DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangkalan No. 6 Tahun 2015

Nomor: 6
Tahun: 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 205

Lembaga terkait

Ringkasan

Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pendidikan berfungsi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang memiliki kemampuan membentuk watak warga masyarakat yang religius, cerdas dan bermanfaat untuk mewujudkan kehidupan yang beradab. Penyelenggaraan pendidikan memiliki tujuan umum dan tujuan khusus; Tujuan umum adalah untuk membentuk manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berahlak mulia, menjunjung tinggi nilai-nilai agama, sehat jasmani dan rohani, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, trampil, menjadi warga negara yang demokratis, cinta tanah air, dan bertanggung jawab; Tujuan khusus meliputi: a. agamis; b. mampu menyeimbangkan antara iman dan taqwa serta ilmu pengetahuan dan teknologi; c. cinta tanah air berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia; d. saling menghormati dan menghargai perbedaan agama, suku bangsa, sosial budaya, dan ekonomi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; e. mampu membaca, menulis, dan memahami Al-Qur’an secara baik dan benar bagi yang beragama Islam, dan bagi yang beragama selain Islam, dapat memahami isi kitab suci sesuai dengan ajaran agama yang dianut; f. memiliki kecakapan hidup yang dapat meningkatkan daya kompetitif; g. mampu mengembangkan bahasa dan seni budaya daerah yang bermutu dan bermartabat; h. memiliki daya saing dan jiwa kewirausahaan; i. mendorong berfikir kreatif, inovatif dan ilmiah untuk melahirkan karya ilmiah dan teknologi tepat guna; dan j. mampu munciptakan lapangan kerja sendiri. Penyelenggaraan pendidikan oleh Pemerintah Kabupaten atau masyarakat berupa satuan pendidikan yang berbentuk: a. PAUD; b. pendidikan dasar; c. pendidikan non formal atau pendidikan luar sekolah; d. pendidikan informal; e. pendidikan berbasis keunggulan daerah; dan/atau f. pendidikan keagamaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pendidikan harus dilakukan secara terencana, terarah, efisien, dan berkesinambungan untuk mampu membekali peserta didik agar tangguh menghadapi perubahan lokal, nasional dan global,;
c.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan perlu diganti untuk disesuaikan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat Bangkalan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan c, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Pendidikan; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6), Pasal 29 ayat (2), dan Pasal 31 Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 2
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606)
5.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
7.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4430);
8.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
9.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 3
12.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4014);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 4
21.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
25.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
26.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompotensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
27.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah atau Madrasah;
28.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Kepala Sekolah Madrasah;
29.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi Program Paket A, B, dan C;
30.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan;
31.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Sistem Pendidikan Dasar dan Menengah;
32.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Sarana dan Prasarana;
33.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses Untuk Satuan Pendidikan;
34.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah; 5
35.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 25 Tahun 2008 tentang Perpustakaan Sekolah;
36.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
37.Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Mata Pelajaran Agama dan Bahasa Arab pada Madrasah;
38.Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
39.Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam;
40.Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2008 Nomor 2/D); Dengan Persetujuan Bersama DPRD KABUPATEN BANGKALAN dan BUPATI BANGKALAN MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
3.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bangkalan.
4.Daerah adalah Kabupaten Bangkalan.
5.Bupati adalah Bupati Bangkalan.
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Bangkalan.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Bangkalan. 6
8.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kabudayaan Kabupaten Bangkalan.
10.Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangkalan.
11.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kabudayaan Kabupaten Bangkalan.
12.Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara, yang diselenggarakan di Kabupaten Bangkalan.
13.Pengelolaan Pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan oleh Pemerintah Kabupaten Bangkalan, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapatberlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
14.Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
15.Jalur Pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
16.Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan.
17.Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
18.Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non- formal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. 7
19.Sekolah adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Kementerian Kebudayaan, Pendidikan Dasar, dan Menengah atau Dinas Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan umum.
20.Lembaga pendidikan negeri adalah lembaga pendidikan formal yang diselenggarakan oleh pemerintah atau Pemerintah Kabupaten yang biaya investasi, biaya operasional, beasiswa dan bantuan biaya pendidikan ditanggung oleh pemerintah atau Pemerintah Kabupaten.
21.Lembaga pendidikan swasta adalah lembaga pendidikan formal atau non formal yang diselenggarakan oleh Masyarakat sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial dan budaya untuk kepentingan masyarakat dengan mendapatkan bantuan biaya investasi, biaya operasional, beasiswa dan bantuan biaya pendidikan dari pemerintah atau Pemerintah Kabupaten.
22.Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki Pendidikan Dasar.
23.Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
24.Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
25.Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
26.Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
27.Pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran atau kuliah pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan. 8
28.Pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama serta mengamalkan ajaran agamanya.
29.Pendidikan Diniyah adalah pendidikan berbasis masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu yang bersumber dari ajaran agama Islam untuk mendalami ajaran Islam dan atau menjadi ahli ilmu agama Islam dengan pemahaman dan pengalaman yang baik dan benar yang diselenggarakan pada semua jalur dan jenjang pendidikan.
30.Pesantren atau Pondok Pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam berbasis Diniyah atau secara terpadu dengan jenis pendidikan lainnya.
