DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangkalan Nomor 2 Tahun 2020

Nomor: 2
Tahun: 2020
Ditetapkan: 25 September 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

peraturan ini mengatur mengenai perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangikala Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa:

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pengalaman penyelenggaraan pemilihaan kepala desa secara serentak vang telah diselengarakan pada tahun-tahun sebelumnya. didapat beberapa kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam Peraturan Daerah Normor 1 Tahun 2015 Tentang Pedomen Pemilihan kepala Desa, sehingga dibutuhkan untuk dilakukan perbaikan dan penvempurmaan sebagai mestinya;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas. maka periu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangikala Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pe an Kepala Desa: Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Repubik Indonesia Tahun 1945:

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Pembentukan Daerah-daerah kabupaten dalam lingkunga Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Repubiik ndcnesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dergar Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan (Lembaran Negara RepublikPerundang-undangan Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6), Tambahan Lembaran Negara Republik 4. Indonesia Nomor 5494); Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5. 5495); Nomor 30 Tahun 2014 TentangUndang-Undang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 6. Indonesia Tahun 2014 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); Undang-Undang1. Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);: Undang-Undang8. Nomor 23 Tahun 2014 tentang RepublikDaerah (Lembaran Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Pemerintahan Negara Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun Pemerintahan Daerah (Lembaran 2014 tentang Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang9. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemlihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092); 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13.Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2015 Nomor 1/E); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKALAN dan BUPATI BANGKALAN

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PEMILIHAN KEPALA DESA. Pasal I Beberapa ketentuan dalamn Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2015, Nomor 1/E), diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Dalam rangka mengkordinasi, fasilitasi dan supervisi pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak, Bupati membentuk Panitia Pemilihan tingkat Kabupaten.
(2)Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Pemilihan tingkat Kabupaten pemerintah daerah, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, organisasi masyarakat, lembaga mediaswadaya (cetak/elektronik), dan organisasi profesi lainnya.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenaijumlah, struktur masyarakart, massa tugas Panitia Pemilihankepengurusan dan tingkat Kabupaten Bupati. diatur dalam Peraturan

2.Ketentuan Pasal 8 diubah dan ditambah satu ayat yaitu ayat (2), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Apabila 2,5 (dua setengah) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan kepala desa, BPD belum membentuk Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud Pasal 7, Camat harus menfasilitasi pebentukan Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
(2)Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pemilihan tetap belum terbentuk, Bupati mengambil alih pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa.

3.Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut: 5

Pasal 12

(1)Apabila terhadap ketentuan yang berlaku, maka BPD meminta pertimbangan dan fasilitasi kepada Panitia Pemilihan tingkat kabupaten untuk panitia melakukan penyimpangan memproses lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku peninjauan kembali dan/atau terhadap proses pemilihan kepala desa.
(2)Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud melakukan pada ayat (1), panitia pemilihan tingkat kabupaten dapat menerima pengaduan dari pihak lain dan menindaklanjutinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Penentuan besaran biaya pelaksanaan pemilihan kepala desa didasarkan pada jumlah hak pilih yang didasarkan pada hasil pendataan Jumlah Pemilih Tetap pada pemilihan umum terakhir di desa yang bersangkutan.

5.Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 266

(1)Persyaratan calon kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c adalah sebagai berikut
1. a.Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. b.Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. c.Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
4. d.Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajad; Indonesia Tahun 1945, serta
5. e.Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
6. f.Bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
7. g.dihapus;
8. h.Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara,
9. i.Tidak dijatuhi berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana ang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah pernah pidana penjara selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
10. j.Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
11. k.Bersedia tidak akan mengundurkan diri setelah panitia menetapkan sebagai calon kepala desa;
  1. 1.Berbadan sehat dan bebas narkoba;
12. m.Tidak pernah menjabat sebagai kepala desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.
(2)Ketentuan administrasi dari persyaratan sebagaimana dimasuk pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

6.Ketentuan Pasal 31 ditambah satu ayat yaitu ayat

(2), sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

(1)Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa harus mendapat izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian;
(2)Izin tertulis sebagaimana dimaksud pada (1) tidak dapat dicabut kembali. 1 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan denganpengundangan Peraturan Daerah ini menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan. Ditetapkan di Bangkalan pada tanggal2 5 SEP 2020 PEA BANGKALAN, ABDUL LA IF AMIN IMRON " Diundangkan di Bangkalan pada tanggal 7 3 HUAR N BANGKALAN, SEKRETARIS DARAAKABNEN BANGKALAN, MOHAMMAD TAU ZAIRINsJAH NGK LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2020 NOMOR 2/E NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 141-2/2020 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PEMILIHAN KEPALA DESA I. UMUM I. PASAL DEMI PASAL. Pasal I Angka 1 Cukup jelas Angka 2 Cukup Jelas Angka 3 Cukup Jelas Angka 4 Cukup Jelas Angka 5 Cukup Jelas Angka 6

Pasal 31

ayat (1):yang dimaksud dengan Kepegawaian adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- Pejabat Pembina undangan yang berlaku. Pasal II Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangkalan Nomor 2 Tahun 2020

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 8

Pasal 12

Pasal 17

Pasal 266

Pasal 31

Pasal 31

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar

Peraturan Daerah Kabupaten Bangikala Nomor 1 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 8

Pasal 12

Pasal 17

Pasal 266

Pasal 31

Pasal 31

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar

Peraturan Daerah Kabupaten Bangikala Nomor 1 Tahun 2015