DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 16 April 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 81

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok: Hak dan kewajiban anak, Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, Profil Kabupaten Layak Anak, Pra Kabupaten Layak Anak, Kecamatan dan Kelurahan/Desa Layak Anak, Indikator Kabupaten Layak Anak, Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dan Dunia Usaha, Partisipasi Masyarakat, Pamantauan dan Pelaporan, Pendanaan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan kebijakan mengenai Kecamatan dan Kelurahan/Desa Layak Anak di Daerah.

(2)Kecamatan dan Kelurahan/Desa Layak Anak dalam penyelenggaraan KLA harus memperhatikan kebutuhan, aspirasi, kepentingan terbaik bagi anak dan tidak diskriminasi terhadap anak.
(3)Penetapan kebijakan mengenai Kecamatan dan Kelurahan/Desa Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

BABV KECAMATAN DAN KELURAHAN/DESA LAYAK ANAK evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

(3)Evaluasi KLA di tingkat kecamatan dan desa/kelura.han rnengacu pada 24 (dua puluh empat) Indikator KLA yang disesuaikan dengan kewenangan terhadap rnasyarakat.
(4)Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
1. a.mengukur capaian target penyelenggaraan KLA berdasarkan RAD KLA yang telah ditetapkan; dan
2. b.melakukan identifikasi. kendala dan hambatan dalam penyelenggaraan KLA serta mengambil langkah untuk mengatasi kendala dan hambatan terse but.
(5)Hasil Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)dapat dijadikan dasar Bupati dalam mernberikan penghargaan kepada kecamatan dan/atau desa/kelurahan yang telah menyelenggarakan KLA di wilayahnya.
(6)Ketentuan lebih lanjut rnengenai Evaluasi KLA dan pemberian penghargaan di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati. Klaster hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, terdiri atas indikator:
1. a.anak merniliki kutipan Akta kelahiran;

Pasal 22

Paragraf l Klaster Hak Sipil dan Kebebasan Klaster KLAsebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, terdiri atas :

a.klaster Hak Sipil dan Kebebasan;
b.klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif;
c.klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan;
d.klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu t.uang dan Kegiaran Budaya; dan
e.klaster Perlindungan Khusus Anak.

Pasal 21

a.produk hukum daerah tentang KL/\;
b.penguatan kelembagaan KLA; dan
c.peran lembaga masyarakat, media massa, dan dunia usaha dalam pemenuhan haka nak dan perlindungan khusus anak. Pasa\20
a.kelembagaan; dan
b.klaster KLA.

Pasal 19

Umum Klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d, tcrdiri atas indikator:

a.wajib belajar 12 (dua belas] tahun;
b.sekolah rarnah anak; dan Pasa125
a.persalinan di fasilitas Kesehatan;
b.status gizi balita;
c.pemberian makanan pada bayi dan anak usia di bawah 2 (dua) tahun;
d.fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah anak;
e.lingkungan sehat; dan
f.ketersediaan kawasan tanpa rokok dan larangan iklan, promosi dan sponsor rokok.

BAB VI

lNDIKA TOR KLA

Pasal 24

Paragraf3 Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan Klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan altematif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, terdiri atas indikator:

a.pencegahan perkawinan anak;
b.penguatan kapasitas lembaga konsultasi penyedia layanan, pengasuhan anak bagi orang tua/keluarga;
c.pengembanga.n anak usia dini holistik dan integratif;
d.standarisasi lembaga pengasuhan alternatif; dan
e.ketersediaan infrastruktur rarnah anak di ruang publik.

Pasal 23

Paragraf2 Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuh Alternatif

b.ketersediaan fasilitas Informasi Layak Anak yang sehat dan aman; dan
c.pelembagaan partisipasi anak. Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan KLA bertanggungjawab:
a.mengembangkan kebijakan KLA melalui kegiatan: 1) persiapan melalui peningkatan komitmen; 2) pembentukan Gugus Togas KLA Kabupaten dan peng·umpulan data dasar; 3) perencanaan melalui penyusunan RAD KLA; 4) pelaksanaan, pemaritauan , evaluasi, dan pelaporan.