31.Pendidikan layanan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.
32.Pendidikan berbasis keunggulan daerah adalah satuan pendidikan dasar yang menyelenggarakan pendidikan dengan acuan kurikulum yang menunjang upaya pengembangan potensi, ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat daerah.
33.Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama sosial budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.
34.Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan non-formal yang menyelenggarakan program kesejahteraan sosial program pengasuhan anak, dan program pendidikan anak sejak lahir sampai dengan berusia 6 (enam) tahun.
35.Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan non formal yang menyelenggarakan program pendidikan dan program kesejahteraan bagi anak berusia 2 (dua) tahun dengan 4 (empat) tahun.
36.Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang meyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun. 9
37.Raudhatul Athfal yang selanjutnya disingkat RA dan Bustanul Athfal yang selanjutnya disingkat BA adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan agama Islam bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
38.Taman Kanak-Kanak Al Qur’an yang selanjutnya disingkat TKQ adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan non-formal yang menyelenggarakan program pendidikan Al Qur’an bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
39.Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidkan formal yang menyelenggrakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
40.Madrasah adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal atau non-formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam.
41.Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar di dalam binaan Kementerian Agama.
42.Taman Pendidikan Al-Qur’an yang selanjutnya disingkat (TPA/TPQ) adalah salah satu bentuk satuan pendidikan non-formal yang menyelenggarakan pendidikan Al Qur’an bagi anak usia 7 (tujuh) tahun keatas.
43.Taman Pendidikan Al-Qur’an selanjutnya disingkat TPA adalah satuan pendidikan keagamaan berbasis Masyarakat yang menajadikan Al-Qur’an sebagai materi utamanya.
44.Baca Tulis Al-Qur’an adalah suatu pembelajaran membaca Al-Qur’an secara tepat sesuai kaidah ilmu tajwid dan ilmu qiro’ah dan menulis Al-Qur’an dengan benar sesuai kaidah- kaidah imla’ dan khath, yang menjadi kurikulum lokal dan wajib diajarkan kepada peserta didik yang beragama Islam sebagai suatu mata pelajaran tersendiri sebagaimana mata pelajaran yang lain.
45.Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat. 10
46.Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat di dalam binaan Departemen Agama.
47.Madrasah Diniyah Takmiliyah adalah satuan Pendidikan Keagamaan Islam non formal yang menyelenggarakan pendidikan agama Islam sebagai pelengkap pengetahuan agama Islam bagi peserta didik di jenjang pendidikan dasar.
48.Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang selanjutnya disingkat PKBM adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan non formal.
49.Majelis Taklim adalah salah satu bentuk satuan pendidikan non formal yang menyelenggarakan pendidikan agama Islam pada warga masyarakat.
50.Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidiakn tertentu.
51.Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
52.Evaluasi pendidikan adalah kegaiatan pengendalian, penjaminan, dan penerapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jeinis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
53.Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria atau standar yang telah ditetapkan.
54.Sistem Informasi Pendidikan adalah layanan informasi yang menyajikan data kependidikan meliputi lembaga pendidikan, kurikulum, peserta didik, tenaga pendidik dan kependidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan, dan kebijakan pemerintah, Pemerintah Kabupaten serta peran serta masyarakat yang dapat diakses oleh berbagai pihak yang memerlukan.
55.Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pendidik dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas keprofesioanal. 11
56.Standar pendidikan adalah kriteria minimal tentang berbagai aspek yang relevan dalam pelaksanaan pendidikan yang berlaku dan yang harus dipenuhi oekh penyelenggara dan/atau satuan pendidikan di wilayah Kabupaten Bangkalan.
57.Penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah Kabupaten atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan.
58.Pengelola pendidikan adalah Pemerintah Kabupaten, badan penyelenggara satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal, badan penyelenggara satuan pendidikan pada jalur pendidikan non-formal, satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal, dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan non-formal.
59.Sinergitas pendidikan adalah penyelenggarakan pendidikan terpadu dan bersinergi antara pendidikan formal dan non- formal dalam rangka optimalisasi tercapainya tujuan pendidikan nasional.
60.Pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
61.Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
62.Peserta didik adalah warga masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
63.Santri adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran di Pondok Pesantren.
64.Pegawai Negeri Sipil yang selajutnya disingkat PNS adalah pegawai tetap yang diangkat sebagai pegawai negeri sipil oleh Pemerintah atau Pemerintah Kabupaten berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
65.Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disngkat Non-PNS adalah pegawai tidak tetap yang diangkat oleh satuan pendidikan atau badan hukum penyelenggara pendidikaan atau Pemerintah atau Pemerintah Kabupaten berdasarkan perjanjian kerja. 12
66.Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga masyarakat atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten.
67.Wajib Belajar 9 (sembilan) Tahun adalah program pendidikan dasar yang harus diikuti oleh masyarakat Daerah atas tanggung jawab Pemerintah Kabupaten.
68.Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah jalur formal dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.
69.Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pada pendidikan.
70.Dewan Pendidikan Keagamaan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pada pendidikan keagamaan.
71.Satuan PAUD adalah KB, TK, RA, TPA dan bentuk lainnya yang sederajat.
72.Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disingkat SNP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan diseluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
73.Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah atau madrasah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
74.Kepala Sekolah/Madrasah adalah guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala satuan pendidikan.
75.Budaya membaca adalah kebiasaan warga masyarakat yang menggunakan sebagian waktunya sehari-hari secara tepat guna, untuk membaca buku atau bacaan lain yang bermanfaat bagi kehidupan.
76.Budaya belajar adalah kebiasaan warga masyarakat yang menggunakan sebagian waktunya sehari-hari secara tepat guna, untuk belajar dan meningkatkan pengetahuan.
77.Budaya belajar di luar jam sekolah adalah kebiasaan warga belajar menggunakan sebagian waktunya sehari-hari pada hari efektif sekolah secara tepat guna, untuk balajar di luar jam sekolah. 13

