DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangkalan Nomor 2 Tahun 2024

Nomor: 2
Tahun: 2024
Ditetapkan: 6 Maret 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 85

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok : Ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi : a. perencanaan pemberdayaan SDM; b. peningkatan kualitas hidup SDM ; c. pengembangan kelompok masyarakat; d. pemberdayaan SDM di bi dang ekonomi kreatif dan pariwisata ; e. pemberdayaan SDM di bidang seni, budaya, pemuda dan olah pemberdayaan SDM di bidang kemajuan teknologi, pelaksana pemberdayaan SDM;pembinaan, pengawasan dan pengendalian; partisipasi masyarakat ; pembiayaan.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk mewujudkan tujuan negara memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dalam hal mi sumber daya manusia, pemerintah daerah Bangkalan menyelenggarakan pemberdayaan sumber daya marrusia secara terencana, terarah dan berkelanjutan guna peningkatan kualitas indeks pembangunan manusia serta dalam rangka mengatasi persoalan kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan social di Bangkalan;
b.bahwa kualitas sumber daya manusia Bangkalan masih dalam kategori rendah dengan dibuktikan oleh rendahnya indeks pembangunan marrusia di Bangkalan, maka perlu dilakukan pemberdayaan sumber daya manusia secara terarah, terstruktur dan sistematis guna peningkatan mutu dan kualitas sumber daya manusia;
c.bahwa di Bangkalan belum ada aturan secara holistik dan komprehensif yang mengatur ten tang pemberdayaan sumber daya manusia;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Sumber Daya Manusia; BUPATI BANG KALAN, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR ;2.. TAHUN 2024 TENT ANG PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA BUPATIBANGKALAN PROVINS! JAWA TIMUR Mengingat Menimbang ' .

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Serita Negara Repu blik Indonesia Tah un 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah lstimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomo 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 2023 Nornor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
6.Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

l.Daerah adalah Kabupaten Bangkalan.
1. 2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. 3.Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud

Pasal 1

Menetapkan MEMUTUSKAN: DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENBANGKALAN dan BUPATI BANGKALAN

7.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 ten tang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036 ); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah) {Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); Pemberdayaan SDM dimaksudkan untuk meningkatkan SOM yang berkualitas dan berdaya saing melalui:

a.sinergitas berbagai potensi sumber daya baik pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat dalam pemberdayaan SOM;
b.sinkronisasi kebijakan dan program pemberdayaan SOM;

BAB I

KETENTUANUMUM PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA.

Pasal 2

BAB If MAKSUD, TUJUAN, DANRUANO LINGKUP dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4.Bupati adalah Bupati Bangkalan.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Bangkalan.
7.Sumber Daya Manusia, selanjutnya di singkat SDM adalah segala potensi yang dimiliki manusia berupa akal, perasaan, keinginan, keterampilan , pengetahuan, dorongan, daya dan karya untuk berdaya saing, berinovasi dan berprestasi menghasilkan sesuatu yang bermanfaat.
8.Pemberdayaan SOM adalah segala upaya yang dilakukan pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam meningkatkan kulaitas dan daya saing SDM.
9.Kelompok masyarakat adalah sekumpulan orang yang berhimpun secara sukarela atas adanya kesamaan tujuan baik berbentuk organisasi, komunitas, maupun bentuk lain pada tingkat kabupaten, desa dan kelurahan yang tunduk pada peraturan perundang- undangan yang berlaku.
10.Pelaku usaha adalah orang perseorangan, sekelompok orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Pemberdayaan SOM sebagaimana di maksud dalam Pasal 2 meliputi:

a.masyarakat kota; dan/atau
b.masyarakat pedesaan.