Pasal 27

a.pelayanan bagi anak korban kekerasan dan eksploitasi anak;
b.anak yang dibebaskan dari pekerja Anak dan bentuk bentuk pekerjaan terburuk untuk anak;
c.pelayanan bagi Anak korban pornografi, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA) dan terinfeksi human immune defidency virus (HIV) dan aquired immune deficiency syndrome (AIDS);
d.pelayanan bagi anak korban bencana dan konflik;
e.pelayanan bagi anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas, dan terisolasi;
f.pelayanan bagi anak dengan perilaku sosial menyimpang;
g.penyelesaian kasus Anak yang berhadapan dengan hukurn melalui diversi (khusus pelaku); dan
h.pelayanan bagi Anak korban jaringan teroris dan stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orangtua.

BAB VII

TANGGUNG JAW AB PEMERINTAH DAERAH DAN DUNll\ USA HA

Pasal 26

c.fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas dan rekreasi yang ramah anak. (l) Masyarakat, media massa, dan dunia usaha berpartisipasi dalam penyelenggaraan KLA.

(2)Partisipasi masyarakat sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
1. a.orang perseorangan;

Pasal 29

(1)Dunia usaha dalam melaksanakan penyelenggaraan KLA mempunyai tanggung jawabmengembangkan kebijakan KLA rnelalui kegiatan:
1. a.mcnghasilkan produk atau jasa yang ramah dan layak anak;
2. b.menyediakan sarana prasarana layak anak, antara Jain: t) ruang menyusui; 2) ruang bermain; 3) pojok baca; dan/ atau 4) toilet anak.
3. c.rnelarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan yang terburuk;
4. d.berkontribusi dalam Pemenuhan Hak Anak melalui tanggungjawab sosial perusahaan; dan
5. e.menyelenggarakan iklan ramah anak.
(2)Dalam hal dunia usaha melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (11 dikenakan sanksi administratif.
(3)Sanksi adrninistratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
1. a.teguran lisan; dan
2. b.peringatan tertulis.
(4)Ketentuan lebih lanjut rnengenai tata cara pernberian sanksi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

PARTTSIPASI MASYARAKAT

Pasal 28

b.melaksanakan pertimbangan pandangan anak yang diperoleh melalui konsultasi anak dalam tahapan pengembangan KLi\.
c.meningkatkan komi.tmen dalam upaya memperoleh dukungan dari para pemangku kepentingan untuk pengembangan KLA. (l) Penyelenggaraan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 27 dapat melihatkan partisipasi Anak.

(2)Partisipaai Anak sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan melalui forum anak dan/atau kelompok anak lainnya.
(3)Partisipasi Anak sebagairnana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan dengan:
1. a.pelibatan Anak dalam Perencanaan KLA, Pelaksanaan KLA, dan Evaluasi KLA;
2. b.pelibatan Anak dalam menyusun kebijakan Peraturan Daerah maupun peraturan pelaksanaannya; dan
3. c.pelibatan Anak dalam sosialisasi, advokasi, dan edukasi.
(4)Partisipasi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan:
1. a.pandangan, suara, pendapat, serta aspirasi anak:
2. b.tingkat usia dan kematangannya;
3. c.keselamatan Anak dalam setiap kegiatan;

Pasal 30

b.lembaga perlindungan anak;
c.lembaga kescjahteraan sosial:
d.organisasi kemasyarakatan; dan
e.lembaga pendidikan.

(3)Partisipasi sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
1. a.mem berikan masukan dalam penyusunan kebijakan penyelenggaraan KLA;
2. b.memberikan infonnasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai hak Anak dan peraturan perundang undangan tentang Anak;
3. c.membantu memberikan pembinaan, pendampingan, rehabilitasi, reunifikasi keluarga, dan reintegrasi sosial;
4. d.menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang dan partisipasi Anak;
5. e.berperan aktif dalam penguatan pelembagaan Perlindungan Anak;
6. f.turut serta dalam pemantauan dan pengawasan dalam pemberian layanan terhadap Anak;
7. g.mernberikan hibah dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
8. h.membantu menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak.
(1)Hasil pemantauan sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 29 dituangkan dalam bentuk Iaporan yang disusun secara berkala oleh Gugus Tugas KLA.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disarnpaikan kepada Perangkat Daerah yang mernbidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
(3)Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menyampaikan laporan penyelenggaraan KL,A kepada Bupati.
(4)Bupati menyampaikan Laporan KLA kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang Perlindungan Anak clan Menteri yang menyelenggarakan tugas pemerintahan dalam negeri untuk mendapatkan pemeringkatan KLA.

Isi peraturan

Teks81PDFHirarki

Memuat teks peraturan…