BAB II

DASAR, FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

Pendidikan berfungsi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang memiliki kemampuan membentuk watak warga masyarakat yang religius, cerdas dan bermanfaat untuk mewujudkan kehidupan yang beradab.

Pasal 4

(1)Penyelenggaraan pendidikan memiliki tujuan umum dan tujuan khusus.
(2)Tujuan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membentuk manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berahlak mulia, menjunjung tinggi nilai-nilai agama, sehat jasmani dan rohani, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, trampil, menjadi warga negara yang demokratis, cinta tanah air, dan bertanggung jawab.
(3)Tujuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.agamis;
2. b.mampu menyeimbangkan antara iman dan taqwa serta ilmu pengetahuan dan teknologi;
3. c.cinta tanah air berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
4. d.saling menghormati dan menghargai perbedaan agama, suku bangsa, sosial budaya, dan ekonomi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
5. e.mampu membaca, menulis, dan memahami Al-Qur’an secara baik dan benar bagi yang beragama Islam, dan bagi yang beragama selain Islam, dapat memahami isi kitab suci sesuai dengan ajaran agama yang dianut;
6. f.memiliki kecakapan hidup yang dapat meningkatkan daya kompetitif; 14
7. g.mampu mengembangkan bahasa dan seni budaya daerah yang bermutu dan bermartabat;
8. h.memiliki daya saing dan jiwa kewirausahaan;
9. i.mendorong berfikir kreatif, inovatif dan ilmiah untuk melahirkan karya ilmiah dan teknologi tepat guna; dan
10. j.mampu munciptakan lapangan kerja sendiri.