Pasal 5

J. 1. g.

h.pembinaan, pengawasan dan pengendalian; partisipasi masyarakat; pembiayaan informasi; pelaksana pemberdayaan SOM; Ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi:
a.perencanaan pemberdayaan SOM;
b.peningkatan kualitas hidup SOM;
c.pengembangan kelompok masyarakat;
d.pemberdayaan SOM di bi dang ekonomi kreatif dan pariwisata;
e.pemberdayaan SOM di bidang seni, budaya, pemuda dan olahraga;
f.pemberdayaan SOM di bidang kemajuan teknologi

Pasal 4

Tujuan yang akan dicapai dalam pemberdayaan SOM meliputi:

a.peningkatan pelayanan masyarakat;
b.peningkatan kapasitas dan kapabilitas SOM secara individu maupun kelompok;
c.peningkatan kualitas hidup manusia, sosial ekonomi, sosial budaya dan kemasyarakatan;
d.pemanfaatan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi;
e.peningkatan usaha bersama berasas kekeluargaan dan gotong royong;
f.SOM di Bangkalan mampu berdaya saing di dunia kerja dan memenuhi kebutuhan kemajuan peradaban.

Pasal 3

c.peningkatan pelayanan dalam pemenuhan kebutuhan dasar, sosial ekonomi, kesempatan bekerja dan peningkatan kapasitas serta kapabilitas SOM baik secara individu maupun kelompok; dan/atau ct. optimalisasi partisipasi masyarakat dalam memberdayakan SOM dengan memperhatikan sosial budaya dan nilai-nilai kearifan lokal. secara partisipatif dan mengakomodir kepentingan kelompok masyarakat miskin atau rumah tangga miskin, perempuan dan kelompok rentan.

(3)Penyusunan perencanaan pemberdayaan SDM mengacu pada potensi kawasan, kearifan lokal dan berkelanjutan
(4)Bupati menyusun perencanaan program pemberdayaan sumber day a manu sia secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel.
(5)Perencanaan pemberdayaan SDM sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan berdasarkan :
1. a.Rencana Pembangunan Jangka Penjang Daerah;
2. b.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
(6)Perencanaan pemberdayaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), paling sedikit memuat strategi pemberdayaan SDM.
(7)Strategi pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa :
1. a.pendidikan dan pelatihan;
2. b.penyuluhan dan pendampingan;
3. c.kemitraan;
4. d.fasilitasi saran a dan prasarana;
5. e.kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan/atau
6. f.penguatan kelembagaan. perencanaan program daya manusia dilakukan
(2)Proses penyusunan pemberdayaan sumber ( 1) Penyusunan perencanaan program pem berdayaan SOM dilakukan berdasarkan identifikasi poterisi, masalah, kebutuhan dan pengembangan potensi lokal;

Pasal 7

Perencanaan pemberdayaan SDM di susun sebagai berikut:

a.penentuan skala prioritas dalam program pemberdayaan SDM;
b.pedoman bagi pemangku kepentingan dalam melaksanakan program pemberdayaan SDM.

Pasal 6

a.pendidikan, pelatihan, pendampingan dan/ atau pembimbingan teknis serta penyuluhan secara luring maupun daring;
b.studi banding, studi eksekusi dan studi kasus;
c.pemagangan, dan/ atau;
d.pengembangan laboratorium keilmuan.

BAB III

PERENCANAANPEMBERDAYAANSDM Penyelenggaraan pemberdayaan SOM sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 berbentuk:

Pasal 11

Penyelenggaraan kualitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan terhadap aspek:

a.pendidikan;
b.kesehatan;
c.ekonomi;
d.perempuan dan anak;
e.kelembagaan;
f.sosial budaya;
g.sumber daya alam;
h.teknologi tepat guna; dan/atau
1. 1.lingkungan hidup.

Pasal 10

Peningkatan kualitas SOM dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, pendampingan dan/atau bimbingan teknis serta penyuluhan.

Pasal 9

(1)Penyusunan perencanaan pemberdayaan SDM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat ( 1) dilakukan dengan memperhatikan hasil musyawarah perencanaan pembangunan daerah.
(2)Penyusunan perencanaan pemberdayaan SDM dilengkapi indiaktor masukan, keluaran, hasil dan dampak dengan melibatkan pelaku SOM.

Isi peraturan

Teks85PDFHirarki

Memuat teks peraturan…