuhan Hak Anak perlu dilakukan dalam menghadapi tantangan perubahan zaman yang berdampak serius terhadap Anak;
c.bahwa sehubungan dengan upaya menjamin Perlindungan Khusus bagi Anak, dan menguatkan peran Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, Dunia Usaha, Media Massa, serta penguatan strategi kebijakan Pemerintah Daerah yang berpihak pada kepentingan Anak, maka Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak perlu diubah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang tentang Perlindungan Anak; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6382); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH dan BUPATI BANGKA TENGAH MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK. 3 Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2014 Nomor 185), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan ayat (1) Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Orang tua/Wali berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
1. a.merawat, mengasuh dan melindungi Anak;
2. b.mendidik Anak dalam hal:
  1. 1.menanamkan dan mengajarkan nilai-nilai dan norma agama pada Anak sejak usia dini;
  2. 2.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  3. 3.menghormati orang tua/Wali, guru dan orang yang lebih tua;
  4. 4.mencintai Keluarga, Masyarakat dan menyayangi teman;
  5. 5.mencintai tanah air, bangsa dan negara;
  6. 6.melaksanakan etika dan akhlak mulia; dan
  7. 7.membuat Anak berprestasi.
3. c.menjamin terpenuhinya Hak Anak tanpa adanya perlakuan diskriminasi terhadap Anak;
4. d.menjamin keberlangsungan pendidikan Anak sesuai kemampuan, bakat dan minat Anak;
5. e.mencegah dan mengurangi resiko terhadap terjadinya Kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah;
6. f.mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
7. g.menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minat Anak.
(2)Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beralih kepada Keluarga/kerabat yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4

2.Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Kewajiban dan tanggung jawab Masyarakat terhadap Perlindungan Anak dilaksanakan melalui peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi dan pemerhati Anak.
(2)Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga Perlindungan Anak, lembaga Kesejahteraan Sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media massa dan dunia usaha.
(3)Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
1. a.melakukan sosialisasi dan komunikasi, informasi dan edukasi mengenai Hak Anak sesuai peraturan perundang-undangan tentang Anak;
2. b.memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait Perlindungan Anak;
3. c.melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran Hak Anak;
4. d.berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi Anak;
5. e.melakukan pemantauan, pengawasan dan ikut bertanggungjawab terhadap Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
6. f.menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang Anak;
7. g.berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif terhadap Anak korban;
8. h.memberikan ruang kepada Anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat;
9. i.menjamin adanya pemenuhan Hak Anak tanpa ada diskriminasi; dan
10. j.pendirian dan pengelolaan lembaga perlindungan dan kesejahteraan Anak yang berbasis Masyarakat.
(4)Peran organisasi kemasyarakatan dan lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan cara mengambil langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing- masing untuk membantu Penyelenggaraan Perlindungan Anak. 5
(5)Peran Media Massa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui penyebarluasan informasi dan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama dan kesehatan Anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak serta ramah Anak.

3.Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 7A dan Pasal 7B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab:

a.membuat kebijakan yang memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak terutama dalam hal pemenuhan Hak Anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
b.melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak melalui upaya Daerah membangun kabupaten layak Anak;
c.memberikan dukungan sarana prasarana dan ketersediaan sumber daya manusia dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
d.menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak;
e.mengawasi Penyelenggaraan Perlindungan Anak; dan
f.menjamin Anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan Anak.

Pasal 7B

Dunia Usaha berkewajiban dan bertanggung jawab:

a.menyediakan sarana dan prasarana untuk meningkatkan tumbuh kembang Anak secara optimal dalam upaya pemenuhan Hak Anak;
b.bertanggung jawab untuk melakukan Pencegahan, Pengurangan Resiko dan Penanganan Kasus Anak korban Kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah;
c.kebijakan perusahaan yang berperspektif Anak;
d.produk yang ditujukan untuk Anak harus aman bagi Anak; dan
e.berkontribusi dalam pemenuhan Hak Anak melalui tanggung jawab sosial perusahaan. 6
1. 4.Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Penyelenggaraan Perlindungan Anak dalam memenuhi kebutuhan Hak Anak meliputi bidang:

a.Perlindungan Anak di bidang Agama dan Kepercayaan;
b.Perlindungan Anak di bidang Sipil dan Kebebasan;
c.Perlindungan Anak di bidang Kesehatan;
d.Perlindungan Anak di bidang Pendidikan;
e.Perlindungan Anak di bidang Sosial; dan
f.Perlindungan Anak di bidang Perlindungan Khusus.
1. 5.Ketentuan ayat (1) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Setiap Anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali.
(2)Sebelum Anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk Anak mengikuti agama orang tuanya.