BAB III

PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 5

Penyelenggaraan pendidikan didasarkan pada prinsip- prinsip sebagai berikut:

a.profesional, transparan, dan akuntabel, terpadu dan transparan;
b.menjadi tanggungjawab bersama bersama antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten, masyarakat, dan peserta didik;
c.sebagai proses perbudayaan dan pemberdayaan secara berkesinambungan serta berlangsung sepanjang hayat;
d.adil, demokratis dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, kebhinekaan, dan nilai budaya lokal;
e.diselenggarakan dalam suasana yang menyenangkan, mencerdaskan, dan kompetitif dengan dilandasi keteladanan;
f.pengembangan budaya membaca dan belajar bagi segenap warga masyarakat; dan
g.memberdayakan seluruh komponen Pemerintah Kabupaten dan masyarakat serta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan serta dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

Dalam penyelenggaraan pendidikan setiap masyarakat berhak:

a.menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat; 15
b.berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan untuk meningkatkan kesejahteraan pribadi, keluarga, bangsa, dan umat manusia;
c.berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan;
d.memberikan dukungan sumber daya pendidikan untuk kelangsungan penyelenggaraan pendidikan;
e.berperan serta menciptakan dan mendukung terlaksananya budaya membaca dan budaya belajar di lingkungan masyarakat;
f.berperan serta dalam pendirian sekolah dan madrasah swasta;
g.mendapatkan kemudahan terhadap akses pendidikan; dan
h.mendapatkan fasilitas pendidikan yang mampu bersaing dalam penyelenggaraan pendidikan modern.

Pasal 7

Dalam penyelenggaraan pendidikan setiap masyarakat berkewajiban:

a.memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada peserta didik untuk memperoleh pendidikan;
b.memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berfikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya; dan
c.menyelenggarakan PAUD dan pendidikan dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Dalam penyelenggaraan pendidikan setiap peserta didik berhak memperoleh:

a.pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
b.pelayanan pendidikan dan pembelajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan bakat, minat, kecerdasan, dan kemampuannya;
c.beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan, khususnya bagi siswa yang berprestasi dari keluarga tidak mampu dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan/atau Masyarakat; 16
d.penilaian hasil belajar; dan/atau
e.akses atas informasi ilmu pengetahuan sesuai dengan memampuan intelektual, usia, dan sesuai dengan kesusilaan dalam masyarakat.

Pasal 9

Setiap peserta didik dalam penyelenggaraan pendidikan memilki kewajiban untuk :

a.menyelesaikan program pendidikan sesuai kecepatan belajarnya dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan;
b.menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan;
c.mengikuti proses belajar setiap hari efektif di sekolah;
d.memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan pada satuan pendidikan yang bersangkutan; dan/atau
e.mentaati segala ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 10

Pemerintah Kabupaten wajib :

a.mengatur, menyelenggarakan, mengarahkan, membimbing, dan mengawasi penyelenggara PAUD dan pendidikan dasar;
b.menyusun tahapan untuk pencapaian standar pelayanan minimal dalam penyelenggaraan PAUD dan pendidikan dasar;
c.memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin pendidikan yang bermutu bagi warga masyarakat tanpa diskriminasi;
d.menyediakan dana untuk penyelenggaraan program wajib belajar 9 (sembilan) tahun;
e.memberikan beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi;
f.memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada warga masyarakat untuk memperoleh PAUD dan pendidikan dasar;
g.memfasilitasi tersedianya pusat-pusat bacaan bagi masyarakat, sekurang-kurangnya satu setiap desa/kelurahan; 17
h.mendorong pelaksanaan kegiatan jam wajib belajar peserta didik di rumah;
i.mendorong pelaksanaan budaya membaca dan budaya belajar;
j.menumbuhkembangkan sumber daya PAUD dan pendidikan dasar secara terus menerus untuk terselenggaranya pendidikan yang bermutu;
k.memfasilitasi sarana dan prasarana pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, guna mendukung pendidikan yang bermutu;
l.menumbuhkembangkan motivasi, memberikan stimulasi dan fasilitas, serta menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penyelenggaraan pendidikan;

Isi peraturan

Teks205PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2009

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2009