DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangkalan No. 1 Tahun 2015

Nomor: 1
Tahun: 2015
Ditetapkan: 9 Maret 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 137

Lembaga terkait

Ringkasan

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak dengan 3 (tiga) gelombang pelaksanaan; Pemilihan Kepala Desa secara serentak dengan 3 (tiga) gelombang pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksariakan pada hari dan tanggal yang sama.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PEMILIHAN KEPALA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bangkalan.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Bangkalan.
3.Bupati adalah Bupati Bangkalan.
4.Pembina kepegawaian adalah Bupati.
5.Camat adalah camat di wilayah Kabupaten Bangkalan. 3
6.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ a tau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalarn sistem pemerintahan Negara
7.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9.Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
10.Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang .. !;l..nggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11.Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
12.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana · keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13.Keputusan BPD adalah memberikan persetujuan Keputusan Kepala Desa.
14.Tokoh masyarakat adalah peraturan yang ditetapkan untuk terhadap Peraturan Desa atau tokoh keagamaan, tokohadat, tokoh pendidikan, dan tokoh masyarakat lainnya.
15.Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa, yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan, adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD un tuk menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Desa.
16.Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten, yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten, adalah Panitia yang dibentuk Bupat1 pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
17.Bakal Calon Kepala Desa, yang selanjutnya disebut Bakal Calon, adalah warga masyarakat Desa setempat yang mendaftarka n diri pada Pemilihan Kepala Desa.
18.Calon Kepala Desa adalah Bakal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai Calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
19.Calon Kepala Desa Terpilih, yang selanjutnya disebut Calon Terpilih, adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa. 4
20.Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak, dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
21.Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
22.I-Iak pilih adalahhak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya.
23.Daftar Pemilih Sementara, yang selanjutnya disingkat DPS, adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan di eek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
24.Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam DPS.
25.Daftar Pemilih Tetap, yang selanjutnya disingkat DPT, adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
26.Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan baik dari segi administrasi, kemampuan, dan kepemimpinan para Bakal Calon.
27.Kampaye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
28.Tempat Pemungutan suara, yang selanjutnya disebut TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
29.Hari adalah hari kerja.

(1)Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak dengan 3 (tiga) gelombang pelaksanaan.
(2)Pemilihan Kepala Desa secara serentak dengan 3 (tiga) gelombang pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada hari dan tanggal yang samfl.
(3)Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
1. a.pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa;
2. b.kemampuan keuangan Pemerintah Daerah; dan/ atau
3. c.ketersediaan PNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Kepala Desa. 5
(4)Untuk Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu 6 (enam) tahun dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.
(5)Dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala desa dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa serentak, Bupati menunjuk Penjabat Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB II

PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK Pasal 2

Pasal 3

(1)Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten.
(2)Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)jumlah dan unsur panitia disesuaikan dengan kebutuhan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai kepengurusan Panitia Pemilihan Kabupaten ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

BAB III

PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 4

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan: a . persiapan;

b.pencalonan;
c.pemungutan suara; dan
d.penetapan.

Pasal 5

(1)BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir.
(2)Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan, Kepala Desa menyampaikan Laporan akhir masa jabatan kepada Bupati.
(3)Bentuk dan tata cara Laporan akhir sebagaimana pada ayat (2) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 6
(1)BPD membentuk Panitia Pemilihan.
(2)Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan berakhir pada saat Bupati menerbitkan Keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa.
(3)Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari unsur perangkat desa, lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat yang memenuhi persyaratan :
1. a.warga Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. b.bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
3. c.memegang teguh Pancasila dan peraturan perundang- undangan;
4. d.bisa membaca dan menulis; e . berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
5. f.terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan paling kurang 1 (satu) tahun sebelum penetapan;
6. g.tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara paling singkat 5 tahun atau lebih.
(4)Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri dan tidak memihak.
(5)Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada BPD.

Pasal 7

Susunan kepengurusan dan keanggotaan Panitia Pemilihan ditetapkan dengan Keputusan BPD dan disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 8

Apabila 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa ternyata BPD belum membentuk Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, maka Camat memfasilitasi pembentukan Panitia Pemilihan. 7

Pasal 9

Susunan kepengurusan dan keanggotaan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), terdiri dari:

a.Ketua merangkap anggota;
b.Wakil Ketua merangkap anggota;
c.Sekretaris merangkap anggota;
d.Wakil Sekretaris merangkap anggota;
e.Bendahara merangkap anggota;
f.Wakil Bendahara merangkap anggota; dan
g.Beberapaanggota kebutuhan. yang jumlahnya

Pasal 10

disesuaikan dengan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), mempunyai tugas:

a.merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
b.merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui camat;
c.melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
d.mengadakan penjaringan dan penyaringan Bakal Caion;
e._menetapkan Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan;
f.menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
g.menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
h.memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan, dan tempat pemungutan suara;
i.melaksanakan pemungutan suara; dan
j.menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
k.menetapkan Calon Kepala Desa terpilih; dan
1. 1.melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

Pasal 11

Dalam rangka melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5), Panitia Pemilihan wajib menyusun Laporan dan Berita Acara hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD.

Pasal 12

Apabila Panitia Pemilihan melakukan penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku, maka BPD meminta pertimbangan dan fasilitasi kepada Bupati melalui Camat untuk pemprosesan lebih 8 lanjut dan/atau melakukan peninjauan kembali atas proses pemilihan Kepala Desa.

Pasal 13

Dalam hal diantara anggota Panitia Pemilihan berhenti atau diberhentikan, maka diganti dari unsur yang sama sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (3).

Isi peraturan

Teks137PDFHirarki

Memuat teks peraturan…