DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2025

Nomor: 10
Tahun: 2025
Ditetapkan: 31 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 125

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di Kabupaten Bangkalan yang meliputi aspek kelembagaan, sarana prasarana, serta peran serta masyarakat tani (P3A/GP3A/IP3A). Tujuannya adalah untuk mewujudkan kemanfaatan air di bidang pertanian secara optimal, berkelanjutan, dan berkeadilan melalui pengelolaan sistem irigasi primer, sekunder, hingga tersier guna mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan petani.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa sumber daya air adalah salah satu kebutuhan pokok manusia maupun makhlk lainnya yang harus dilindungi dan dikelola sebaik-baiknya untuk kesejahteraan masyarakat;
b.bahwa dalam rangka mewujudkan keberlanjutan perlindungan dan pengelolaan sumber daya air, khususnya untuk kebutuhan dan peningkatan produksi pertanian, perikanan, dan manfaat lainnya, perlu pengembangan dan pengelolaan irigasi;
c.bahwa pemanfaatan sumber daya air, khususnya air irigasi di Kabupaten Bangkalan masih belum sesuai dengan tujuan dan fungsi irigasi untuk mendukung pengembangan pertanian yang merupakan sektor utama penggerak pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bangkalan, sehingga perlu pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi terpadu berbasis peran serta masyarakat, khususnya masyarakat tani;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang irigasi; BUPATI BANGKALAN, DENGANRAHMATTUHANYANG MAHAESA PERATURANDAERAHKABUPATENBANGKALAN NOMOR 10 TAHUN2025 TENTANG IRIGASI BUPATIBANGKALAN PROVINS! JAWA TIMUR Mengingat Menimbang SALINAN

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 5234) sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 801);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624); Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Kabupaten adalah Kabupaten Bangkalan.

Pasal 1

MEMUTUSKAN: BUPATIBANGKALAN dan DEWANPERWAKILANRAKYAT DAERAHKABUPATENBANGKALAN DENGANPERSETUJUANBERSAMA

7.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024 ten tang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6981)
8.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 79/Permentan/ OT.140/ 12/2012 tentang Pedoman Pembinaan dan Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1357);
9.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 638);
10.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30/PRT/M/2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 869);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157); seluruh wilayah
9.Sistem Irigasi meliputi prasarana Irigasi, air Irigasi, manajemen Irigasi, kelembagaan pengelolaan Irigasi, dan sumber daya manusia.
10.Daerah Irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu Jaringan Irigasi.
11.Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkapnya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan Air Irigasi.
12.Pembangunan Jaringan Irigasi adalah kegiatan penyediaan J aringan Irigasi di tertentu yang belum ada Jaringan Irigasinya.
13.Peningkatan Jaringan Irigasi adalah kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi J aringan Irigasiyang sudah ada atau kegiatan menambah luas areal pelayanan pada J aringan Irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan Daerah Irigasi.
14.Pengelolaan J aringan Irigasi adalah kegiatan yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi Jaringan Irigasi di Daerah Irigasi.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bangkalan.
3.Bupati adalah Bupati Bangkalan.
4.Dinas adalah instansi Pemerintah Daerah yang membidangi Irigasi.
5.Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bangkalan.
6.Air adalah semua air yang terdapat di dalam dan atau berasal dari sumber air, baik yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah, tidak termasuk dalam pengertian ini air yang terdapat di laut.
7.Sumber Air adalah tempat atau wadah Air alami dan/ atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
8.Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan Air Irigasi untuk menunjang pertanian yangjenisnya meliputi Irigasi permukaan, Irigasi rawa, Irigasi Air bawah tanah, Irigasi pompa, dan Irigasi tambak.
15.Operasi Jaringan Irigasi adalah upaya pengaturan Air Irigasi dan pembuangannya, termasuk kegiatan membuka-rnenutup pintu bangunan Irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun sistem golongan, menyusun rencana pembagian Air, melaksanakan kalibrasi pintu/bangunan, mengumpulkan data, memantau dan mengevaluasi.
16.Pemeliharaan Jaringan Irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan Jaringan Irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya.
17.Pengaturan Air Irigasi adalah kegiatan yang meliputi pembagian, pemberian, dan penggunaan Air Irigasi.
18.Penyediaan Air Irigasi adalah penentuan volume Air per satuan waktu yang dialokasikan dari suatu Sumber Air untuk suatu Daerah Irigasi yang didasarkan waktu, jumlah, dan mutu sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang pertanian dan keperluan lainnya.
19.Pembagian Air Irigasi adalah kegiatan membagi Air di bangunan bagi dalam jaringan primer dan/ a tau jaringan sekunder.
20.Pemberian Air Irigasi adalah kegiatan menyalurkan Air dengan jumlah tertentu dari jaringan primer atau jaringan sekunder ke petak tersier.
21.Penggunaan Air Irigasi adalah kegiatan memanfaatkan air dari petak tersier un tuk mengairi lahan pertanian pada saat diperlukan.
22.Pembuangan Air Irigasi, selanjutnya disebut drainase, adalah pengaliran kelebihan Air yang sudah tidak dipergunakan lagi pada suatu Daerah Irigasi tertentu.
23.Pengamanan Jaringan Irigasi adalah upaya menjaga kondisi dan fungsi Jaringan Irigasi serta mencegah terjadinya hal yang merugikan terhadap jaringan dan fasilitas jaringan, baik yang diakibatkan oleh ulah manusia, hewan, maupun proses alami.
24.Rehabilitasi Jaringan Irigasi adalah kegiatan perbaikan Jaringan Irigasi guna mengem balikan fungsi dan pelayanan Irigasi seperti semula. 2 5. Komisi Irigasi adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara Pemerintah Daerah, perkumpulan petani pemakai air tingkat Daerah Irigasi, pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya, dan unsur masyarakat yang berkepentingan dalam pengelolaan Irigasi, yaitu lembaga swadaya masyarakat, wakil perguruan tinggi dan wakil pemerhati Irigasi lainnya, pada wilayah kerja daerah yang bersangkutan.

