Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangkalan No. 3 Tahun 2015
- Nomor
- 3
- Tahun
- 2015
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 10
Ringkasan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA2014
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA2014
menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014. Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2
3839);
4400);
4438);
3
4
5272);
5
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKALAN dan Menetapkan BUPATI BANGKALAN MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014.
( 1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat:
6
Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a tahun anggaran 2014 sebagai berikut:
Rpl 14.439.089.245, 14 Rp6.800.000.000,00 Rp107.639.089.245, 14 Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:
Rp168.933.254.462, 14 Rp107.639.089.245, 14 (Rp61.294.165.217,00) Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember 2014 sebagai berikut:
Rp2.685.688. 713.330, 75 Rp76.033.641.911,23 Rp2.609.655.071.419,52 Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2014 sebagai berikut:
Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d tahun anggaran 2014 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; Rincian Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan; Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; Daftar piutang daerah; Daftar penyertaan modal (investasi) daerah; Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya; Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan dianggarkan sampai akhir tahun dan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; Daftar dana cadangan daerah; dan Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah. Neraca. Laporan arus kas. Catatan atas laporan keuangan. 9
Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan. Ditetapkan di Bangkalan pada tanggal O5 OCT 2015 BUPATI BANGKALAN, V MAD MAKMUN IBNU FUAD d Diundangkan di B pada tang al LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2015 NOMOR , IA-. SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGKALAN BAGIAN HUKUM Nomor 188/ /433.013/2015 Bangkalan, 2015 Kepada: Yth. Bapak Bupati Bangkalan di BANGKALAN NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS Disampaikan dengan hormat konsep : Peraturan Daerah & Peraturan Bupati Kepada Dari Tentang Catatan Lampiran : Bagian Hukum : - Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 - Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 Apabila Bapak berkenan mohon tanda tangan sebany-9:._k 6 (enam) k · /'---- DISPOSISI PIMPINAN 'ls KR fr Dr. H. DY MOEWONO ~ Pembina Utama Madya NIP. 19600208 1981 021 001
Membuka PDF…
Peraturan Daerah (Perda)