6.Ketentuan ayat (1) Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Perlindungan Anak di bidang sipil dan kebebasan wajib mengupayakan dan membantu Anak, agar Anak dapat:
1. a.berpartisipasi dalam segala bidang;
2. b.bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya sesuai dengan norma-norma yang berlaku di Daerah;
3. c.bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan Anak;
4. d.bebas berserikat dan berkumpul sesuai dengan norma dan etika mulia;
5. e.bebas beristirahat, bermain, berekreasi, dan berkarya seni budaya dengan tidak melalaikan kewajiban sebagai Anak;
6. f.memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan serta ramah Anak; dan
7. g.memperoleh sarana informasi yang layak Anak bebas dari konten-konten yang berbahaya bagi tumbuh kembang Anak. 7
(2)Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikembangkan dan disesuaikan dengan usia, tingkat kemampuan Anak, dan lingkungannya agar tidak menghambat dan mengganggu perkembangan Anak.

7.Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Perlindungan Anak di bidang Kesehatan, meliputi:

a.menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi Anak, agar setiap Anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
b.upaya kesehatan yang komprehensif meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan;
c.menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif dan gratis bagi semua Anak termasuk juga dari Keluarga tidak mampu;
d.memberikan jaminan kesehatan bagi Anak korban Kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah;
e.melindungi Anak dari perbuatan yang mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang Anak yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat dan orang tua;
f.bertanggung jawab menjaga kesehatan dan merawat Anak sejak dalam kandungan yang dilakukan oleh Keluarga dan orang tua;
g.mengusahakan agar Anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua;
h.melindungi Anak dari upaya transplantasi, jual beli, pengambilan organ tubuh serta penelitian kesehatan organ tubuh dari pihak lain;
i.mendorong pemberian air susu ibu sampai 2 (dua) tahun;
j.menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang ramah bagi Anak; dan
k.mengupayakan advokasi, sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi gizi dan lingkungan sehat bagi Anak supaya Anak terhindar dari masalah kekurangan gizi yang dapat menghambat tumbuh kembang Anak. 8
1. 8.Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Penyelenggaraan Perlindungan Anak di bidang pendidikan meliputi:

a.memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Anak untuk memperoleh pendidikan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua;
b.setiap Penyelenggara pendidikan dilarang mengeluarkan Anak dari lembaga pendidikan tanpa adanya jaminan terhadap keberlangsungan pendidikan Anak;
c.Penyelenggaraan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun, diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri;
d.memberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan inklusif dan/atau pendidikan khusus bagi Anak penyandang disabilitas;
e.melindungi Hak Anak guna memperoleh pendidikan bagi Anak korban Kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah; dan
f.mendapatkan perlindungan di lingkungan satuan pendidikan dari tindak Kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
1. 9.Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

(1)Pemerintah Daerah dan lembaga lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak, yang meliputi:
1. a.Anak dalam situasi darurat;
2. b.Anak yang berhadapan dengan hukum;
3. c.Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
4. d.Anak yang diekploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
5. e.Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
6. f.Anak yang menjadi korban pornografi;
7. g.Anak dengan Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immune Deficiency Syndrome;
8. h.Anak korban penculikan, penjualan dan/atau perdagangan;
9. i.Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;
10. j.Anak korban kejahatan seksual;
11. k.Anak korban jaringan terorisme; 9
12. l.Anak penyandang disabilitas;
13. m.Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
14. n.Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
15. o.Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.
(2)Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui upaya:
1. a.penanganan yang cepat termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis dan sosial serta Pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
2. b.pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
3. c.pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu; dan
4. d.pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.
(3)Tata cara Layanan Pencegahan, pengurangan resiko, dan Penanganan Kasus pada Perlindungan Khusus Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

10.Pasal 22 sampai dengan Pasal 29 dihapus.
11.Ketentuan Bagian Kedua pada Bab VI dan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Tengah Nomor 7 Tahun 2021

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 7A

Pasal 7B

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 15

Pasal 21

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 7A

Pasal 7B

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 15

Pasal 21

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014