a.demokrasi;
b.gotong royong;
c.transparansi;
d.mandiri; dan
e.keserasian. IrigasiSistemPengembangan dan Pengelolaan diselenggarakan berdasarkan asas:

BAB I

KETENTUAN UMUM PERATURANDAERAHTENTANG IRIGASI.Menetapkan

Pasal 2

26.Masyarakat Petani adalah kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang pertanian, baik yang telah tergabung dalam organisasi perkumpulan petani pemakai Air maupun petani lainnya yang belum tergabung dalam organisasi perkumpulan petani pemakai Air.
27.Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut P3A adalah kelembagaan pengelolaan Irigasi yang menjadi wadah petani pemakai Air dalam suatu daerah layanan/petak tersier atau desa yang dibentuk secara demokratis oleh petani pemakai Air, termasuk lembaga lokal pengelola Irigasi.
28.Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut GP3A adalah kelembagaan sejumlah P3A yang bersepakat bekerja sama memanfaatkan Air Irigasi dan J aringan Irigasi pada daerah layanan blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder, atau satu Daerah Irigasi.
29.Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut IP3A adalah kelembagaan sejumlah GP3Ayang bersepakat bekerja sama untuk memanfaatkan Air Irigasi dan J aringan Irigasi pada daerah layanan blok primer, gabungan beberapa blok primer, atau satu Daerah Irigasi.
30.Penanggung Jawab Kegiatan adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, badan usaha, badan sosial, kelompok masyarakat, atau perseorangan yang melaksanakan Pembangunan, Peningkatan, Operasi, Pemeliharaan atau Rehabilitasi Jaringan Irigasi di suatu wilayah tertentu. { 1) Pemerintah Daerah dalam mengembangkan dan mengelola Sistem Irigasi melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan mengutamakan kepentingan dan peran serta Masyarakat Petani.

(2)Peran serta Masyarakat Petani sebagaimana dimaksud pada ayat { 1) dilakukan secara partisipatif dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan,

BAB II

ASASDAN TUJUAN

Pasal 5

k.pengawasan;dan kewajiban dan larangan. 1. g.
h.pengelolaan aset irigasi; pembiayaan; alih fungsi lahan beririgasi; pemberdayaan; pengembangan jaringan irigasi; f. Ruang Lingkup Peraturan Daerah tentang Irigasi meliputi:
a.pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
b.kelembagaan dalam pengelolaan irigasi;
c.wewenang dan tanggung jawab;
d.koordinasi pengelolaan sistem irigasi;
e.partisipasi masyarakat petani, P3A, GP3A dan IP3A dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;

BAB IV

PENGEMBANGANDANPENGELOLAANSISTEMIRIGASI 1.

Pasal 4

dan Pengelolaan Sistem irigasi dengan tujuan untuk mewujudkan Pengembangan diselenggarakan

BAB III

RUANG LINGKUP menyeluruh, terpadu dan serta untuk kesejahteraan kemanfaatan air yang berwawasan lingkungan Masyarakat Tani.

Pasal 3

(1)Untuk mewujudkan tujuan Pengelolaan Sistem Irigasi serta tertib Pengelolaan J aringan Irigasi, maka dibentuk kelembagaan dalam Pengelolaan Irigasi.
(2)Kelembagaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat
(1)dilaksanakan dengan tetap mengutamakan kepentingan dan peran serta Masyarakat Petani.
(3)Kelembagaan Pengelolaan Irigasi beranggotakan:
1. a.dinas; b.P3A;dan
2. c.komisi irigasi kabupaten.

