DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangkalan No. 2 Tahun 2015

Nomor: 2
Tahun: 2015
Ditetapkan: 9 Maret 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 69

Lembaga terkait

Ringkasan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai .dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

Pasal 1

Dalam Pe:raturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Bangkalan.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangkalan. 3 . Bupati adalah Bu_pati Bangkalan.
4.Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Bangkalan.
5.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat b-erdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintaban Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3
6.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggara.kan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Da:erah.
8.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lerobaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasar.kan keter.wakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9.Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10.Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
11.Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhu bungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
12.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13.lembaga yang dibentuk oleh masy.arakat sesuai -dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
14.Tokoh masyarakat adalah tokoh keagamaan, tokoh adat, tokoh pendidikan, dan tokoh masyarakat lainnya.

BAB II

ORGANISASI BPD

Pasal 2

(1)Susunan organisasi BPD terdiri dari:
1. a.Pimpinan;
2. b.Anggota.
(2)Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari: a . Ketua sebanyak 1 (satu) orang;
1. b.Wakil Ketua sebanyak 1 (satu) orang;
2. c.Sekretaris sebanyak 1 (satu) orang. 4

Pasal 3

(1)Pimpinan BPD seha:gaimarra dimaksud dalam Pa:sal 2 ayat (2) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
(2)Rapat pemilihan pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota ter.muda.

BAB III

KEDUDUKAN,FUNGSIDAN WEWENANG BPD

Pasal 4

BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Pa:sal 5 BPD mempunyai fungsi:

a.membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; b . menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
c.melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Pasal-6 BPD mempunyai wewenang:
a.membahas Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; b . melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
c.membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa; d . menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
e.menyusun tata tertib BPD.

BAB IV

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 7

(1)BPD berhak: .a . mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
1. b.menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
2. c.mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; clan
(2)BPD wajib:
1. a.membentuk panitia pemilihan Kepala Desa selambat- lambatnya 6 (enam) bulan sebelum pemilihan Kepala Desa;
2. b.bersama Kepala Desa membahas dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;
3. c.bersama Kepala Desa membahas dan menetapkan APB Desa;
4. d.bersama Kepala Desa membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa; dan
5. e.menyelenggarakan musyawarah desa.

Pasal 8

( 1) Anggota BPD berhak:

a.mengajukan usul rancangan Peraturan Desa; b . mengajukan pertanyaan tentang kegiatan pelaksanaan pemerintahan desa kepada penyelenggara pemerintahan desa;
c.menyampaikan usul dan/ atau pendapat penyelenggaraan pemerintahan desa; d . memilih dan dipilih; dan
e.mendapat tunjangan dari APB Desa.

(2)Anggota BPD wajib: a . memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika; b . melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelerrggaraan Pemerirrtahan Desa;
1. c.menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa; d . mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pr.ihadi, kelompok, dan/atau golongan;
2. e.menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa; dan
3. f.menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Desa. 6

Pasal 9

Arrggota BPD dilararrg:

a.merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat Desa;
b.melakukan kor.upsi, kolusi, dan nepotisme, mener.ima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
c.menyalahgunakan wewenang; d . melanggar sumpah / janji jabatan;
e.merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa;
f.merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan -perurrd:arrgan-undarrgarr;
g.sebagai pelaksana proyek Desa; h . menjadi pengurus partai politik; dan/ atau
i.menjadi anggota dan/ a tau pengurus organisasi terlarang. Pa:sal 10 Mekanisme mengenai kedudukan, fungsi dan wewenang, serta hak, kewajiban dan larangan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 , P.asal 5, Pasal .6, Pasal 7 Pasal 8 dan Pasal 9 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. BABV KEANGGOTAAN BPD

Pasal 11

( 1) Arrggota BPD ditetapkan derrgan jumlah ga:sal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperbatikan wilayah, keterwakilan perempuan, penduduk, dan kemampuan keuangan Desa. • 7

(2)Bagi Desa yang menentukan anggota BPD berdasarkan wilayah ditentukan atas jumlah dusun dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.Jumlah Dusun kurang dari 5 (lima) atau mencapai 5 (lima), ditetapkan 5 (lima) orang anggota BPD;
2. b.Jumlah dusun 6 (enam) sampai dengan 7 (tujuh) dusun, ditetapkan 7 (tujuh) orang anggota BPD;
3. c.Jumlah dusun 8 (delapan) atau lebih, ditetapkan 9 (sembilan) orang anggota BPD;
(3)Bagi Desa yang ada keterwakilan perempuan didalam keanggotaan BPD, jumlah anggota BPD disesuaikan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan.
(4)Bagi Desa yang menentukan anggota BPD berdasarkan jumlah penduduk ditentukan sebagai berikut:
1. a.Jumlah penduduk sampai dengan 500 (lima ratus) jiwa, ditetapkan 5 (lima) orang anggota BPD; b . 501 (lima ratus satu) sampai dengan 2 .000 (dua ribu) jiwa, ditetapkan 7 (tujuh) orang anggota BPD;
2. c.Lebih dari 2.000 (dua ribu}, ditetapkan 9 (sembilan) orang anggota BPD.
(5)Bagi Desa yang menentukan anggota BPD berdasarkan kemampuan keuangan desa, ketentuan tentang jumlah anggota BPD ditetapkan secara musyawarah antara Kepala Desa dan Anggota BPD.

Pasal 12

( 1) Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.

(2)Ketentuan Lebih lanjut mengenai Keanggotaan BPD diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 13

Mekanisme musyawarah BPD sebagai berikut:

a.musyawarah BPD dipimpin oleh pimpinan BPD;
b.musyawarah BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) darijumlah anggota BPD;
c.pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
d.apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara; 8
e.pernungutan suara sebagaimana dimaksud dalarn huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit 1 /2 (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa yang hadir; dan
f.hasil musyawarah BPD ditetapkan denga.n keputusan BPD dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris BPD.

Pasal 14

(1)Untuk menjadi anggota BPD harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.Bersifat umum;
2. b.Bersifat khusus.
(2)Persyaratan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut:
1. a.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. b.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan da.n memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinrreka Tunggal Ika; c . berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pemah menikah;
3. d.berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat; e . bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
4. f.menyatakan kesediaan secara tertulis untuk dicalonkan sebagai anggota BPD;
5. g.wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis; dan
6. h.belum pemah menjabat sebagai anggota BPD selama 3 (tiga) kali masa jabatan.
(3)Persyaratan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut:
1. a.aktif dalam kegiatan kemasyarakatan;
2. b.merupakan tokoh yang diteladani oleh ma.syara.kat;
3. c.memahami karakter masyarakat dan wilayah desa; dan d . bisa berbaha:sa Madura. 9

Isi peraturan

Teks69PDFHirarki

Memuat teks peraturan…