DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2022

Nomor: 1
Tahun: 2022
Ditetapkan: 12 April 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

mengatur tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Sumber Daya Bangkalan yang memuat perubahan pada pasal 8, perubahan pada pasal 9, penambahan 1 (satu) ayat yakni ayat (3) pada pasal 13, perubahan pada pasal 23, penyisipan 1 (satu) pasal di antara pasal 23 dan pasal 24, yakni pasal 23A.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk meningkatkan kinerja Perseroan Daerah Kabupaten Bangkalan yang bergerak di bidang aneka usaha, dan menghadapi perkembangan dunia usaha yang semakin dinamis perlu dilakukan penataan kembali Perusahaan Perseroan Daerah Sumber Daya Kabupaten Bangkalan dengan melakukan penyempurnaan beberapa pengaturan mengenai jenis usaha, permodalan dan kepegawaian;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pad a huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 ten tang Perusahaan Perseroan Daerah Sumber Daya Kabupaten Bangkalan.

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 ten tang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950, ten tang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diu bah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 183);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambah an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Nomor 6573);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 ten tang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6041, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha MilikDaerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
10.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 ten tang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentaang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 ten tang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja, Anggaran, Kerjasama, Pelaporan, dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Sumber Daya Bangkalan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2020 Nomor l/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 69). Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENBANGKALAN dan BUPATIBANGKALAN MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH SUMBER DAYA BANGKALAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2020 ten tang Perusahaan Perseroan Daerah Sumber Daya Bangkalan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2020 Nomor l/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 69), diubah sebagai beriku t:
1.Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut: Pasa18 Kegiatan usaha Perseroan meliputi:

a.pertanian, kehutanan, dan perikanan;
b.pertambangan dan penggalian;
c.industri pengolahan;
d.pengadaan listrik, gas, uapy air panas dan udara dingin;
e.treatment air, treatment air limbah, treatment dan pemulihan material sampah dan aktivitas remidiasi;
f.konstruksi;
g.perdagangan besar dan eceran;
h.reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor;
1. 1.pengangkutan dan pergudangan; J. real estate;
k.aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial;
1. 1.kesenian, hiburan, dan rekreasi;
m.informasi dan komunikasi;
n.penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum; dan Zatau
o.aktivitas jasa lainnya.
1. 2.Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Modal dasar Perseroan ditetapkan sebesar Rp 78.000.000.000,- (tujuh puluh delapan milyar rupiah).
(2)Dalam rangka pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kekayaan bersih Perusahaan Daerah Sumber Daya Bangkalan sebagaimana laporan keuangan hasil Audit Tahun 2020 sebesar Rp 71.470.125.045,- (tujuh puluh satu milyar empat ratus tujuh puluh juta seratus dua puluh lima ribu empat puluh lima rupiah) dialihkan seluruhnya ke Perseroan sebagai Modal disetor Pemerintah Daerah.
(3)Pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(4)Tata cara penyetoran modal oleh pemegang saham dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
(5)Sumber modal Perseroan terdiri atas:
1. a.penyertaan modal Daerah;
2. b.Pinjaman;
3. c.hibah; dan
4. d.sumber modallainnya.
  1. 3.Ketentuan Pasal 13 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (3), sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

(1)Perseroan wajib menyetor dividen sebesar 60% (enam puluh persen) kepada Pemerintah Daerah.
(2)Sisa dividen sebesar 40% (empat puluh persen) digunakan untuk dana-dana yang selanjutnya akan diatur dalam Anggaran Dasar sesuai Peraturan Perundang- Undangan.
(3)Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.

4.Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai beriku t:

Pasal 23

(1)Dengan mendasarkan pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Pegawai Perseroan terdiri atas:
1. a.Pegawai tetap; dan Iatau
2. b.Pegawai tidak tetap.
(2)Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
(3)Ketentuan mengenai persyaratan, mekanisme pengangkatan, pemberhentian, serta kedudukan, hak, dan kewajiban pegawai ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan ketentuan berlaku. Direksi dengan mendasarkan Peraturan Perundang- undangan pada yang

5.Di an tara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 23A sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasa123A

(1)Pegawai Perseroan memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
(2)Direksi menetapkan penghasilan pegawai Perseroan sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Perseroan.
(3)Perseroan mengikutsertakan pegawai Perseroan pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4)Dalam rangka peningkatan Perseroan melaksanakan kompetensi pegawai, program peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Pasal II Peraturan Daerah mi rnulai berlaku pad a tanggal diundangkan. Agar setiap orang rnengetahuinya, rnernerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penernpatannya dalarn Lernbaran Daerah Kabupaten Bangkalan. Ditetapkan di Bangkalan Diundangkan di Bangkalan LEMBARANDAERAH KABUPATEN BANGKALANTAHUN 2022 \JOMOR 1 SERI P. NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALANNOMOR 38-1/2022. PENJELASAN ATAS RANCANGANPERATURANDERAH KABUPATENBANGKALAN NOMOR 1 TAHUN2022 TENTANG PERUBAHANATASPERATURANDAERAHNOMOR 7 TAHUN2020 TENTANG PERUSAHAANPERSEROAN DAERAHSUMBER DAYABANGKALAN

1.PENJELASANUMUM Perusahaan Perseroan Daerah Sumber Daya Kabupaten Bangkalan yang bergerak di bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Jasa, Perdagangan dan Industri merupakan salah satu BUMD yang ada di Kabupaten Bangkalan, dalam perkembangannya dipandang perlu ada penataan dalam tubuh kelembagaan dan peningkatan pembagian lab a usaha ke Kas daerah guna menunjang pelaksanaan Otonomi Daerah. Sedangkan untuk peningkatan kinerja selalu berpedoman pada berbagai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga perlu adanya penyesuaian dalam mengatur keberadaan Perusahaan Perseroan Daerah Sumber Daya Kabupaten Bangkalan. Dalam rangka penyesuaian keadaan tersebut, maka perlu adanya perubahan pengaturan tentang pengelolaan Perusahaan Perseroan Daerah dalam dan upaya untuk menambah sumber pendapatan daerah guna meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan kegiatan pembangunan dalam bidang perekonomian melalui pembentukan dan penyertaan modal pemerintah daerah kepada BUMD. Untuk itu diperlukan perubahan pengaturan dalam menetapkan jenis usaha, modal dan kepegawaian untuk mendorong kinerja BUMD Perseroda. yang dapat dijadikan dasar dari semua langkah kerja guna mencapai tujuan sesuai yang diharapkan. II. PENJELASAN PASALDEMI PASAL PasalI Angka 1 Pasa18 Kegiatan Usaha Perseroan tersebut sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020. Angka 2 Pasa19 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Cukup Jelas Ayat (5)

a.Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha penyertaan modal daerah pada suatu usaha bersama an tar daerah dany'atau dengan badan usaha swasta.Zbadan lain dan / atau pemanfaatan modal daerah oleh badan usaha Zbadan lain dengan suatu maksud, tujuan dan imbalan tertentu.
b.Pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-rnerninjam an tara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
c.Hibah adalah pemberian uang barang dan Zatau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha MilikNegara/Badan Usaha MilikDaerah, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
d.Sumber Modal Lainnya adalah dana yang dimanfaatkan sebagai suatu pokok atau induk untuk melakukan perdagangan. Harta atau benda tersebut juga bisa digunakan untuk memproduksi sesuatu yang mampu meningkatkan kekayaan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan Angka 3 Pasal 23 Cukup Jelas Angka 4 Pasal 23A Cukup Jelas. Pasal IT Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 19 .

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…