Pasal 7

Umum Dalam melaksanakan Pengembangan dan Pengelolaan J aringan Irigasi primer dan J aringan Irigasi sekunder, Pemerintah Daerah wajib membuka kesempatan seluas- luasnya, serta mendorong Masyarakat Petani, P3A, GP3A, dan IP3A untuk berpartisipasi dalam pekerjaan tertentu sesuai dengan semangat gotong-royong dan kemandirian.

Pasal 6

(3)Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi dilaksanakan dengan pendayagunaan sumber daya air secara terpadu yang didasarkan pada keterkaitan antara:
1. a.air hujan;
2. b.air permukaan;
3. c.air tanah. { 4) Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan prinsip satu Sistem Irigasi satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan, dengan memperhatikan kepentingan pemakai Air Irigasi dan pengguna Jaringan Irigasi di bagian hulu, tengah, dan hilir secara selaras.
(1)P3A sebagai bagian dari lembaga Pengelolaan Irigasi dibentuk dari, oleh dan untuk masyarakat petani secara demokratis mengutamakan kepentingan dan peran serta masyarakat dengan prinsip:
1. a.partisipatif;
2. b.terpadu;
3. c.berwawasan lingkungan;
4. d.transparan;
5. e.akuntabel;
6. f.inovatif;
7. g.berkeadilan; dan
8. h.saling menguntungkan.
(2)P3A sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) merupakan organisasi yang bersifat lokal dan sosial.
(3)P3A sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dibentuk dengan tujuan:
1. a.meningkatkan kondisi ekonomi anggotanya dengan memperhatikan kebiasaan setempat serta tetap berwawasan lingkungan;
2. b.menampung masalah dan aspirasi petani yang berhubungan dengan air untuk tanaman dan bercocok tanam;
3. c.memberikan pelayanan kebutuhan petani terutama dalam memenuhi kebutuhan Air Irigasi untuk lahan pertaniannya;
4. d.mewakili petani untuk berhubungan dengan pihak di luar perkumpulan yang terkait dengan kepentingan petani;
5. e.menjadi wadah petani untuk tempat bertukar pikiran dan pendapat serta membuat keputusan yang terkait dengan kepentingan petani;
6. f.menyelenggarakan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi pada Jaringan Irigasi tersier dan Jaringan Irigasi desa; dan/atau
7. g.beperan serta dalam pemajuan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi primer maupun Irigasi sekunder sesuai dengan prinsip partisipatif.

Pasal 8

(2)Apabila musyawarah dimaksud pada ayat ( 1) tidak mencapai mufakat, maka pengambilan keputusan didasarkan pada suara terbanyak yang dihadiri oleh dua per tiga dari jumlah petani pemakai Air yang berada dalam satu blok layanan tersier.
(3)P3A harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.mempunyai anggota yang terdiri atas:
  1. 1.petani pemilik;
  2. 2.petani penggarap;
  3. 3.petani pemilik penggarap;
  4. 4.petani pemilik kolam;
  5. 5.petani penyewa; dan
  6. 6.petani penyakap.
2. b.mempunyai wilayah kerja berupa lahan yang memperoleh Air irigasi;
3. c.mempunyai jaringan irigasi:
  1. 1.tersier;
  2. 2.irigasi desa; dan
  3. 3.irigasi pompa.

Pasal 10

(1)P3A memiliki fungsi umum meliputi:
1. a.mendistribusikan Air Irigasi secara adil dan efisien;
2. b.mengelola konflik yang terjadi antara petani pemakai Air secara adil;
3. c.memilihara Jaringan Irigasi tersier/tingkat usaha tani;
4. d.memfasilitasi dan mendukung anggota untuk menjalankan usaha ekonomi berbasis Air;
5. e.menghasilkan pendapatan bagi perkumpulan petani pemakai Air, sehingga mampu melaksanakan tugas Pengelolaan Irigasi secara efektif dan efisien; dan
6. f.mempromosikan usaha ekonomi yang cocok dengan lingkungan dimana sistem tersebut beroperasi.
(2)P3A memiliki fungsi khusus meliputi:
1. a.wahana belajar bagi petani;
2. b.wadah kerjasama;
3. c.modal sosial;
4. d.pengelola prasarana Irigasi; dan
5. e.layanan jasa.

Pasal 9

GP3A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dapat membentuk IP3A pada daerah layanan atau blok primer, gabungan beberapa blok primer, atau satu Daerah Irigasi.

Isi peraturan

Teks125PDFHirarki

Memuat teks peraturan…