DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Tengah Nomor 8 Tahun 2018

Nomor: 8
Tahun: 2018
Ditetapkan: 7 September 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum Perangkat Desa, Pengangkatan Perangkat Desa, Tugas dan Fungsi Tim, Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa, Kesejahteraan Perangkat Desa.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa
b.bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 128/PUU Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pemberhentian Perangkat Des huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dinyatakan bertentangan dengan Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mempunyai kekuatan hukum berimplikasi hukum dalam pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Bangka Tengah Nomor 11 Tahun 201 Desa, perlu diubah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan seba dimaksud dalam huruf a,

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 t Perangkat Desa; BUPATI BANGKA TENGAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH 2018 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2015 PERANGKAT DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANGKA TENGAH, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, erintah Kabupaten Bangka Tengah telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah tentang Perangkat Desa; bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 128/PUU-XIII/2015 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 erubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, ketentuan Pasal 50 Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga berimplikasi hukum dalam pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Peraturan Daerah Kabupaten Tahun 2015 tentang Perangkat bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana , huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas ran Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 erubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri an , ketentuan Pasal 50 Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Undang tidak mengikat sehingga berimplikasi hukum dalam pengangkatan dan bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten tentang Perangkat gaimana perlu tas entang 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 3
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10.Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2015 Nomor 221); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH dan BUPATI BANGKA TENGAH MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG PERANGKAT DESA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2015 Nomor 221), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Perangkat Desa diangkat oleh kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus. 4
(2)Persyaratan umum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
1. a.berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
2. b.berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; dan
3. c.memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
(3)Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, adalah sebagai berikut:
1. a.Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan tanda penduduk;
2. b.surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai;
3. c.surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermeterai cukup;
4. d.ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
5. e.akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
6. f.surat keterangan berbadan sehat dari puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang; dan
7. g.surat permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup bagi Perangkat Desa yang diproses melalui penjaringan dan penyaringan.
(4)Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.bersedia berdomisili/bertempat tinggal di Desa setempat selama menjadi Perangkat Desa yang dibuat dan ditandatangani oleh bersangkutan diatas kertas bermeterai;
2. b.memiliki kemampuan mengoperasikan komputer; dan
3. c.bagi Perangkat Desa yang akan membidangi urusan keuangan diutamakan memiliki kemampuan di bidang ekonomi dan/atau akuntansi. 5
  1. 2.Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:
1. a.kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;
2. b.kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim;
3. c.pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan Perangkat Desa kosong atau diberhentikan;
4. d.hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh kepala Desa kepada Camat;
5. e.Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
6. f.rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
7. g.dalam hal Camat memberikan persetujuan, kepala Desa menerbitkan keputusan kepala Desa tentang pengangkatan Perangkat Desa;
8. h.dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa; dan
9. i.dalam hal rekomendasi dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja tidak dikeluarkan oleh Camat, maka Camat dianggap menyetujui atas hasil penjaringan dan penyaringan sebagaimana dimaksud pada huruf d.
(2)Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diatur dalam peraturan kepala Desa.

3.Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 12 diubah serta ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

(1)Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat. 6
(2)Perangkat Desa berhenti karena:
1. a.meninggal dunia;
2. b.permintaan sendiri; dan
3. c.diberhentikan.
(3)Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena:
1. a.usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
2. b.dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. c.berhalangan tetap;
4. d.tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
5. e.melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.
  1. 4.Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

(1)Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
(2)Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c, wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat.
(3)Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian Perangkat Desa.
(4)Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud ayat (3), didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa.

5.Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 14 diubah dan ditambahkan 4 (empat) ayat yakni ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

(1)Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa maka tugas Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas yang dirangkap oleh Perangkat Desa lain yang tersedia. 7
(2)Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh kepala Desa dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat penugasan.
(3)Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.
(4)Pengisian jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan dengan cara:
1. a.mutasi jabatan antarPerangkat Desa di lingkungan Pemerintah Desa; dan
2. b.penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa dengan mengikuti mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
(5)Kepala Desa dapat melakukan mutasi jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)huruf a, dengan syarat setelah Perangkat Desa tersebut bekerja selama 2 (dua) tahun dan mendapatkan rekomendasi dari Camat.
(6)Pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikonsultasikan dengan Camat.

6.Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

(1)Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
(2)Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karena:
1. a.ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
2. b.dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
3. c.tertangkap tangan dan ditahan; dan
4. d.melanggar larangan sebagai Perangkat Desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, diputus bebas atau tidak terbukti bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikembalikan kepada jabatan semula. 8

7.Diantara Bab VI dan Bab VII disisipkan 2 (dua) bab yakni BAB VIA dan Bab VIB serta diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 3 (tiga) pasal yakni Pasal 16A, Pasal 16B dan Pasal 16C, sehingga berbunyi sebagai berikut : BAB VIA PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA

Pasal 16A

(1)Perangkat Desa dan staf Perangkat Desa yang telah diangkat dengan keputusan kepala Desa wajib mengikuti pelatihan awal masa tugas dan program- program pelatihan yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa.
(2)Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja Daerah, APB Desa dan sumber lain yang sah. BAB VIB KESEJAHTERAAN PERANGKAT DESA

Pasal 16B

(1)Selain penghasilan tetap Perangkat Desa menerima jaminan kesehatan dan dapat menerima tunjangan tambahan penghasilan dan penerimaan lainnya yang sah dengan memperhatikan masa kerja dan jabatan Perangkat Desa.
(2)Jaminan kesehatan dan Jaminan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari APB Desa dan sumber lain yang sah.

Pasal 16C

(1)Pegawai negeri sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan haknya sebagai pegawai negeri sipil.
(2)Pegawai negeri sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhak menerima haknya sebagai pegawai negeri sipil, mendapatkan tunjangan Perangkat Desa dan pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari APB Desa. 9

8.Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(1)Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya berdasarkan surat keputusan pengangkatannya.
(2)Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang diangkat secara periodisasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun dapat diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah. Ditetapkan di Koba pada tanggal 7 September 2018 BUPATI BANGKA TENGAH, ttd/dto IBNU SALEH Diundangkan di Koba pada tanggal 7 September 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH, ttd/dto SUGIANTO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2018 NOMOR 258 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG ( 4.8/2018)

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…